IDEAtimes.id, LUWU – Blokade Jalan Trans Sulawesi di wilayah Luwu Raya hingga Minggu (25/1/2026) masih terus berlangsung.
Aksi yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat ini menyebabkan kemacetan panjang hingga berkilo-kilometer di sejumlah titik.
Berdasarkan pantauan di lapangan, titik blokade berada di wilayah Walenrang–Lamasi (Walmas) serta Kabupaten Luwu Utara.
Penutupan akses jalan tersebut menghambat arus lalu lintas kendaraan antarwilayah.
Aksi blokade dilakukan sebagai bentuk protes dan upaya menyuarakan tuntutan pembentukan Provinsi Luwu Raya serta Daerah Otonomi Baru (DOB) Luwu Tengah.
Para pengunjuk rasa menilai pemekaran wilayah merupakan solusi atas ketimpangan pembangunan yang selama ini dirasakan masyarakat Luwu Raya.
Namun demikian, aksi penutupan jalan ini juga menuai kritik dari sejumlah pihak. Blokade dianggap melumpuhkan aktivitas lalu lintas dan berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat.
Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pelajar Mahasiswa Indonesia Luwu Raya (PB IPMIL Raya), Abdul Hafid, menyatakan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan atas ketidakadilan pembangunan yang dinilai terus terjadi.
“Protes ini sebenarnya sudah sejak lama kami sampaikan. Jauh sebelum aksi hari ini, berbagai persoalan sudah terjadi, tetapi sampai sekarang, bahkan hingga detik ini, pemerintah provinsi seolah enggan melirik Luwu Raya,” ujar Hafid, Minggu (25/1).
Ia juga mempertanyakan komitmen pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dari masa ke masa dalam membangun wilayah Luwu Raya.
“Sejak era Amin Syam, Syahrul Yasin Limpo, Nurdin Abdullah, hingga sekarang Andi Sudirman, apa yang benar-benar dibangun di Luwu Raya? Saat kami meminta pemekaran, justru kami dituduh melakukan tindakan radikal. Itu menurut kami tidak berdasar,” tuturnya.
Hafid mencontohkan sejumlah persoalan infrastruktur dan pelayanan dasar yang masih terjadi, seperti jenazah yang harus ditandu di wilayah Rampi dan Seko, longsor di Bastem, hingga pasien yang harus dirujuk ratusan kilometer untuk mendapatkan layanan medis.
“Kami justru mempertanyakan, di mana mereka yang menilai aksi ini bodoh saat jenazah ditandu, jalan rusak parah, dan masyarakat harus menempuh ratusan kilometer untuk berobat? Aksi ini kami lakukan agar persoalan-persoalan itu tidak terus berulang, salah satunya melalui pembentukan provinsi,” tegasnya.
Meski demikian, Hafid mengakui bahwa aksi blokade jalan bukanlah langkah yang ideal dan meminta maaf kepada masyarakat serta pengguna jalan.
Namun, ia menilai tindakan tersebut terpaksa dilakukan agar pemerintah pusat dan pemerintah provinsi lebih membuka perhatian terhadap kondisi Luwu Raya.
“Ini memang salah, tapi jika kami terus diam, kondisi akan tetap seperti ini. Kami harus menempuh waktu hingga 12 jam hanya untuk mencapai ibu kota provinsi. Mereka yang menilai dari sisi lain mungkin belum pernah merasakan itu,” pungkasnya. (*)
