IDEAtimes.id, MAKASSAR – Anggota DPRD Sulawesi Selatan, Vonny Ameliani, mengklaim dirinya sebagai Ketua DPD KNPI Sulawesi Selatan terpilih hasil Musyawarah Daerah (Musda) KNPI Sulsel yang digelar di Hotel Horison Makassar, Senin (8/12).
Namun, Musda tersebut diwarnai kericuhan hingga sempat dihentikan sementara.
Dalam insiden itu, Wakil Ketua Umum DPP KNPI, Ludikson, menjadi korban pengeroyokan oleh sejumlah massa yang tiba-tiba masuk ke dalam forum.
Akibat situasi yang dinilai tidak kondusif, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) KNPI mengambil alih jalannya Musda.
Setelah pengambilalihan forum, DPP KNPI kemudian menetapkan Fadel Taupan sebagai Ketua DPD KNPI Sulawesi Selatan terpilih.
Sementara itu, kubu Vonny Ameliani tetap melanjutkan Musda yang sempat tertunda di Hotel Horison dan menetapkannya sebagai ketua terpilih versi mereka.
Sekretaris Jenderal DPP KNPI, Almanzo Bonara, menegaskan bahwa Musda yang digelar di luar ketetapan dan instruksi DPP KNPI adalah ilegal.
Ia menekankan bahwa Musda yang menetapkan Fadel Taupan sebagai Ketua DPD KNPI Sulsel merupakan forum yang sah dan terlegitimasi secara organisasi.
“Seluruh proses Musda telah berjalan sesuai mandat organisasi. Jika masih ada pihak yang ngotot, saya selaku Sekjen telah mendapat mandat langsung dari Ketua Umum Ryano Pandjaitan. Sikap ini akan kami pertanggungjawabkan di tingkat pusat,” tegas Almanzo.
Menurutnya, forum Musda yang menetapkan Fadel Taupan merupakan forum resmi yang diinstruksikan langsung oleh DPP KNPI.
“Saya kira forum Musda ini legitimate karena sudah mendapat perintah Ketua Umum. Ini harus dimaklumi bersama,” ujarnya.
Almanzo juga menegaskan bahwa seluruh keputusan yang dihasilkan dalam Musda tersebut akan dipertanggungjawabkan secara organisasi.
“Saya hadir atas perintah Ketua Umum, bukan atas keinginan pribadi. Forum ini dilegitimasi dan apa pun keputusannya akan kami pertanggungjawabkan,” tuturnya.
Ia menambahkan, Rapat Pimpinan Paripurna Daerah (Rapimpurda) yang sebelumnya menghasilkan 59 OKP juga telah dinyatakan tidak sah karena adanya pihak yang mengaku mewakili DPP tanpa mandat resmi.
“Jika ada pihak yang menggelar Musda tanpa mandat DPP, maka itu ilegal. Kami tegaskan tidak ada Musda lain selain yang kami sahkan,” kata Almanzo.
Vonny Dikabarkan Lobi ke Golkar
Di tengah polemik tersebut, beredar kabar bahwa Vonny Ameliani melakukan lobi-lobi politik melalui jalur DPP Partai Golkar.
Politisi Partai Gerindra itu disebut-sebut berupaya mencari dukungan untuk menguatkan posisinya sebagai Ketua KNPI Sulsel, setelah Musda versinya dinyatakan ilegal.
Partai Golkar diketahui memiliki belasan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang berhimpun di KNPI, diantaranya AMPI, MKGR, BMK 57, dan lainnya.
Sumber ideatimes menyebutkan Vonny terlihat berada di kantin DPP Partai Golkar untuk menemui sejumlah elit partai.
“Iya (ada) saya melihat Vonny melakukan lobi-lobi dengan senior Golkar terkait Musda tersebut,” ungkap seorang narasumber terpercaya kepada ideatimes.id, Jumat (12/12) malam.
“Informasinya dia ingin menekan (Sekjen) karena musdanya disebut ilegal saat ada (musd) digelar di Balai Manunggal. Jauh sekali cari suaka, ke Golkar,” tambahnya.
Vonny Belum Beri Tanggapan
Hingga berita ini diterbitkan, Vonny Ameliani yang dihubungi belum memberikan respons saat terkait kabar tersebut. (*)
