IDEAtimes.id, MAKASSAR – Kasus dugaan beredarnya foto hasil visum selebgram Makassar Nira hingga kini belum menemukan titik terang.
Menyikapi hal tersebut, Aliansi Pemerhati Kesehatan menggelar aksi unjuk rasa di Rumah Sakit (RS) Bhayangkara Makassar dan Polda Sulsel, Kamis (12/2/2026).
Saat berunjuk rasa di RS Bhayangkara, Jenderal Lapangan aksi, M. Akbar, menegaskan bahwa oknum yang menyebarluaskan hasil visum harus ditindak tegas.
Ia menyebut belum melihat langkah konkret dari pihak manajemen rumah sakit.
“Sampai sekarang saya belum melihat adanya tindakan dari penanggung jawab RS Bhayangkara, baik direktur maupun pimpinan lainnya. Saya juga belum jelas siapa yang berwenang, apakah kepala rumah sakit atau direktur,” ujar Akbar.
Ia menambahkan, pihak rumah sakit harus bertanggung jawab dengan memberhentikan oknum yang diduga menyebarkan hasil visum tersebut.
“Kami juga akan melanjutkan laporan ke Polda terkait kasus ini, karena kasus ini sudah berjalan hampir satu tahun,” katanya.
Sebelumnya, pihak Nira telah melaporkan dugaan penyebaran hasil visum tersebut ke Polda Sulsel.
Selain itu, massa aksi juga meminta agar dua oknum dokter lain yang diduga terlibat turut diproses secara hukum.
“Kami meminta pihak rumah sakit segera mencopot oknum yang telah menyebarkan hasil visum. Hari ini kami menyampaikan rasa kekecewaan terhadap RS Bhayangkara,” tegas Akbar.
Saat aksi di Polda Sulsel, Nira yang didampingi keluarga turut hadir untuk menuntut keadilan serta membacakan pernyataan yang ia sebut sebagai “surat cinta.”
Dalam pernyataannya, NR menyampaikan bahwa dirinya berdiri bukan karena tanpa kesalahan, tetapi karena hak kemanusiaannya telah dirampas.
“Sebuah hal yang seharusnya bersifat rahasia dan dilindungi, disebarkan secara luas ke publik, bahkan diperjualbelikan,” ujarnya.
NR mengaku telah menerima sanksi sosial, namun menegaskan hal tersebut tidak membenarkan institusi yang menangani visumnya bersikap lalai.
“Selama lima bulan saya memilih diam. Bahkan permintaan maaf tidak pernah saya terima. Yang datang justru somasi, seolah institusi yang dirugikan,” ungkapnya.
Ia menyebut tersebarnya dokumen visum bukan disebabkan kelainannya, melainkan rapuhnya sistem keamanan data di RS Bhayangkara.
“Alih-alih meminta maaf, membuka ruang dialog, atau menunjukkan empati, RS Bhayangkara justru bersikap arogan,” katanya.
Nira menilai penyimpanan hasil visum di Google Drive dalam kondisi terbuka sebagai bentuk kecerobohan dan ketidakprofesionalan.
“Foto area privat saya disebarluaskan dan diperjualbelikan, sementara pihak yang memiliki akses legal justru tidak menerima sanksi, bahkan sanksi etik,” ujarnya.
Sebagai pihak yang dirugikan, NR menyampaikan tiga tuntutan, yakni permohonan maaf terbuka dari RS Bhayangkara dan seluruh pihak yang terlibat dalam proses visum, transparansi data terkait pihak-pihak yang memiliki akses terhadap dokumen visum, serta pemberhentian dan pemberian sanksi etik tegas kepada pihak yang terbukti terlibat atau lalai.
Selain itu, ia juga menuntut sikap kooperatif penuh dari seluruh pihak dalam proses hukum pidana maupun perdata yang sedang dan akan berjalan.
“Saya berharap RS Bhayangkara menunjukkan itikad baik dan tanggung jawab moral atas peristiwa ini. Jika tidak ada respons dan langkah konkret dalam waktu yang wajar, kami akan menempuh seluruh jalur hukum yang tersedia dan kembali melakukan demonstrasi dengan jumlah massa yang lebih besar,” tegasnya.
Sementara itu, ibu NR, Sri Rahayu Usmi, yang turut mendampingi anaknya, menyampaikan terima kasih kepada para peserta aksi dan menegaskan bahwa kehadiran mereka merupakan bentuk komitmen agar peristiwa serupa tidak terulang.
“Kehadiran kami di sini adalah bentuk tuntutan agar peristiwa seperti ini tidak lagi terjadi, baik karena kelalaian pemerintahan maupun aparat,” ujarnya.
Ia mempertanyakan penyebab tersebarnya hasil visum, siapa yang memerintahkan, serta siapa atasan yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.
“Kami orang kecil. Kami tidak punya uang. Sementara pihak yang kami laporkan memiliki kekuasaan dan kekuatan finansial. Apakah hukum benar-benar berlaku untuk semua?” katanya.
Sri Rahayu mengungkapkan kekecewaan mendalam atas dampak peristiwa tersebut terhadap kondisi psikologis anaknya.
“Lima bulan saya dan keluarga berjuang mendampingi anak saya yang hampir gantung diri dan hampir kehilangan nyawanya karena persoalan ini,” ungkapnya.
Ia menegaskan akan terus memperjuangkan keadilan hingga tuntas.
“Anak saya adalah harga diri saya. Selama saya masih berdiri di sini, saya tidak akan mundur,” tegasnya.(**)
