IDEAtimes.id, GOWA – Dalam suasana bulan suci Ramadhan, Pengurus Cabang SAPMA PP Gowa menggelar audiensi bersama Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, di Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Gowa.
Pertemuan tersebut menjadi momentum silaturahmi sekaligus penyampaian aspirasi masyarakat pada tahun pertama masa kepemimpinan Bupati.
Ketua SAPMA PP Gowa, Sigit, menyampaikan bahwa audiensi ini merupakan bentuk tanggung jawab moral pemuda dalam mengawal pembangunan daerah serta membangun sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Gowa.
“Kami hadir untuk menyampaikan program kerja yang dapat dikolaborasikan dengan program pemerintah daerah. Selain itu, pada momen satu tahun kepemimpinan Ibu Bupati, kami juga menyampaikan sejumlah kritik dan aduan masyarakat,” ujar Sigit, Selasa, (24/2).
Dalam audiensi tersebut, SAPMA PP Gowa mengangkat sejumlah isu strategis, di antaranya menjamurnya gerai modern atau waralaba di Kabupaten Gowa, evaluasi pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP), serta persoalan BPJS/KIS masyarakat yang tiba-tiba nonaktif.
Sigit juga menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan Bupati Gowa sebagai sosok perempuan yang dinilai memiliki peran historis bagi daerah.
“Di bawah kepemimpinan Ibu Bupati, kami yakin tokoh perempuan kembali mengukir sejarah yang akan dikenang masyarakat. Jika melihat sejarah, raja pertama di Gowa adalah perempuan, dan hari ini Bupati Gowa juga seorang perempuan. Ini momentum sejarah yang patut kita dukung bersama,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana kegiatan Ramadhan, Muh. Haidir, mengungkapkan bahwa SAPMA PP Gowa akan menggelar kegiatan sosial bertajuk Buka Puasa Bersama 1.000 Anak Yatim.
“Kami berharap pemerintah daerah dapat mendukung kegiatan kemanusiaan ini sebagai bentuk kepedulian bersama di bulan suci Ramadhan,” katanya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Gowa menyampaikan apresiasi atas kritik konstruktif yang diberikan.
Terkait menjamurnya gerai modern seperti Alfamart, Alfamidi, dan Indomaret, ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah melakukan nota kesepahaman (MoU) guna memastikan investasi tersebut memberikan dampak positif bagi daerah.
“Kami mewajibkan karyawan yang direkrut merupakan masyarakat Gowa dan produk UMKM lokal harus masuk ke gerai tersebut.
Pelaku UMKM dapat berkoordinasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk memenuhi persyaratan administrasi,” jelasnya.
Ia menegaskan, seluruh gerai modern maupun investor yang masuk ke Kabupaten Gowa wajib menaati regulasi dan melengkapi seluruh perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Jika ada investor yang tidak menaati aturan, akan kami tindak tegas. Termasuk apabila ada oknum atau dinas terkait yang tidak menjalankan fungsi pengawasan dengan baik, tentu akan kami evaluasi,” tegasnya.
Bupati menambahkan bahwa kebijakan investasi harus berjalan seimbang antara peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembukaan lapangan kerja, penguatan UMKM lokal, serta kepatuhan terhadap regulasi.
Terkait pelayanan di MPP, ia memastikan akan dilakukan evaluasi untuk peningkatan kualitas layanan.
Sementara persoalan BPJS/KIS nonaktif akan dikoordinasikan dengan instansi terkait agar masyarakat tidak dirugikan.
Menutup pertemuan, Bupati menegaskan bahwa program dan janji politik yang disampaikan saat kampanye akan direalisasikan secara bertahap sesuai kemampuan dan tahapan perencanaan daerah. (*)
