IDEAtimes.id, MAKASSAR – Pengibaran bendera dari komik dan animasi One Piece belakangan ini tengah menjadi perhatian masyarakat.
Berawal dari maraknya pemasangan bendera anime One Piece menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) RI pada 17 Agustus yang viral diberbagai media sosial.
Pemerintah hingga DPR bereaksi atas maraknya pengibaran bendera One Peace di bulan kemerdekaan.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pengibaran itu merupakan upaya memecah belah persatuan.
“Kita juga mendeteksi dan juga dapat masukan dari lembaga-lembaga pengamanan intelijen, memang ada upaya-upaya namanya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa,” ujar Dasco, dikutip dari Kompas.com, Kamis (31/7/2025).
Merespons pengibaran ini, Ketua SAPMA Pemuda Pancasila Sulawesi Selatan Hasrul Kaharuddin buka suara.
Hasrul mengatakan, pemerintah boleh saja merespons pengibaran itu namun tidak perlu terlalu reaktif.
“Pemerintah boleh bereaksi tapi jangan terlalu reaktif atau berlebihan sampai bicara makar atau pun bicara pidana bagi yang mengibarkan.” ungkap Hasrul di tengah kisruh pengibaran bendera, Senin, (04/8).
“Ini kan anime, memang anak muda Indonesia banyak yang nonton selama ini, dan mungkin mereka berkreasi dalam melakukan kritik.” tambahnya.
Di sisi lain, Arul sapaan mantan Ketua KNPI kota Makassar itu juga mengingatkan masyarakat khususnya anak muda agar tetap mencintai tanah air.
“Kalau saya selagi itu bukan sebuah gerakan makar atau berniat mengkhianati negara saya pikir masih sebatas wajar saja. Pengibaran juga bukan atas dasar ingin makar atau kata lain mendirikan negara baru.” bebernya.
“Tapi harus diingat bahwa ini adalah bulan kemerdekaan, mari kita bersatu, menjaga persatuan, menjaga soliditas, dalam menyambut HUT RI. Kalau bukan mulai dari kita maka itu tidak terwujud.” tegasnya.
Dia pun kembali mengingatkan pemerintah dan aparat agar tidak melakukan tindakan yang bisa menciderai persatuan apabila menemukan masyarakat mengibarkan bendera One Piece khususnya di Sulawesi Selatan.
Namun bagi dia, pengibaran bendera merah putih harus lebih diutamakan oleh warga sebagai bentuk penghargaan terhadap negara.
“Khusus di Sulsel kita harap pemerintah dan aparat tidak perlu menanggapi para pengibar seperti sedang melihat bahwa ini adalah pelaku pembunuhan, pelaku pencurian ataupun koruptor. Cukup dibina dan diingatkan saja.” tandasnya. (*)
