31 C
Indonesia
Rabu, September 22, 2021

AMAN Tana Luwu Minta Pemerintah Penuhi Hak-hak Masyarakat Adat

Wajib Baca

Jelang Lawan Juventus, 6 Pemain AC Milan Dilanda Cedera

IDEAtimes.id, FOOTBALL - AC Milan harus gigit jari kala akan bertandang ke Stadion Allianz, Senin, (20/9/2021) pukul 01.45 WIB...

Pemda Enrekang dan Bea Cukai Parepare lakukan Operasi Pasar di Enrekang

IDEAtimes.id, ENREKANG - Pemerintah Daerah Kab Enrekang bersama kantor Bea Cukai Pare-Pare melaksanakan operasi pasar dalam rangka pemberantasan peredaran...

Atlet Paralimpiade Indonesia Peraih Medali dapat Bonus Hingga Miliaran

IDEAtimes.id, JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menerima kontingen Indonesia yang telah berjuang di Paralimpiade Tokyo 2020, sekaligus...

IDEAtimes.id, PALOPO – Ketua BPH AMAN Tana Luwu Bata Manurun menilai PT Vale di Luwu Timur belum memberikan hak-hak masyarakat adat secara utuh.

“Wilayah-wilayah konsesi tambang yang ada di Tana Luwu adalah sebagian besar adalah wilayah yang didiami oleh Masyarakat Adat, misalkan PT Vale yang sebelumnya PT Inco, sampai detik ini masyarakat adat yang tanahnya dirampas atas nama tambang masih terus berjuang untuk mendapatkan hak-hak mereka” Ungkap Bata Manurun, saat Webinar Peta Perjalanan Tambang Tana Luwu, Sabtu, (31/7/2021) kemarin.

Berdasarkan data itu, Bata menganggap saat ini pemerintah baik daerah maupun pusat belum hadir ditenga-tengah masyarakat adat.

“Masyarakat Adat juga belum melihat pemerintah hadir ditengah mereka untuk memberikan  perlindungan dan pengakuan hak-hak masyarakat adat secara aturan padahal sejatinya amanat konstitusi menjamin itu, namun pemerintah daerah lalai menerjemahkan dan melaksanakannya.” jelas dia.

Bata menyebutkan, Pasal 18 B undang undang dasar 1945 dan Putusan MK nomor 35 tahun 2021 sangat jelas mengatur terkait masyarakat adat itu sendiri.

“Pasal 18 B UU Dasar 1945 menyebutkan Negara menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan msyarakat dan prinsip negara kesatuan republik indonesia yang diatur dalam undang undang.” tegas Bata

“Di Kabupaten Luwu ada tambang emas yang dikelolah PT Masmindo DA dan Tambang Timah Hitam di Walenrang Barat yang dikelelolah PT Bintang Utama Abadi, wilayah-wilayah yang dikelolah adalah jelas wilayah yang dimiliki Masyarakat Adat.” jelasnya lagi.

Sehingga, ia berharap agar negara dalam hal ini pemerintah segera hadir ditengah-tengah masyarakat adat melalui Peraturan Daerah (PERDA)  Pengakuan dan perlindungan masyarakat adat.

“Di Tana Luwu ini tersebar 145 Komunitas Masyarakat Adat, bahkan ada potensi bisa bertambah, ini artinya Pemerintah harus lebih cermat dan cepat menetapkan Perda Pengakuan dan perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat, karena dimasa akan datang Garda terdepan penjaga Kawasan Adat seperti Budaya, Lingkungan Hidup dan Hutan adalah mereka (masyarakat Adat)” tutup Bata Banurun.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Sekjen KLHK, Sekjen Aman, Komnas HAM, Bupati Luwu, Bupati Luwu Utara, Bupati Luwu Timur, Bachrianto Bachtiar, Sawedi Muhammad, Afrianto Nurdin semua sebagai pembicara dibidang masing-masing.(*)

- Advertisement -

TerIDEA

Viral di Twitter, Video Mesum Diduga Mirip Gisel

IDEAtimes.id, MAKASSAR - Warga net dihebohkan dengan viralnya video mesum diduga mirip artis Gisella Anastasya atau Gisel, Jumat, malam,...

