IDEAtimes.id, MAKASSAR – Hasil musyawarah daerah (Musda) DPD I KNPI Sulawesi Selatan hingga saat ini masih terus menjadi perbincangan publik.
Pasalnya, Musda yang digelar pada Senin, 8 Desember 2025 itu berakhir dengan dua ketua terpilih.
Pertama, Vonny Ameliani mengklaim sebagai ketua KNPI Sulsel terpilih melalui musda yang digelar di Hotel Horison.
Kemudian, selang beberapa menit, Fadel Taupan juga ditetapkan oleh DPP KNPI sebagai ketua terpilih melakui musda yang digelar di Balai Manunggal.
Awal Mula Perpecahan
KNPI Sulsel yang dikomandoi oleh Nurkanita Kahfi sebelumnya kini resmi dualisme.
Ada dua kandidat yang bertarung yaitu Vonny Ameliani dan Fadel Muhammad Taupan Ansar.
Keduanya adalah anggota DPRD Sulsel dan berstatus politisi partai Gerindra.
Saat itu, baik Vonny dan Fadel sama-sama memiliki dukungan OKP yang berhimpun di KNPI.
Pada Minggu, 7 Desember 2025, Vonny dan Fadel melakukan pendaftaran calon ketua namun di jam yang berbeda.
Pembukaan musda kemudian berlanjut pada senin sore di mana Ketua Umum DPP KNPI Ryano Pandjaitan hadir langsung membuka acara.
Setelah itu, forum musda ditetapkan di hotel Horison yang dimulai malam hari oleh Steering commite dan DPP KNPI.
Rapimpurda yang sempat digelar oleh Kanita dan pengurusnya dianggap tidak sah meski telah menetapkan jumlah OKP yang ikut musda yaitu 59.
DPP mengambil keputusan untuk mengulang Rapimpurda pada malam hari itu juga karena Rapimpurda yang sebelumnya dianggap tidak sah.
Keputusan pun lahir, DPP menyepakati 191 OKP berhimpun di KNPI sesuai dengan hasil kongres KNPI pada tahun 2022 digunakan.
Diduga atas keputusan itu yang menyebabkan kericuhan terjadi hingga wakil ketua umum harus mengalami pengeroyokan.
DPP Ambil Alih Musda
Pengeroyokan yang dialami waketum Ludikson pun membuat DPP mengambil alih musda.
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) mengambil alih pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) XVI KNPI Sulawesi Selatan setelah forum tersebut berakhir ricuh di Hotel Horison.
Sekretaris Jenderal DPP KNPI, Almanzo Bonara, menjelaskan bahwa panitia pengarah Musda diduga memaksakan forum tetap diikuti 59 OKP berdasarkan hasil Rapat Pimpinan Paripurna Daerah (Rapimpurda).
Padahal, keputusan tersebut tidak diakui oleh DPP.
“DPP akhirnya mengambil sikap untuk mengambil alih proses konsolidasi Rapimpurda dan Musda, DPP tetap akan menyelenggarakan (Musda) tetapi semuanya akan dipimpin langsung oleh DPP,” kata Almanzo Bonara saat ditemui di Kota Makassar, Selasa (9/12/2025)
Ia menegaskan bahwa Musda KNPI Sulsel tetap akan dilanjutkan, namun seluruh tahapan akan dipimpin langsung DPP KNPI.
“Semua peserta Musda dan Rapimpurda tetap akan kami undang. Termasuk dua kandidat ketua, tetap kami informasikan untuk hadir dalam Musda yang dipimpin langsung oleh DPP,” ujarnya.
Terkait jadwal lanjutan Musda, Almanzo menyebut pihaknya sedang memfinalkan waktu yang tepat agar situasi tetap kondusif.
“Kami sementara menggodok jadwalnya. Dalam waktu dekat akan kita umumkan, bisa sore ini, malam ini, atau besok. Kami menjaga suasana tetap ‘cooling down’ supaya semua terkonsolidasi dengan baik,” jelasnya.
Kubuh Vonny Tuding Oknum DPP Pemecah Bela KNPI di Sulsel
Mantan Ketua DPD KNPI Sulsel sekaligus Ketua Majelis Pemuda Indonesia (MPI) Sulsel, Imran Eka Saputra membeberkan akar persoalan yang membuat Musda Sulsel terbelah dua.
Imran kecewa berat terhadap jalannya Rapat Pimpinan Daerah (Rapimpurda) yang sempat dipimpin Wakil Ketua Umum DPP KNPI, Ludikson Siringoringo.
Menurut Imran, sikap pimpinan sidang sangat jauh dari prinsip kolektif dan dialogis yang selama ini dijunjung KNPI Sulsel.
“Pimpinan sidang memaksakan kehendaknya. Tidak mau mendengar dan menghargai pendapat forum. Saya kecewa karena terkesan memaksakan satu calon tertentu, sementara ada dua kandidat,” ungkap Imran dengan nada suara kecewa, Rabu (10/12/2025).
Imran yang memberi dukungan terhadap Vonny menyebutkan praktik semacam itu tidak semestinya terjadi di tubuh KNPI Sulsel.
Menurut dia, musda sejak dulu selalu rapi, tertib, dan tidak pragmatis dalam proses pemilihan.
“Di KNPI Sulsel, kita punya tradisi. Kita rapi berkegiatan, tidak pernah pragmatis dalam pemilihan. Ini tiba-tiba dipaksakan menetapkan calon tertentu,” tegasnya.
Imran menilai persoalan legitimasi tidak bisa serta-merta menyalahkan salah satu pihak.
“Baik Musda kubu Fadel maupun Vonny, masing-masing ada perwakilan DPP KNPI yang hadir dan mengesahkan. Jadi tidak boleh mengatakan salah satunya tidak legitimate,” jelasnya.
Ia menyebutkan penentuan siapa ketua sah sebaiknya dikembalikan kepada keputusan DPP KNPI.
“Kalau soal ketua sah, lihat yang punya SK Kemenkumham. Tapi untuk hasil Musda Sulsel, biarkan DPP yang menilai secara objektif,” tambahnya.
“Kalau soal ketua sah, lihat yang punya SK Kemenkumham. Tapi untuk hasil Musda Sulsel, biarkan DPP yang menilai secara objektif,” tambahnya.
Imran tidak menutupi kekesalannya terhadap oknum DPP yang menurutnya membawa gaya otoriter ke dalam forum daerah.
“Ada oknum DPP yang bermain dan merusak KNPI Sulsel. Yang memimpin sidang itu datang dengan gaya otoritas, memaksakan kehendak. Itu yang saya tidak nyaman,” ungkapnya (*)
