IDEAtimes.id, MAKASSAR – DPRD Kabupaten Luwu menjadi sorotan publik usai menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Kegiatan tersebut dilaksanakan di salah satu hotel berbintang di Kota Makassar, Minggu (12/4), dan diikuti oleh 35 peserta yang terdiri dari pimpinan serta anggota DPRD Luwu.
Pelaksanaan Bimtek ini menuai kritik dari sejumlah pemerhati, salah satunya Lembaga Pemerhati Pemerintah dan Demokrasi (LP2D) yang menilai kegiatan tersebut tidak mencerminkan etika pejabat publik di tengah kondisi efisiensi anggaran.
Koordinator Bidang Pemerintahan LP2D, Akbar, menyebut kegiatan Bimtek dinilai kurang memberikan dampak signifikan serta berpotensi membebani anggaran daerah.
“Mereka seharusnya sadar bahwa Bimtek yang dilaksanakan itu tidak terlalu memberikan manfaat dan justru berpotensi membuang anggaran yang seharusnya bisa dialokasikan untuk pembangunan,” ujar Akbar, Minggu, (12/4).
“Mereka membuang aggaran dengan seenaknya namun menyuruh masyarakat agar berhemat di tengah situasi sulit seperti ini. Kan aneh juga.” katanya.
Ia memperkirakan anggaran kegiatan tersebut mencapai ratusan juta rupiah, mengingat lokasi pelaksanaannya di hotel berbintang di Makassar.
“Dilaksanakan di hotel bintang empat, tentu anggarannya tidak kecil, bisa mencapai ratusan juta rupiah, saya pikir Ketua DPRDnya tidak pro rakyat,” tambahnya.
Akbar juga mempertanyakan pilihan lokasi kegiatan yang dinilai tidak efisien, mengingat fasilitas milik pemerintah daerah dinilai masih memadai.
“Kenapa harus di hotel mewah? Jika memang perlu dilaksanakan, DPRD Luwu memiliki aula dan fasilitas sendiri. Di Luwu juga banyak tempat yang bisa digunakan dengan biaya lebih efisien,” tegasnya.
Ia bahkan menilai langkah tersebut seolah tidak sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang tengah didorong pemerintah pusat.
“Ini menunjukkan DPRD Luwu seakan tidak mendukung kebijakan efisiensi anggaran yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.
Akbar berharap kegiatan serupa tidak kembali dilakukan, mengingat kondisi ekonomi masyarakat yang dinilai sedang sulit.
“Seharusnya DPRD hadir memberikan solusi atas persoalan ekonomi masyarakat, bukan justru melakukan kegiatan yang terkesan pemborosan,” tutupnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Luwu, Ahmad Gazali, dalam sambutannya menyampaikan bahwa tantangan pembangunan daerah saat ini semakin kompleks, terutama dengan keterbatasan kapasitas fiskal.
Karena itu, politisi NasDem tersebut menekankan pentingnya peningkatan kapasitas anggota DPRD, khususnya dalam fungsi pengawasan anggaran.
“Saya mengajak seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, aktif berdiskusi, serta meningkatkan integritas dan profesionalisme dalam menjalankan amanah masyarakat,” kata Ahmad Gazali.
Di sisi lain, Ketua LP2M Universitas Islam Makassar Al-Ghazali, Suardi Bakri, mengapresiasi kepercayaan DPRD Luwu dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.
Ia menjelaskan bahwa Bimtek dilaksanakan berdasarkan rekomendasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga memiliki dasar dan legitimasi yang jelas.
Menurutnya, kegiatan ini juga menghadirkan sejumlah narasumber kompeten, di antaranya dari BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan, BPSDM Sulsel, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI), serta praktisi komunikasi publik. (*)
