IDEAtimes.id, MAKASSAR – Ketua FORKODA PP DOB Sulsel Ir. Hasbi Syamsu Ali meminta Pemerintah Daerah tidak alergi terhadap isu atau usulan pemekaran.
Itu disampaikan Hasbi usai pengukuhan pengurus FORKODA PP DOB Sulsel di Hotel Claro, Minggu, (18/1) siang.
Hasbi mengatakan, pemerintah daerah tidak boleh alergi terhadap isu atau usilan pemekaran yang digaungkan oleh masyarakat.
“Jadi begini, pemerintah daerah tidak boleh alergi dengan pemekaran, karena kenapa? Pemekaran itu berarti kan ada yang dikurangi tapi ada yang punya beban juga artinya kalau misalnya sebuah kabupaten terbentuk berarti kan pindah tanggung jawabnya yang induk ke yang ini dan itu saya pikir hampir sudah banyak yang terjadi pada saat sebelum ada moratorium.” ungkap Hasbi yang juga saat ini menjabat sebagai ketua BPW KKLR Sulsel.
Dia menuturkan, tujuan sebuah negara hadir ialah untuk mensejahterakan masyarakatnya dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi mereka.
Sehingga, target dari kehadiran FORKODA PP DOB Sulsel ini adalah sejalan dengan tujuan negara tersebut.
“FORKODA ini adalah sebuah organisasi yang memang khusus memfasilitasi atau mengakomodir daerah-daerah yang akan melakukan pemekaran. Nah, targetnya yaitu bagaimana daerah tersebut menjadi mekara, menjadi tumbuh.” tegasnya.
“Walau pun sekarang ini memang ada dikatakan moratorium, tapi moratorium itu tidak ada tertulis, hanya berupa pernyataan. Sehingga dalam hal ini dibutuhkan sinergi dari masing-masing elemen atau komunitas yang ada di Sulawesi Selatan.” tambahnya.
Lebih jauh, Hasbi mengungkapkan jika saat ini ada tujuh calon daerah yang diusulkan untuk pemekaran di mana dua merupakan usulan provinsi.
“Ada tujuh, masing-masing itu Provinsi Luwu Raya, Provinsi Bone Raya, jadi provinsi dua, kemudian Kabupaten Bone Selatan, Kabupaten Luwu Tengah, Kabupaten Toraja Barat, dan Kabupaten Toraja Timur.” tutupnya. (*)
