IDEAtimes.id, MAKASSAR – Fadel Muhammad Tauphan Anshar resmi dilantik sebagai Ketua DPD I KNPI Provinsi Sulawesi Selatan periode 2026-2029.
Pelantikan Fadel bersama 400 pengurusnya berlangsung di Hotel Claro, Kota Makassar, Selasa, (10/3).
Ketua Umum DPP KNPI Ryano Panjaitan hadir langsung melantik didampingi Sekretaris Jenderal Almanzo Bonara dan belasan pengurusnya.
Namun di tengah proses pelantikan, ada sorotan dari beberapa kubu yang melayangkan protes jika pelantikan yang berlangsung tidak sesuai dengan AD/ART
Protes tersebut dilayangkan oleh kubu yang mengklaim jika Vonny Ameliani adalah ketua KNPI Sulsel yang sah.
Mantan ketua KNPI Sulsel 2016-2019, Imran Eka Saputra, menegaskan bahwa kebijakan maupun Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Ryano Panjaitan tidak memiliki dasar hukum yang sah.
Menurut Imran, kepengurusan DPP KNPI yang dipimpin Ryano telah berakhir, sehingga segala keputusan yang dikeluarkan setelah masa kepengurusan tersebut dinilai tidak memiliki legal standing.
“Tidak ada legal standing bagi Ryano untuk mengeluarkan kebijakan. Masa kepengurusan DPP KNPI yang dipimpinnya sudah berakhir,” tegas Imran dalam pernyataannya, baru-baru ini.
Ia bahkan menilai, penerbitan SK tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan yang ilegal dan berpotensi menimbulkan persoalan hukum.
“SK yang dikeluarkan Ryano tidak memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat. Karena itu, SK tersebut dipandang seolah-olah tidak pernah ada,” ujarnya.
Imran juga menegaskan bahwa secara organisatoris, Ryano tidak lagi memiliki kewenangan sebagai Ketua Umum KNPI sejak masa kepengurusannya berakhir.
“Ryano bukan lagi Ketua Umum sejak berakhirnya masa kepengurusannya,” kata dia.
Lebih lanjut, Imran menyebut kondisi organisasi KNPI saat ini berada dalam status status quo karena belum adanya kepengurusan definitif di tingkat pusat.
“Kepengurusan DPP KNPI saat ini berada dalam status quo. Terjadi kekosongan kekuasaan di tubuh DPP KNPI,” jelasnya.
Atas kondisi tersebut, Imran mendesak MPI DPP KNPI untuk segera mengambil langkah organisatoris dengan menunjuk karateker Ketua Umum guna menghindari polemik berkepanjangan di tubuh organisasi kepemudaan tersebut.
“MPI DPP KNPI harus segera menunjuk karateker Ketua Umum agar roda organisasi tetap berjalan dan tidak menimbulkan konflik berkepanjangan di daerah,” pungkasnya.
Kisruh internal KNPI ini dinilai berpotensi memengaruhi dinamika organisasi kepemudaan di berbagai daerah, termasuk di Sulawesi Selatan, jika tidak segera diselesaikan secara organisatoris sesuai mekanisme yang berlaku.
Imran Eka Pernah Titip Pesan Penyatuan Ditangan Fadel
Pada Desember 2025, Ketua Majelis Pemuda (MPI) KNPI Sulsel, Imran Eka Saputra mengatakan dukungan kepada Fadel Muhammad Tauphan Ansar (FTA).
FTA resmi mendeklarasikan diri maju sebagai calon Ketua KNPI Sulawesi Selatan dalam agenda bertajuk “FTA for KNPI Sulsel” di Hotel Santika Makassar, Minggu (7/12/2025) malam.
Deklarasi ini dihadiri sejumlah tokoh berpengaruh, termasuk mantan Wali Kota Makassar sekaligus Ketua KBPP Polri Ilham Arief Sirajuddin (IAS), mantan Ketua KNPI Sulsel Imran Eka Saputra, dan Wakil Bupati Jeneponto Islam Iskandar.
Imran Eka Saputra menyerukan pentingnya KNPI Sulsel kembali bersatu setelah menghadapi dualisme.
Ia menilai Fadel sebagai figur yang layak memimpin konsolidasi kepemudaan ke depan.
“KNPI belakangan makin ke sini tidak diperhitungkan. Dari nasional sampai provinsi mengalami dualisme. Tapi kita melihat harapan di depan mata. Saya berharap KNPI pusat bisa menyatu kembali. Kalau Fadel jadi, cukup Fadel saja. Itu PR Fadel kalau jadi ketua KNPI. Kita solidkan,” tegas Imran dalam deklarasi itu.
Imran menyampaikan kehadirannya mewakili organisasi kekaryaan, organisasi di bawah Partai Golkar.
“Kekaryaan full kepada adinda Fadel. Semoga KNPI Sulsel bisa lebih maju lagi ke depannya,” katanya. (*)
