IDEAtimes.id, JAKARTA – Partai Golkar menutup rangkaian Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Tahun 2025 dengan menghasilkan sepuluh keputusan strategis yang dirumuskan dalam bentuk rekomendasi dan pernyataan politik.
Keputusan-keputusan tersebut mencerminkan arah sikap politik Golkar dalam merespons dinamika demokrasi nasional, pembangunan ekonomi, hingga tantangan geopolitik global.
Rapimnas I Golkar Tahun 2025 menjadi forum konsolidasi penting yang menegaskan posisi partai sebagai kekuatan politik yang aktif menyusun agenda masa depan bangsa.
Seluruh pembahasan dilakukan secara intensif, menyeluruh, dan berorientasi pada penguatan peran Golkar baik di parlemen maupun pemerintahan.
“Rapimnas ini dimulai sejak jam 9 pagi dan baru berakhir setengah 12 malam. Ini menunjukkan keseriusan Partai Golkar dalam mengelola organisasi serta menyusun program prioritas dan rekomendasi politik secara matang,” ujar Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dalam keterangannya usai menutup Rapimnas I Partai Golkar Tahun 2025, Minggu (21/12/2025).
Bahlil menegaskan, Rapimnas merupakan ruang internal partai yang secara khusus difokuskan untuk memperkuat soliditas organisasi dan kesiapan Golkar menghadapi agenda politik ke depan.
“Semua pembahasan dalam Rapimnas ini bersifat internal, sebagai bagian dari konsolidasi organisasi untuk memastikan Partai Golkar tetap solid dan siap menghadapi tantangan ke depan,” katanya.
Agenda Rapimnas I Golkar Tahun 2025 mencakup pembahasan organisasi, perumusan program prioritas partai, serta penyusunan pernyataan politik.
Seluruh agenda tersebut dibahas dalam suasana musyawarah yang terbuka dan akomodatif, dengan mengedepankan kebersamaan serta kepentingan strategis partai dan bangsa.
Salah satu poin penting dalam pernyataan politik Rapimnas adalah usulan Partai Golkar agar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Opsi ini dipandang sebagai bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat dengan tetap menekankan keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses demokrasi.
Dalam konteks pemilihan umum, Partai Golkar merekomendasikan perbaikan dan penyempurnaan sistem proporsional terbuka.
Fokus perbaikan diarahkan pada aspek teknis penyelenggaraan, kualitas penyelenggara, serta tata kelola pemilu guna mewujudkan proses demokrasi yang jujur dan adil.
Rapimnas juga mendorong transformasi pola kerja sama politik dari koalisi elektoral yang bersifat jangka pendek menuju pembentukan Koalisi Permanen yang ideologis dan strategis.
Koalisi ini dibangun atas dasar kesamaan platform dan agenda kebijakan, serta dilembagakan tidak hanya untuk kepentingan pemilihan presiden, tetapi juga sebagai kerja sama yang mengikat di parlemen dan pemerintahan.
Dalam pernyataan politiknya, Partai Golkar turut menyampaikan empati dan keprihatinan mendalam kepada masyarakat yang terdampak bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sikap tersebut menegaskan komitmen Golkar terhadap nilai kemanusiaan dan solidaritas nasional.
Pernyataan politik Rapimnas juga menegaskan bahwa doktrin Karya Kekaryaan Partai Golkar tetap relevan dan menjadi instrumen efektif dalam mewujudkan Asta Cita sebagai arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Di bidang politik luar negeri, Partai Golkar menyatakan apresiasi dan dukungan penuh terhadap kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, serta kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat posisi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global.
Secara khusus, Golkar memberikan apresiasi atas peran Presiden Prabowo Subianto sebagai pemimpin dunia Islam dalam mendorong penyelesaian krisis kemanusiaan di Gaza demi perdamaian Timur Tengah, dengan menegaskan dukungan terhadap Palestina sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.
Dalam sektor ekonomi, Rapimnas menegaskan bahwa ketahanan energi dan hilirisasi merupakan pilar strategis transformasi ekonomi nasional guna mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen sebagaimana diarahkan dalam visi Asta Cita.
Peningkatan efektivitas pembangunan dan percepatan kesejahteraan masyarakat Papua, khususnya pasca pemekaran provinsi, juga menjadi perhatian penting dalam pernyataan politik Rapimnas.
Rapimnas turut menegaskan bahwa penegakan hukum yang berwibawa merupakan fondasi utama bagi stabilitas negara, keadilan sosial, serta penguatan demokrasi dan persatuan nasional.
Selain itu, Partai Golkar memandang penting penguatan peran masyarakat sipil (civil society) dan masyarakat algoritma (algorithm society) sebagai pilar baru dalam pelaksanaan demokrasi di era digital. (Golkarpedia.com)
