IDEAtimes.id, LUWU – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Ir. Fadriaty Asmaun, ST, MM, dari fraksi Demokrat gelar reses dan silaturahmi Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025/2026 di Desa Padang Lambe, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, Rabu (18/2/2026).
Agenda ini merupakan bagian dari kewajiban legislator untuk turun langsung ke daerah pemilihan guna menyerap aspirasi masyarakat.
Reses yang berlangsung dalam suasana silaturahmi tersebut dihadiri unsur pemerintah desa, Ketua dan anggota BPD, aparat dan perangkat desa, tokoh masyarakat, serta warga setempat.
Masyarakat memanfaatkan kesempatan itu untuk menyampaikan berbagai kebutuhan pembangunan, mulai dari infrastruktur, pelayanan publik, hingga penguatan sektor ekonomi.
Kepala Desa Padang Lambe, Nasruddin Nasir dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kehadiran anggota DPRD Provinsi Sulsel yang telah menyempatkan waktu mengunjungi salah satu wilayah pelosok di Kecamatan Suli.
Ia menuturkan bahwa Fadriaty merupakan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang telah menjabat selama dua periode.
Kehadirannya dinilai menjadi kebanggaan bagi masyarakat, karena tidak semua desa mendapat kesempatan dikunjungi langsung oleh wakil rakyat tingkat provinsi.
“Mayoritas warga Padang Lambe berprofesi sebagai petani, pekebun, dan peternak. Karena itu, masyarakat berharap kunjungan tersebut dapat membawa program-program yang mendukung penguatan sektor pertanian dan ekonomi desa” ucap Nasruddin.
Dalam kesempatan itu, Fadriaty menegaskan bahwa reses merupakan tugas sekaligus momentum penting bagi anggota DPRD untuk mendengar langsung persoalan dan harapan masyarakat.
Aspirasi yang dihimpun akan menjadi bahan pembahasan serta pengusulan dalam agenda kerja legislatif di tingkat provinsi.
“Kedatangan kami ini tentunya untuk menyerap atau mendengarkan aspirasi masyarakat, terutama masukan yang bisa dikerjakan melalui anggaran pemerintah provinsi,” ujar Srikandi Luwu Raya tersebut.
Ia menambahkan seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat akan ditampung dan diperjuangkan dalam pembahasan bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Fadriaty yang juga Koordinator Presidium Majelis Wilayah KAHMI Sulawesi Selatan itu turut mengingatkan adanya keterbatasan fiskal akibat pemotongan anggaran dari pemerintah pusat untuk tahun 2026 sekitar Rp1,2 triliun terhadap anggaran provinsi.
Meski demikian, ia memastikan tetap akan memperjuangkan aspirasi masyarakat.
“Program-program yang diusulkan masyarakat akan disesuaikan dengan program prioritas Gubernur Sulsel. Namun masyarakat Padang Lambe jangan berkecil hati, karena seluruh aspirasi akan menjadi perhatian khusus bagi kami,” tegasnya. (*)
