Idrus Marham Minta Pemerintah Tegas Sikapi Serangan AS–Israel ke Iran

IDEAtimes.id, JAKARTA – Ketua Umum IKA UIN Alauddin Makassar, Idrus Marham, meminta pemerintah Indonesia mengambil sikap tegas atas memanasnya konflik di Timur Tengah.

Saat ini, kawasan Timur Tengah sedang memanas menyusul serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei.

Menurut Idrus, pada tahap awal Indonesia perlu menyampaikan pernyataan resmi yang menegaskan ketidaksetujuan terhadap langkah militer yang dilakukan AS dan Israel.

Ini prinsip! tegas Idrus

Sikap itu penting sebagai penegasan posisi politik luar negeri Indonesia, sekaligus menjadi “warning” diplomatik atas keterlibatan Indonesia dalam forum Board of Peace (BoP) bentukan Presiden AS Donald Trump.

Sikap ini menunjukkan konsistensi Indonesia dalam memegang teguh prinsip bebas aktif sebuah doktrin yang sejak awal menempatkan Indonesia sebagai kekuatan diplomasi di antara blok-blok kepentingan global yang saling beradu.

“Pernyataan tegas tidak setuju atas penyerangan tersebut penting, sebagai peneguhan prinsip politik luar negeri kita. Namun, ketidaksepakatan itu tidak serta-merta harus dimaknai dengan keluar dari forum internasional,” ujar Idrus dalam keterangannya via Telepon, Selasa (3/3/2026).

Lebih jauh Idrus mengungkap, Keluar dari BoP bukan perkara sulit bagi Indonesia.

Tapi sikap ini tidak memberi dampak kondusif bagi arah penyelesaian konflik.

Justru di sinilah letak kecerdasan diplomasi yang diharapkan dari Jakarta: bagaimana Indonesia tetap hadir dalam forum BoP, namun dengan suara yang tegas, jernih dan tidak ambigu.

Indonesia jelas-jelas, masuk ke forum BoP tidak dengan niat hadir tanpa sikap! Indonesia Tidak berniat hanya duduk manis di tribun penonton pasif.

Sementara absensi total, atau memilih langkah keluar, itu juga terlalu spontan dan justru menutup ruang pengaruh yang selama ini susah payah dibangun.

Bagi Indonesia yang memiliki modal legitimasi sebagai negara muslim terbesar, anggota G20, modal ini mestinya dikapitalisasi untuk menjadikan setiap forum internasional sebagai panggung perjuangan, bukan sekadar ajang diplomasi emosional.

Harus Tetap Berpijak pada Konstitusi 

Idrus menegaskan, strategi politik luar negeri Indonesia harus tetap berpijak pada nilai-nilai konstitusi, khususnya amanat Pembukaan UUD 1945, prinsip Dasasila Bandung, serta doktrin politik luar negeri bebas aktif.

Dalam konteks itu, Indonesia tidak boleh terseret arus konflik, tetapi juga tidak boleh diam terhadap pelanggaran prinsip kemanusiaan dan hukum internasional.

Idrus menjelaskan, prinsip dasar keterlibatan Indonesia dalam BoP sejak awal adalah memperkuat jalur diplomasi untuk menyelesaikan persoalan kemanusiaan. Karena itu, menurut dia, langkah penyerangan yang ditempuh AS dan Israel secara diametral bertentangan dengan tujuan forum tersebut.

“Kalau orientasinya penyelesaian secara diplomatik, maka cara-cara militer jelas bertolak belakang. Justru karena kita ada di dalam, kita bisa menunjukkan sikap tegas, menyatakan tidak setuju berdasarkan nilai dasar Dasa sila Bandung, konstitusi, dan prinsip dasar politik luar negeri,” katanya.

Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) merilis sembilan poin sikap resmi yang mengutuk keras tindakan militer Israel yang didukung AS.

MUI juga menyampaikan duka cita atas wafatnya Khamenei dan mendesak pemerintah Indonesia keluar dari BoP karena dinilai tidak efektif menghadirkan perdamaian, terutama dalam isu Palestina.

Merespons desakan MUI tersebut, Idrus memahami bahwa Desakan untuk keluar dari BoP memang lahir dari semangat moral yang patut dihargai.

Namun, keputusan diplomatik sejatinya tidak cukup hanya dilandasi “emosionalitas” yang begitu spontan.

Ia membutuhkan kalkulasi dingin tentang apa yang akan terselesaikan setelah mengambil sikap.

Keluar dari forum bukan berarti bebas dari tanggung jawab, melainkan justru kehilangan kursi di meja tempat nasib kawasan dibicarakan.

Menurut Idrus, dalam tradisi diplomasi Indonesia yang bebas aktif, sikap tegas kita tidak pernah diperlihatkan dengan cara lepas tangan; sebaliknya, justru dengan penguatan sikap dan peran yang efektif mengendalikan arah perdamaian.

Berangkat dari dasar pemikiran ini, Idrus berpandangan Indonesia tidak perlu tergesa-gesa dan secara serta keluar dari forum, urgensi tetap di BoP justru bisa mempertegas posisi politik di dalamnya.

“Yang penting sikapnya tegas. Tidak setuju, tetapi tetap memanfaatkan ruang diplomasi yang ada,” ujarnya.

Ia juga mendorong agar Indonesia tidak bersikap pasif. Prinsip bebas aktif, kata dia, harus dimaknai sebagai kepeloporan dalam menggalang negara-negara lain untuk menghentikan eskalasi perang dan kembali ke meja perundingan.

Indonesia, lanjut Idrus, perlu mengambil peran sebagai mediator atau penengah yang kredibel.

Selain itu, Idrus menekankan pentingnya mengefektifkan perjuangan melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Forum multilateral tersebut harus dimanfaatkan secara optimal untuk memastikan penegakan hukum internasional, termasuk merujuk pada Pasal 2 Ayat (4) Piagam PBB yang melarang penggunaan kekuatan terhadap kedaulatan negara lain.

Idrus juga mendorong Presiden Prabowo Subianto mengambil kepeloporan sebagai pemimpin dunia Islam dalam memperjuangkan penyelesaian masalah kemanusiaan dan kemerdekaan Palestina.

Menurut Idrus, momentum krisis ini harus dijadikan peluang untuk mempertegas posisi Indonesia sebagai jembatan perdamaian dunia global.

“Kita harus bebas dalam menentukan sikap, tetapi aktif memperjuangkan perdamaian dunia. Orientasi kita jelas, penyelesaian secara diplomatik. Perang hanya akan memperluas penderitaan dan menjauhkan cita-cita keadilan serta kemerdekaan,” tegas Idrus mengakhiri penjelasannya.(*)