Innalillahi, Calon Bupati Barru Malkan Amin Meninggal Dunia di Hari Pencoblosan

IDEAtimes.id, BARRU - Calon Bupati Barru H. Malkan Amin meninggal dunia tepat dihari pencoblosan, Kamis, (9/12/2020). Kabar duka ini beredar melalui grup-grup Whatt'sApp, Kamis, (9/12). "Innalillahi wainna ...

Selain Sarang Narkoba, Apartemen Vida View Diduga Jadi Tempat Prostitusi Online

IDEAtimes.id, Makassar;- Meski ditengah pandemi Covid-19, praktek prostitusi tetap masih beroperasi. Namun, kali ini para pekerja prostitusi tersebut tidak menawarkan diri secara langsung melainkan melalui...

Mantum PB HMI “Mulyadi” dan Istri Dikabarkan Ada Didalam Pesawat Sriwijaya yang Hilang Kontak

IDEAtimes.id, JAKARTA - Mantan Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) 2016-2018 Mulyadi P Tamsir dikabarkan menjadi salah satu penumpang di Pesawat...

Detik-detik Imam Masjid Dipukul OTK Saat Salat Subuh

IDEAtimes.id, PEKANBARU - Seorang pria diamuk massa saat masuk ke sebuah Masjid di Pekanbaru, Riau, Jumat, (7/5/2021) Subuh dini hari. Pria tersebut diamuk jamaah Masjid...
- Advertisement -

Populer

Viral di Twitter, Video Mesum Diduga Mirip Gisel

IDEAtimes.id, MAKASSAR - Warga net dihebohkan dengan viralnya video mesum diduga mirip artis Gisella Anastasya atau Gisel, Jumat, malam,...

Selain Disuruh Copot Kalung Antivirus, Mentan SYL Juga Diminta Tidak Mengurusi Urusan Kemenkes

IDEAtimes.id, Jakarta;- Kementerian Pertanian menggelar Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR, Selasa, 7/7/2020. Namun, dalam rapat yang dihadiri oleh Menteri...

Innalillahi, Calon Bupati Barru Malkan Amin Meninggal Dunia di Hari Pencoblosan

IDEAtimes.id, BARRU - Calon Bupati Barru H. Malkan Amin meninggal dunia tepat dihari pencoblosan, Kamis, (9/12/2020). Kabar duka ini beredar melalui...

IDEAtimes.id, PALOPO – Ketua BPH AMAN Tana Luwu Bata Manurun menilai PT Vale di Luwu Timur belum memberikan hak-hak masyarakat adat secara utuh.

“Wilayah-wilayah konsesi tambang yang ada di Tana Luwu adalah sebagian besar adalah wilayah yang didiami oleh Masyarakat Adat, misalkan PT Vale yang sebelumnya PT Inco, sampai detik ini masyarakat adat yang tanahnya dirampas atas nama tambang masih terus berjuang untuk mendapatkan hak-hak mereka” Ungkap Bata Manurun, saat Webinar Peta Perjalanan Tambang Tana Luwu, Sabtu, (31/7/2021) kemarin.

Berdasarkan data itu, Bata menganggap saat ini pemerintah baik daerah maupun pusat belum hadir ditenga-tengah masyarakat adat.

“Masyarakat Adat juga belum melihat pemerintah hadir ditengah mereka untuk memberikan  perlindungan dan pengakuan hak-hak masyarakat adat secara aturan padahal sejatinya amanat konstitusi menjamin itu, namun pemerintah daerah lalai menerjemahkan dan melaksanakannya.” jelas dia.

Bata menyebutkan, Pasal 18 B undang undang dasar 1945 dan Putusan MK nomor 35 tahun 2021 sangat jelas mengatur terkait masyarakat adat itu sendiri.

“Pasal 18 B UU Dasar 1945 menyebutkan Negara menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan msyarakat dan prinsip negara kesatuan republik indonesia yang diatur dalam undang undang.” tegas Bata

“Di Kabupaten Luwu ada tambang emas yang dikelolah PT Masmindo DA dan Tambang Timah Hitam di Walenrang Barat yang dikelelolah PT Bintang Utama Abadi, wilayah-wilayah yang dikelolah adalah jelas wilayah yang dimiliki Masyarakat Adat.” jelasnya lagi.

