IDEAtimes.id, MAKASSAR – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia resmi memberikan izin pembukaan Program Studi (Prodi) Kenotariatan Program Magister di Universitas Muslim Indonesia (UMI) Ujung Pandang, Kota Makassar.
Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 277/B/O/2026 yang ditetapkan di Jakarta pada 1 April 2026.
Dalam keputusan itu disebutkan bahwa izin diberikan berdasarkan permohonan Rektor UMI serta rekomendasi dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah IX.
Selain itu, pembukaan prodi ini juga mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
Melalui keputusan tersebut, UMI secara resmi diperbolehkan menyelenggarakan Program Magister Kenotariatan di bawah naungan Yayasan Wakaf UMI di Kota Makassar.
Program studi ini juga dinyatakan telah memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
Kementerian menegaskan, UMI wajib memenuhi standar nasional pendidikan tinggi serta melaporkan hasil penyelenggaraan program studi secara berkala, paling lambat satu bulan setelah berakhirnya setiap semester.
“Rektor UMI juga bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan program studi tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” bunyi salinan keputusan Kementerian.
Apabila di kemudian hari program studi dinilai tidak layak berdasarkan hasil evaluasi, maka izin pembukaan dapat dicabut.
Selain itu, apabila kewajiban tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, pihak universitas dapat dikenai sanksi administratif sesuai aturan yang berlaku.
Dengan terbitnya izin ini, diharapkan UMI dapat memperkuat kontribusinya dalam mencetak sumber daya manusia di bidang kenotariatan yang profesional dan berkompeten, khususnya di kawasan Indonesia Timur. (*)
