IDEAtimes.id, PALOPO – Pemerintahan Wali Kota Palopo Naili dan Wakil Wali Kota Akhmad Syarifuddin Daud memasuki masa 100 hari kerja sejak dilantik oleh Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman pada 4 Agustus 2025.
Setelah pelantikan, keduanya langsung bertolak ke Palopo untuk memulai tugas sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah definitif.
Namun, memasuki 100 hari masa kerja, sejumlah pihak menilai kinerja keduanya belum menunjukkan hasil yang signifikan.
Selama periode awal kepemimpinannya, kegiatan Wali Kota lulusan SMA/Sederajat itu dan Wakil Wali Kota didominasi oleh kegiatan seremonial.
Seperti inspeksi mendadak (sidak) ke kelurahan, rapat antar-SKPD, serta koordinasi dengan pemerintah provinsi dan kementerian.
Wali Kota Nilai Dinilai Belum Memberi Kejelasan Dalam Kepemimpinannya
Direktur Lembaga Pemerhati Pemerintahan, Ekonomi, dan Demokrasi (LP2D) Adhit menilai, hingga kini belum tampak arah kebijakan yang tegas maupun program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Pemerintah kota seharusnya tidak berhenti pada kegiatan seremonial. Warga menunggu langkah konkret dalam peningkatan pelayanan publik, pengendalian inflasi, dan penciptaan lapangan kerja,” ujarnya, Selasa (12/11).
“Kita justru melihat Wali Kota hanya fokus pada acara seremonial saja, rapat, sidak, tapi tidak ada dampak apa-apa, padahal masyarakat di tengah ekonomi yang tengah carut-marut harusnya ada terobosan besar.” tuturnya.
Lemahnya Komunikasi Wali Kota dan DPRD
Adhit juga menyoroti lemahnya komunikasi politik antara Wali Kota dengan DPRD Kota Palopo.
Menurutnya, hubungan kedua lembaga itu seharusnya menjadi fondasi penting dalam sistem pemerintahan daerah.
“Komunikasi antara eksekutif dan legislatif harus dibangun secara intensif. Tanpa hubungan yang baik, fungsi check and balance tidak akan berjalan, dan kebijakan publik bisa kehilangan arah,” tegasnya.
LP2D menilai, koordinasi yang lemah antara pemerintah dan DPRD dapat menghambat penyusunan kebijakan strategis, termasuk perencanaan anggaran dan program pembangunan jangka menengah.
“Kalau komunikasi politik tersendat, kebijakan yang dihasilkan tidak akan optimal. Ini yang perlu segera dibenahi,” tambah Adhit.
Meski demikian, LP2D memberi ruang bagi pemerintahan Naili–Akhmad untuk memperbaiki kinerja di periode berikutnya.
Lembaga itu berharap ada evaluasi internal dan perumusan program prioritas yang lebih terarah dan berdampak bagi masyarakat Palopo. (Del)