Sehingga, ia berharap agar negara dalam hal ini pemerintah segera hadir ditengah-tengah masyarakat adat melalui Peraturan Daerah (PERDA)  Pengakuan dan perlindungan masyarakat adat.

“Di Tana Luwu ini tersebar 145 Komunitas Masyarakat Adat, bahkan ada potensi bisa bertambah, ini artinya Pemerintah harus lebih cermat dan cepat menetapkan Perda Pengakuan dan perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat, karena dimasa akan datang Garda terdepan penjaga Kawasan Adat seperti Budaya, Lingkungan Hidup dan Hutan adalah mereka (masyarakat Adat)” tutup Bata Banurun.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Sekjen KLHK, Sekjen Aman, Komnas HAM, Bupati Luwu, Bupati Luwu Utara, Bupati Luwu Timur, Bachrianto Bachtiar, Sawedi Muhammad, Afrianto Nurdin semua sebagai pembicara dibidang masing-masing.(*)

- Advertisement -
- Advertisement -

iDEA TV

VIDEO : Hujan Deras, Air Sungai Masamba Satu Jengkal dari Jembatan

IDEAtimes.id, LUWU UTARA - Hujan deras terus mengguyur Luwu Utara, Sulawesi-Selatan sejak Jumat, (27/8/2021). Akibatnya, jalanan saat ini tergenang air...

PT Vale Indonesia Hentikan Operasi, Luwu Timur Terancam Kehilangan APBD Rp 200 Miliar

IDEAtimes.id, Makassar;- Perusahaan yang bergerak di Pertambangan yakni PT Vale Indonesia menghentikan Operasinya. Hal ini dilakukan akibat adanya wabah virus covid-19 yang dianggap mengancam seluruh...

Selaian THM dan Tempat SPA, Ini Jenis Usaha yang Akan Ditutup Oleh Pemkot Makassar

IDEAtimes.id, Makassar;- Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pariwisata mengeluarkan surat edaran terkait penutupan sejumlah tpat usaha. Melalui surat Nomor : 8852/S.EDAR/045.1/DISPAR/VIII/2020 tentang Penutupan Kegiatan Operasional...

Warkop WTL di Luwu Gratiskan Tempat dan Kopi Setiap Jumat untuk Diskusi

IDEAtimes.id, Luwu;- Saat ini, warung kopi (warkop) menjadi salah satu tempat bersantai yang digemari dari berbagai kalangan. Sehingga, warung kopi sering kali dijadikan sebagai tempat...

Unjuk Rasa Pekerja Seni dan Hiburan Malam di Makassar, Minta THM Kembali Dibuka

IDEAtimes.id, Makassar;- Ratusan Pekerja seni dan hiburan malam se-Kota Makassar menggelar aksi demonstrasi di Balai Kota dan Gedung DPRD Kota Makassar, Kamis, 13/8/2020. Demonstrasi ini...
- Advertisement -

Wajib Baca

Wabup Edi Manaf Buka Exhibition Cup III Bontominasa Lama

IDEAtimes.id, BULUKUMBA - Exhibition Football Bontominasa lama Cup III Bulukumba akhirnya resmi bergulir. Pesta olahraga sepak bola se Kabupaten Bulukumba ini...

Makassar Zona Kuning, Ketua KNPI Makassar : Tetap Laksanakan Prokes

IDEAtimes.id, MAKASSAR - Ketua DPD KNPI Makassar Hasrul Kaharuddin mengapresiasi Pemerintah Kota Makassar yang sukses menurunkan kasus penyebaran COVID-19...

Pemda Enrekang dan Bea Cukai Parepare lakukan Operasi Pasar di Enrekang

IDEAtimes.id, ENREKANG - Pemerintah Daerah Kab Enrekang bersama kantor Bea Cukai Pare-Pare melaksanakan operasi pasar dalam rangka pemberantasan peredaran...

IDEAtimes.id, PALOPO – Ketua BPH AMAN Tana Luwu Bata Manurun menilai PT Vale di Luwu Timur belum memberikan hak-hak masyarakat adat secara utuh.

