Rabu, April 16, 2025

Salah Satu Calon Anggota KPU Maros Diduga Pernah Jadi Timses Chaidir Syam – Suhartina Bohari Saat Pilkada 2020

Terkait

IDEAtimes.id, MAKASSAR – Tim Seleksi (Timsel) Calon Anggota KPU Kabupaten Maros mengumumkan nama-nama yang lolos 10 besar, Rabu, (19/4) lalu.

Pengumuman tersebut berdasarkan Berita Acara Tim Seleksi nomor : 53/TimselKABKOTA-Sulsel2.Gel.2-BA/04/73/2023 tanggal 19 April 2023.

Namun, dari 10 nama yang lolos, diduga terdapat satu orang yang pernah menjadi tim sukses (timses) Bupati dan Wakil Bupati Maros terpilih saat Pilkada 2020 lalu.

Hal itu disampaikan Koordinator Front Pemuda Maros Bersatu Sampara Nojeng kepada awak media, Selasa, (25/4).

Dia mengatakan, salah satu calon yang bernama Lory Hendra Jaya tercatat sebagai ketua tim pemenangan Suhartina Bohari yang terpilih sebagai Wakil Bupati Maros.

Selain itu, Lory juga disebut pernah menjadi ketua tim pemenangan Suhartina Bohari saat maju di Pileg 2019 Dapil Sulsel II.

“Pasti kami berharap sosok penyelenggara pemilu di Maros nantinya adalah figur yang menjunjung tinggi prinsip netralitas, tidak memihak pada kubu mana pun, lantas bagaimana jika sebelumnya bekas ketua tim sukses,” ujar Sampara, dalam keterangannya, Selasa (25/4/).

Foto Diduga Lory Hendra Jaya saat menjadi Timses Chaidir Syam – Suhartina Bohari (Foto/Ist)

Menurut Sampara, jika Lory terpilih nantinya sebagai Anggota KPU Maros, maka hal itu, kata dia, akan menjadi preseden buruk atas keberlangsungan proses demokrasi di Kabupaten Maros.

Sebab, sangat memungkinkan Lory akan membawa misi khusus memuluskan tujuan politik dari pihak yang selama ini yang merekrutnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad mengingatkan netralitas adalah mahkota dari penyelenggara pemilu.

Kata dia, Tidak sedikit penyelenggara pemilu ‘tergelincir’ akibat tidak netral atau berpihak.

Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Story Telling ‘Menjaga Kehormatan Penyelenggara Pemilu Bersama DKPP RI Menuju Pemilu Serentak Tahun 2024’ yang diselenggarakan Bawaslu Kota Palangkaraya secara daring.

Menurut Prof. Muhammad, netralitas multak dimiliki penyelenggara pemilu.

Netralitas tersebut harus dimulai dari pikiran dan diwujudkan dalam sikap serta pernyataan.

“Sebagai penyelenggara tidak hanya bicara bahwa kita netral. Tetapi harus dimulai dari pikiran kemudian ditunjukkan dengan sikap dan tindakan kita sebagai penyelenggara,” ungkap Muhammad beberapa waktu lalu. (*)

spot_img
Terkini

Abaikan Instruksi Presiden Prabowo, Walkot Makassar Tetap Bentuk Tim Ahli, Gaji dari APBD

IDEAtimes.id, MAKASSAR - Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengacuhkan intruksi Presiden Prabowo Subianto soal efisiensi anggaran. Pasalnya, Wali Kota yang...
Terkait
Terkini

Abaikan Instruksi Presiden Prabowo, Walkot Makassar Tetap Bentuk Tim Ahli, Gaji dari APBD

IDEAtimes.id, MAKASSAR - Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengacuhkan intruksi Presiden Prabowo Subianto soal efisiensi anggaran. Pasalnya, Wali Kota yang...

Berita Lainnya