IDEAtimes.id, JAKARTA – Sekretaris Dewan Pertimbangan Partai Demokrat Andi Mallarangeng menyarankan Moeldoko agar membentuk partai baru.
Usulan ini diberikan usai Menteri Hukum dan Ham Yasonna Laoly menolak mengesahkan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang.
“Saya ingin bahas opsi-opsi Pak Moeldoko cs pascapenolakan Menkumham. Nah bagi saya ini kita perlu melihat secara jernih opsi-opsi dari Pak Moeldoko, menurut saya opsi Pak Moeldoko ada 3,” kata Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Malarangeng dalam keterangannya, Senin (5/4/2021), mengutip detik.com.
Dari tiga opsi yang ditawarkan Malarangeng, opsi pertama ialah Moeldoko mengundurkan diri dari Demokrat versi KLB karena selama telah ditipu.
Tipuan tersebut, kata dia ialah terkait janji mendapatkan dukungan dari DPC dan DPD Partai Demokrat dari seluruh Indonesia.
“Opsi pertama adalah Pak Moeldoko dengan ini mengatakan bahwa dia mundur dari KLB Deli Serdang itu, karena dia berpikir bahwa ternyata dia diberikan informasi yang tidak benar, boleh dikata angin surga, bahwa seakan-akan ketika beliau mencalonkan diri sebagai ketum Partai Demokrat, lalu kemudian pastilah pengurus-pengurus Partai Demokrat di seluruh Indonesia akan mendukung. Ya kira-kira semacam itulah dan Pak Moeldoko bisa dikatakan ‘Saya ditipu oleh orang-orang ini’,” ucapnya.
Untuk opsi kedua, kata mantan Menpora ini, ialah dengan membuat partai baru bersama kelompoknya.
“Opsi kedua tentu saja adalah Pak Moeldoko cs itu bisa membuat partai baru dengan modal pendukung-pendukung yang ada di Deli Serdang itu, dan katanya sudah bikin struktur partai dan sebagainya, itu modal untuk membuat partai baru. Kalau jalan atau opsi membuat partai baru apapun namanya itu yang dilakukan maka pasti tidak akan kegaduhan, tidak ada ribut-ribut, masing-masing mengurus partai masing-masing,” ujarnya.
Dan ketiga adalah, menuntut hasil keputusan Menkumham terkait penolakan pengesahan hasil KB Deli Serdang.
Namun, Andi Mallarangeng menilai hal tersebut terkesan lucu mengingat Moeldoko akan menuntut koleganya sendiri didalam kabinet.
“Pak Moeldoko sebagai orang yang menamakan diri sebagai ketum Partai Demokrat hasil KLB Deli Serdang itu, menuntut kepada Menkumham yang tanda tangan Pak Moeldoko. Jangan lupa, Pak Moeldoko masih tetap sebagai Kepala Staf Presiden, sehingga menjadi lucu, karena Pak Moeldoko yang masih Kepala Staf Presiden menuntut koleganya dalam pemerintahan, yaitu Pak Yasonna Laoly sebagai Menkumham atas keputusan Menkumham menolak pengesahan hasil KLB Deli Serdang tersebut,” ungkap Andi.
“Sebagai saran adalah opsi 1 atau opsi 2 dan itu pasti aman dan damai, kita bisa lanjutkan kehidupan masing-masing, Partai Demokrat di bawah AHY bisa konsolidasi partainya, Pak Moeldoko bisa konsolidasi partainya atau fokus sebagai tugasnya KSP yang pastinya berat dan membutuhkan tenaga dan pikiran secara full time,” imbuhnya.
(Iksan/Fadil)