“Wilayah-wilayah konsesi tambang yang ada di Tana Luwu adalah sebagian besar adalah wilayah yang didiami oleh Masyarakat Adat, misalkan PT Vale yang sebelumnya PT Inco, sampai detik ini masyarakat adat yang tanahnya dirampas atas nama tambang masih terus berjuang untuk mendapatkan hak-hak mereka” Ungkap Bata Manurun, saat Webinar Peta Perjalanan Tambang Tana Luwu, Sabtu, (31/7/2021) kemarin.

Berdasarkan data itu, Bata menganggap saat ini pemerintah baik daerah maupun pusat belum hadir ditenga-tengah masyarakat adat.

“Masyarakat Adat juga belum melihat pemerintah hadir ditengah mereka untuk memberikan  perlindungan dan pengakuan hak-hak masyarakat adat secara aturan padahal sejatinya amanat konstitusi menjamin itu, namun pemerintah daerah lalai menerjemahkan dan melaksanakannya.” jelas dia.

Bata menyebutkan, Pasal 18 B undang undang dasar 1945 dan Putusan MK nomor 35 tahun 2021 sangat jelas mengatur terkait masyarakat adat itu sendiri.

“Pasal 18 B UU Dasar 1945 menyebutkan Negara menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan msyarakat dan prinsip negara kesatuan republik indonesia yang diatur dalam undang undang.” tegas Bata

“Di Kabupaten Luwu ada tambang emas yang dikelolah PT Masmindo DA dan Tambang Timah Hitam di Walenrang Barat yang dikelelolah PT Bintang Utama Abadi, wilayah-wilayah yang dikelolah adalah jelas wilayah yang dimiliki Masyarakat Adat.” jelasnya lagi.

Sehingga, ia berharap agar negara dalam hal ini pemerintah segera hadir ditengah-tengah masyarakat adat melalui Peraturan Daerah (PERDA)  Pengakuan dan perlindungan masyarakat adat.

“Di Tana Luwu ini tersebar 145 Komunitas Masyarakat Adat, bahkan ada potensi bisa bertambah, ini artinya Pemerintah harus lebih cermat dan cepat menetapkan Perda Pengakuan dan perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat, karena dimasa akan datang Garda terdepan penjaga Kawasan Adat seperti Budaya, Lingkungan Hidup dan Hutan adalah mereka (masyarakat Adat)” tutup Bata Banurun.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Sekjen KLHK, Sekjen Aman, Komnas HAM, Bupati Luwu, Bupati Luwu Utara, Bupati Luwu Timur, Bachrianto Bachtiar, Sawedi Muhammad, Afrianto Nurdin semua sebagai pembicara dibidang masing-masing.(*)

- Advertisement -
- Advertisement -

Nasional

PPKM Diperpanjang, 10 Kabupaten/Kota Masuk Level 4, Tidak Termasuk Makassar

IDEAtimes.id, MAKASSAR - Pemerintah kembali melanjutkan kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Luar Jawa-Bali, yang berlaku tanggal 21...

Nurdin Abdullah Tiga Kali Terima Uang, Total Rp 5,4 Miliar

IDEAtimes.id, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah (NA) tersangka korupsi proyek. Disinyalir, Nurdin Abdullah telah menerima uang sebesar Rp....

Breaking News : Gubernur Sulsel Ditetapkan Tersangka Oleh KPK

IDEAtimes.i,d, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menetapkan 3 tersangka kasus OTT di Sulsel, Sabtu, (27/2/2021) kemarin. Penetapan ini dilakukan usai melakukan penyidikan Sabtu,...

Menkumham : SK Versi Fajriansyah Sudah Diblokir, Kalau Ada yang Gunakan Laporkan

IDEAtimes.id, JAKARTA - Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama menemui Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Rabu, (11/11/2020). Dalam pertemuan ini, KNPI dan Menkumham membahas...

Kapolri Perintahkan Seluruh Anggota Polisi Lakukan Tes Urine

IDEAtimes.id, JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) segera melakukan tes urine kepada seluruh anggota polisi. Hal itu berkaitan dengan pasca...
- Advertisement -

Baca Juga

- Advertisement -