IDEAtimes.id, Luwu Utara;- Kerukuran Keluarga Luwu Raya (KKL Raya) Buhari Kahar Muzakkar mengusulkan pemerintah tetap membangun hunian sementara atau hunter untuk pengungsi korban banjir di Kabupaten Luwu Utara (Lutra), Sulawesi Selatan.
Usul Buhari merespons pernyataan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendi, yang menyebut pembangunan hunter pengungsi hanya membuang waktu dan anggaran. Muhajir mengusulkan pembangunan hunian tetap (Huntap).
Menurut Buhari, pemerintah tidak perlu membangun huntap sebagai pengganti atas 1.164 rumah yang masuk kategori rusak berat sesuai data yang dicatat oleh KKL Raya.
“Pengganti Huntap itu hanya bagi rumah – rumah yang berada di zona bantaran sungai, kalau diambil misalnya sejauh 30 meter dari bibir sungai Masamba dan Sungai Radda, maka perkiraan saya ada sekitar 50 persen dari total rumah yang rusak berat atau sebanyak 582 unit rumah yg perlu diganti dengan Huntap,” kata Buhari dalam keterangan tertulisnya, Senin (3/8/2020).
Mantan Anggota DPRD Provinsi Sulsel itu berpendapat, 50 persen rumah yang rusak akibat banjir tidak perlu diganti dengan huntap. Pemilik rumah bisa kembali perbaiki rumah setelah normalisasi sungai dan pembuatan tanggul.
Buhari menekankan, yang mendesak sekarang adalah Pemkab Lutra mestinya sudah menetapkan berapa lebar dari bibir kedua sungai itu yg dinyatakan sebagai zona merah, yang nantinya akan dijadikan tanggul. Di dalam area itulah menurut Buhari, rumah yang rusak tdk boleh diperbaiki lagi.
“Mereka yang di zona ini yang mendapatkan penggantian rumah dari pemerintah,” kata pria bergelar Insinyur ini.
Pertimbangkan Rumah Kontrakan
Buhari juga mempertanyakan rencana pemerintah memberi uang kontrak rumah bagi semua kepala keluarga yang rumahnya rusak atau tertimbun. Menurutnya, di mana bisa mendapat rumah kontrakan di Lutra dengan jumlah rumah rusak sebanyak itu.
Apalagi, Masamba yang merupakan ibu kota Kabupaten Lutra juga menjadi terdampak banjir.
Dia khawatir para pengungsi akan tetap tinggal di tenda karena alasan kesulitan mendapat kontrakan.
“Mungkin saja mereka bisa kontrak rumah misalnya, di Kota Palopo atau ke utara di Mangkutana (Lutim) dan kalau ini yang terjadi berarti akan ada gelombang eksoduse warga Luwu Utara keluar daerah dan ini akan berimplikasi secara politis karen pada bulan Desember nanti akan digelar Pilkada di Lutra, terkecuali jika jadwal Pilkadanya ditunda,” kata Buhari.
Maka menurut Buhari, pemerintah keliru jika meniadakan rumah hunter untuk para pengungsi banjir Lutra. Dia berpendapat meniadakan Hunter adalah kebijakan yang tidak tepat.
“Mestinya disiapkan pemerintah adalah membuat type hunian sementara dengan biaya yang murah dan lokasinya menyebar (tidak terpusat) sehingga pembangunannya bisa cepat selesai,” katanya.
“Model rumah hunian sementara dengan biaya 8-9 juta per unit itu sangat memungkinkan, dan type yang seperti itu banyak digunakan sewaktu bencana di kota Palu,” tandasnya.(**)
