IDEAtimes.id, MAKASSAR — Kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) di bawah kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud kembali menuai sorotan tajam.
Di tengah kondisi masyarakat yang masih bergulat dengan persoalan ekonomi, ketimpangan pembangunan, serta keterbatasan akses layanan publik, pemerintah daerah justru mengalokasikan anggaran besar untuk pos yang dinilai tidak mendesak.
Sorotan publik menguat setelah munculnya anggaran renovasi rumah dinas gubernur yang mencapai Rp25 miliar, serta pengadaan mobil dinas mewah jenis Range Rover Autobiography senilai Rp8,5 miliar.
Kebijakan tersebut dinilai mencerminkan rendahnya sensitivitas pemerintah terhadap kebutuhan riil masyarakat.
Gelombang protes pun bermunculan dari berbagai elemen, terutama mahasiswa asal Kalimantan Timur yang berada di Makassar.
Mereka tergabung dalam aliansi EAST Borneo Bersatu, yang terdiri dari HIPMA-KT Cabang Makassar, mahasiswa asal Berau, serta lembaga mahasiswa asal Paser.
Aliansi tersebut menyatakan sikap tegas dan menilai penggunaan anggaran tersebut sebagai bentuk krisis empati pemerintah daerah.
Mereka menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seharusnya diprioritaskan untuk sektor yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi lokal.
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti adanya kontradiksi dalam tata kelola pemerintahan.
Di satu sisi, pemerintah mendorong efisiensi anggaran, namun di sisi lain dinilai mempertontonkan gaya hidup birokrasi yang elitis dan jauh dari realitas masyarakat.
Gerakan EAST Borneo Bersatu disebut bukan aksi spontan, melainkan akumulasi kekecewaan terhadap kebijakan yang dianggap tidak transparan dan minim partisipasi publik.
Mereka mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan anggaran daerah serta membuka ruang dialog yang jujur dan akuntabel.
Ketua Umum HIPMA-KT Cabang Makassar, Herlisa Febriana, menegaskan bahwa persoalan ini bukan semata soal nominal anggaran, melainkan soal keberpihakan pemerintah.
“Ini bukan sekadar soal angka miliaran rupiah, tetapi soal keberpihakan. Ketika rakyat masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar, pemerintah seharusnya hadir dengan solusi, bukan kemewahan,” ujar Herlisa.
Ia juga menegaskan bahwa gerakan mahasiswa akan terus mengawal isu tersebut hingga ada kejelasan sikap dan pertanggungjawaban dari pemerintah daerah.
Situasi ini dinilai menjadi ujian serius bagi legitimasi kepemimpinan di Kalimantan Timur.
“Jika tidak direspons secara bijak, krisis kepercayaan publik dikhawatirkan akan semakin dalam.” tutupnya. (*)
