IDEAtimes.id, MAKASSAR –Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD I Golkar Sulawesi Selatan, Muhidin Mohamad Said, memberikan pernyataan mengejutkan terkait arah kebijakan politik nasional dalam pertemuan konsolidasi bersama 24 Ketua DPD II Golkar se-Sulawesi Selatan di Makassar.
Muhidin mengungkapkan, DPP Partai Golkar tengah melakukan kajian mendalam mengenai peluang kembalinya sistem pemilihan Kepala Daerah (Gubernur dan Bupati/Wali Kota) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Isu strategis ini disebut menjadi salah satu landasan utama mengapa struktur kepemimpinan Golkar Sulsel ke depan harus segera dibenahi.
“Kalau teman-teman menyimak dengan baik pidato ketum dan Pak Presiden saat Rapimnas, itu identik. Ini adalah tanda-tanda ke arah itu, karena koalisi saat ini sangat solid,” kata legislator Senayan delapan periode ini di Kantor Golkar Sulsel, Jalan Botolempangan, Selasa, (23/12).
Untuk itu, Golkar sudah harus bersiap menghadapi tantangan dan dinamika ke depan.
Konsolidasi sudah harus dimulai sejak dini. Salah satunyanya, Kebutuhan Pemimpin “High-Level Lobbyist”
Menurut Muhidin, jika sistem pemilihan kembali ke DPRD, maka profil calon Ketua Golkar Sulsel harus bergeser.
“Kita tidak lagi hanya butuh figur yang punya popularitas di akar rumput, tapi kita butuh pemimpin yang memiliki kemampuan lobi tingkat tinggi dan otoritas kuat di parlemen,” tegasnya.
Hal ini penting untuk memastikan Golkar tetap menjadi penentu kebijakan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Alasan lain perubahan sistem pemilihan ini adalah Efisiensi Fiskal dan Stabilitas Politik.
Muhidin menjelaskan, kajian ini muncul sebagai respon atas beban fiskal daerah yang tinggi dalam penyelenggaraan Pilkada langsung serta potensi polarisasi sosial yang berkepanjangan.
Golkar, sebagai partai dengan tradisi kekuatan parlemen yang solid, melihat peluang untuk mengembalikan marwah demokrasi yang lebih berbasis pada permusyawaratan.
Untuk pemilihan gubernur itu sudah mayoritas akan dilakukan di DPRD. Sementara untuk kabupaten/kota, masih ada opsi untuk melihat kemampuan fiskal daerah.
“Daerah yang kemampuan fiskalnya bisa melakukan pemilihan langsung, sementara yang rendah dipilih lewat DPRD,” jelasnya.
Disampaikan, selama pemilihan langsung, begitu banyak daerah dengan kemampuan fiskal rendah yang berteriak.
Apalagi yang mengalami pemilihan ulang. Sampai-sampai gaji kades pun ditarik untuk biayai pemilihan ulang.
Menyikapi wacana ini, Muhidin memerintahkan seluruh Ketua DPD II untuk melakukan evaluasi total terhadap performa Fraksi Golkar di DPRD masing-masing.
“Fraksi adalah wajah partai di parlemen. Jika sistem ini diberlakukan, fraksi adalah kunci kemenangan kita. Tidak boleh ada lagi fraksi yang pasif,” tambah politisi senior yang juga menjabat Wakil Ketua Banggar DPR RI ini.
Isu Pilkada lewat DPRD ini juga akan menjadi salah satu poin pertimbangan dalam kriteria pemilihan Ketua DPD I pada Musda mendatang.
Muhidin menegaskan, pemimpin baru nanti harus memiliki “DNA Parlemen” yang kuat agar mampu mengonsolidasikan suara di DPRD Sulsel demi memenangkan agenda-agenda politik partai ke depan.
Momen Konsolidasi dan Transisi
Di hadapan pengurus daerah, Muhidin mengingatkan bahwa dinamika politik pusat bergerak sangat cepat.
Penunjukan dirinya sebagai Plt bertujuan untuk memastikan transisi kepemimpinan di Sulsel berjalan linier dengan skenario politik nasional yang sedang digodok di Jakarta.
Hampir semua daerah sudah selesai Musda. Maka ia berharap, Sulsel juga segera menyusul. Paling lambat, minggu ketiga Januari 2026.
Ia juga menjawab soal-soal lain terkait penunjukan dirinya sebagai Plt. Ini merespon pertanyaan DPD Golkar terkait struktur.
“Yang Plt baru saya saja. Jadi hanya posisi ketua,” kuncinya. (**)
