IDEAtimes.id, MAKASSAR – Ketua Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) Sulawesi Selatan Ir. Hasbi Syamsu Ali turut menghadiri pertemuan dengan Komisi II yang digelar di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel.
Pertemuan tersebut berlangsung, Kamis, (12/2) di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, dan dihadiri langsung Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karyasuda.
Pertemuan ini juga turut dihadiri empat kepala daerah, 11 anggota DPRD Sulsel, tokoh masyarakat, organisasi kemahasiswaan dan unsur Forkopimda.
Hasbi saat dihubungi usai pertemuan mengatakan, Komisi II DPR menyampaikan aturan secara normatif terkait pemekaran Luwu Tengah dan Provinsi Luwu Raya.
“Tadi memang pertemuan itu, Komisi II DPR menyampaikan aturan-aturan yang ada, secara normatif, mungkin sudah ada yang baca atau dengar, di mana mereka menyampaikan bahwa pemekaran provinsi itu harus ada 5 wilayah administratif.” ungkap Hasbi.
“Sementara kan Luwu Raya baru empat, kurang satu, nah Luwu Tengah masih menunggu moratorium DOB.” ujarnya.
Namun Hasbi menuturkan, dalam pertemuan itu, disampaikan kepada Komisi II jika ada peraturan yang bisa memekarkan provinsi Luwu Raya meski hanya 4 kabupaten.
“Kita sampaikan bahwa ada aturan yang mengatur soal pemekaran provinsi meski hanya empat daerah saja, dan itu di iyakan oleh Komisi II bahwa memang ada jalur alternatifnya tanpa menunggu lima daerah supaya mekar.” tuturnya.
Sehingga Komisi II lanjut Hasbi, menyarankan agar naskah akademik dilengkapi serta perhitungan fiskal untuk bisa survive agar daerah
induk tetap normal.
“Makanya kita disarankan naskah akademik dilengkapi, disiapkan kemudian hitung-hitungan fiskalnya, supaya daerah induk tidak terganggu. Artinya jika mekar, Luwu Raya bisa survive.” tegasnya.
Terkait DOB Luwu Tengah, Hasbi kembali menegaskan bahwa hal tersebut telah selesai dan tinggal menunggu moratorium DOB.
“Luwu Tengah tidak didiskusikan lagi, sudah selesai berkasnya semua. Tinggal tunggu moratorium dicabut baru mekar. Sekali pun provinsi Luwu Raya misalnya mekar lewat jalur atau aturan lainnya, Luwu Tengah tetap aman dan sudah siap mekar.” tutupnya.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, pertemuan tersebut menjadi wadah silaturahmi sekaligus ruang dialog bagi berbagai elemen masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, khususnya terkait rencana pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di Luwu Raya.
Menurutnya, para tokoh, anggota DPRD Sulsel dari Luwu Raya, serta mahasiswa telah menyampaikan pandangan mereka secara langsung kepada Ketua Komisi II DPR RI mengenai aspirasi pemekaran wilayah tersebut.
“Teman-teman tokoh, anggota DPRD Sulsel dari Luwu Raya, dan mahasiswa dari berbagai organisasi sudah menyampaikan terkait DOB Luwu Raya,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda juga menjelaskan bahwa hingga saat ini pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium pemekaran daerah.
Selain itu, masih menunggu pembentukan Peraturan Pemerintah tentang Penataan Daerah dan Desain Besar Penataan Daerah yang merupakan amanah Undang-undang Pemerintahan Daerah.
Andi Sudirman juga membenarkan bahwa memang pemerintah pusat juga masih dalam proses penyusunan dua regulasi penting terkait penataan daerah.
“Semua prosesnya saat ini berada di pemerintah pusat dan masih menunggu keputusan dari pusat,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada prinsipnya menunggu arahan serta kebijakan resmi dari pemerintah pusat terkait kelanjutan proses pemekaran wilayah tersebut.
Di mana, sebelumnya usulan pembentukan DOB Luwu Tengah telah diselesaikan secara administratif dan telah diserahkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada Pemerintah Pusat.
Andi Sudirman juga berharap tidak ada gejolak di tengah masyarakat terkait isu pemekaran Luwu Raya.
“Saya berharap tidak ada lagi gejolak yang bisa menyusahkan masyarakat banyak. Tadi sudah jelas bagaimana jalurnya. Intinya, semua kewenangan itu ada di pemerintah pusat,” pungkasnya. (*)
