IDEAtimes.id, LUWU – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia telah menetapkan daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk pemilu 2024.
Penetapan itu diketahui melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dalam pemilihan umum tahun 2024 pertanggal 6 Februari 2023.
Untuk di Sulawesi Selatan, sejumlah daerah mengalami perubahan daerah pemilihan (dapil) seperti Luwu, semulanya 4 dapil menjadi 8.
Perubahan itu terjadi di daerah pemilihan Walenrang – Lamasi (Walmas) yang dulu hanya 1 dapil kini terbagi menjadi 2 dapil.
Kemudian Kecamatan Suli, Suli Barat, Larompong dan Larompong selatan yang juga dulunya 1 dapil kini terpisah menjadi 2 dapil.
Lantas, bagaimana respons partai politik di Luwu ?
Sejumlah partai politik di Luwu yang dihubungi redaksi idea times terkait dapil dan alokasi kursi memberi respons positif.
Seperti DPC PDI Perjuangan Kabupaten Luwu, yang disampaikan melalui bendahara DPC Erwin Barabba S.H.
Erwin mengatakan, disetujuinya penambahan dapil oleh KPU RI yang semula hanya 4 kini berubah jadi 8 dapil merupakan harapan masyarakat dan partai politik di Luwu.
“Kebetulan saya kan ketua Komisi I, nah memang ini sudah kita konsultasikan dua kali ke KPU Kabupaten kemudian Provinsi. Sesuai hasil pembicaraan dengan parpol dan tokoh masyarakat.” ungkap Erwin Barabba, Selasa, (7/2/2023).
“Kemudian ternyata memang ada penataan dapil secara serentak oleh KPU di Indonesia, jadi kita bersyukur.” katanya.
Lanjut anggota DPRD Luwu ini, awalnya ia mengusulkan opsi yang kedua yaitu terbagi menjadi 6 dapil namun beberapa partai kurang menyetujui.
“Itu kan waktu pengajuan ada tiga opsi, yang pertama tetap 4 dapil, kemudian yang kedua adalah 6 dapil dan ketiga 8 dapil. Jadi awalnya kita pilih opsi kedua tapi teman-teman DPC kurang sepakat akhirnya kita ajukan yang poin ketiga.” ucapnya.
Erwin menilai, ia bersama yang lainnya mengajukan penataan dapil tersebut dengan pertimbangan koesifitas suatu dapil sebelumnya.
“Kita mengajukan ini dengan pertimbangan koesifitas, seperti begini, di Walmas itu kan 6 kecamatan tapi perwakilan dari Lamasi, Lamasi Timur dan Walenrang Utara itu hanya satu dewannya, itu saya, sedangkan Walenrang Barat, Utara dan Walenrang itu ada sembilan, artinya tidak seimbang.” tutur alumni Fakultas Hukum UMI ini.
“Sehingga dengan adanya penataan dapil ini tentu kita menyambut baik, apalagi memang Luwu sejak berdiri sendiri tidak pernah mengajukan penataan dapil, itu juga yang menjadi pertimbangan KPU RI.” tutup dia.
Hal senada juga disampaikan oleh Ketua DPD II Partai Golkar Luwu Patahudding saat dihubungi via Telepon.
Patahudding menilai, adanya penataan dapil atau pemekaran dari 4 menjadi 8 bukan suatu masalah.
“Yah memang kita pernah mengajukan perubahan dapil yang opsi kedua yaitu 6 dapil tapi yang diterima adalah 8 dapil. Dan saya pikir itu tidak masalah.” bebernya.
“Sekarang tugas kita adalah bagaimana partai Golkar bisa mendudukkan calon anggota legislatifnya minimal 1 disetiap dapilnya. Tentu caleg yang didorong dengan kualitas yang mumpuni.” sambungnya.
Dengan penambahan dapil ini, Patahudding mengaku semua partai termasuk Golkar akan bekerja maksimal untuk mendapatkan kursi.
“Saya pikir semua partai memang juga akan seperti demikian bekerja dengan baik dan secara full untuk kemenangan masing-masing.” tandasnya.
Sementara itu, Ketua DPC Partai NasDem Luwu Arham Basmin Mattayang bersyukur dengan adanya penataan atau penambahan dapil di Luwu.
Menurutnya, dengan bertambahnya dapil, maka biaya kampanye para caleg akan jadi lebih efisien.
“Pertama kita bersyukur dengan penambahan dapil ini. Tentu apresiasi dari kita di NasDem untuk rekan-rekan KPU yang mengawal apa yang menjadi harapan masyarakat.” ungkap Arham di hari yang sama.
“Dengan penambahan atau penataan dapil ini maka secara langsung akan mengurangi biaya kampanye caleg semisal pemasangan atribut. Karena tidak perlu lagi pasang atribut kampanye di banyak kecamatan.” beber Waketum DPP KNPI ini.
Selain itu, kata Arham, ke depan caleg juga bisa lebih mewakili tiap kecamatan yang ada di Luwu.
Tak hanya itu, Arham juga menilai, KPU Luwu sejak awal sangat terbuka dan profesional dalam menyerap aspirasi masyarakat lewat FGD.
“Sejak awal kami di partai melihat KPU Luwu sangat terbuka dan profesional menyerap apa yang menjadi usulan masyarakat lewat beberapa kali FGD.” sebutnya.
“Dan secara konsisten mengawal usulan tersebut. Salut rekan rekan KPU Luwu.” tutupnya.
(Adel/Nul)
