IDEAtimes.id, MAKASSAR – Fraksi Partai Gerindra di Komisi II DPR RI secara resmi menyatakan dukungannya terhadap usulan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Luwu Raya.
Dukungan tersebut ditegaskan sebagai bentuk komitmen partai dalam mendorong pemerataan pembangunan dan mendekatkan pelayanan publik bagi masyarakat di wilayah Sulawesi Selatan.
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Gerindra, Longki Djanggola, menyampaikan bahwa aspirasi pembentukan Provinsi Luwu Raya telah menjadi perhatian serius fraksi.
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan Badan Pekerja Pembentukan DOB Provinsi Luwu Raya yang dipimpin Ketua Badan Pekerja, Darwis Ismail, menegaskan bahwa pemekaran merupakan kebutuhan mendesak bagi masyarakat Tana Luwu.
Ia menyebut, Luwu Raya memiliki skor kelayakan tinggi serta potensi kemandirian ekonomi yang menjanjikan.
“Wilayah ini memiliki sumber daya alam melimpah, mulai dari pertambangan nikel, sektor perkebunan, hingga pertanian yang produktif,” ujarnya.
Dukungan terhadap pembentukan DOB juga datang dari para Bupati dan Wali Kota se-Luwu Raya, anggota DPRD kabupaten, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan daerah pemilihan Luwu Raya, serta adanya penyerahan dokumen persetujuan bersama dan surat dukungan dari unsur kedatuan adat.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Gerindra, Azis Subekti, menegaskan bahwa aspirasi masyarakat Luwu Raya telah menjadi catatan penting dalam agenda perjuangan fraksi.
Sebagai langkah konkret, Komisi II DPR RI dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja spesifik ke wilayah calon pemekaran dalam waktu dekat guna melakukan verifikasi faktual.
Poin Utama Dukungan Fraksi Gerindra
Pemerataan Ekonomi
Potensi sumber daya alam yang besar dinilai dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi lokal serta membuka lapangan kerja baru apabila dikelola melalui pemerintahan provinsi tersendiri.
Pendekatan Pelayanan Publik
Luasnya wilayah administrasi saat ini dinilai menghambat akses masyarakat terhadap layanan pemerintahan.
Pembentukan Provinsi Luwu Raya dipandang sebagai solusi atas kendala geografis tersebut.
Penguatan Posisi Strategis Wilayah
Pemekaran diyakini akan memperkuat posisi strategis Luwu dalam konstelasi pembangunan nasional.
Akselerasi Kebijakan Pemekaran
Fraksi Gerindra mendorong pemerintah pusat membuka moratorium pemekaran daerah secara selektif, khususnya bagi wilayah yang memiliki nilai strategis nasional dan kesiapan administratif seperti Luwu Raya.
“Kami di Fraksi Gerindra memandang aspirasi masyarakat Luwu Raya bukan sekadar tuntutan administratif, melainkan kebutuhan mendesak demi keadilan sosial. Kami tidak hanya mendukung di atas kertas, tetapi akan turun langsung ke lapangan untuk meninjau kesiapan dan menyerap aspirasi rakyat,” ujar juru bicara Fraksi Gerindra Komisi II.
Kunjungan lapangan tersebut bertujuan untuk menilai kesiapan infrastruktur, potensi wilayah, dukungan administratif, serta kesiapan daerah calon ibu kota provinsi.
Hasil verifikasi akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan regulasi pemekaran di tingkat pusat.
Fraksi Gerindra berharap dukungan ini menjadi sinyal positif bagi tokoh masyarakat, pemuda, dan pemerintah daerah di Luwu Raya bahwa perjuangan menuju pembentukan provinsi baru kini mendapat pengawalan serius di parlemen.
“Fraksi Gerindra berkomitmen untuk terus mengawal proses ini hingga cita-cita masyarakat Tana Luwu tercapai,” tutup Azis Subekti. (*)
