Bupati Indah : Luwu Utara Belum Menjadi Kabupaten Layak Anak

IDEAtimes.id, LUWU UTARA – Kabupaten Luwu Utara telah beberapa kali menerima penghargaan atau apresiasi sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA).

Namun sayang, penghargaan tersebut dianggap bukan jaminan untuk Luwu Utara bisa menjadi Kabupaten Layak Anak.

Hal itu disampaikan langsung Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani (IDP), Rabu, (30/11).

“Ingat, Luwu Utara belum menjadi Kabupaten Layak Anak, meski kita telah mendapatkan beberapa kali apresiasi,” ucap Indah mengingatkan saat membuka Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas bagi Pemda dan Gugus Tugas tentang Konvensi Hak Anak (KHA) dan KLA, Selasa (29/11/2022), di Hotel Elegant, Masamba dikutip dari portal.luwuutarakab.go.id.

Untuk mencapai apresiasi tertinggi kategori Kabupaten Layak Anak (KLA), maka Luwu Utara harus menaiki tiga tingkatan untuk mencapai level tertinggi sebagai Kabupaten Layak Anak.

“Tentu ini bukan perkara mudah, mengingat masih banyak hal yang mesti dibenahi.” katanya.

Luwu Utara sendiri telah meraih apresiasi pada setiap pelaksanaan KLA untuk kategori Madya.

Kategori Madya adalah kategori keempat dari lima kategori penghargaan KLA. Kategori pertama adalah KLA, kedua Utama, ketiga Nindya, keempat Madya, dan kelima Pratama.

Indah mengatakan, KLA bukanlah hal yang baru bagi Luwu Utara, mengingat sepanjang tahun sejak KLA diluncurkan pada 2017 lalu, Luwu Utara sudah sangat akrab dengan semua kriteria dan indikator pelaksanaan KLA yang berujung pada penghargaan KLA kategori Pratama, kemudian naik menjadi Madya.

“Saya mendorong dan memotivasi teman-teman, siapa bertanggung jawab atas apa, kalau kita fokus, kita identifikasi masalahnya, apa yang menjadi tantangannya, kemudian kita rumuskan solusinya,” jelas Bupati Luwu Utara dua periode ini.

“Harusnya kita sudah mampu mengidentifikasi masalah, bahkan merumuskan solusi apa yang mesti kita buat di dalam memenuhi semua kriteria yang telah ditetapkan,” sambungnya.

Indah menjelaskan bahwa KLA adalah daerah yang memiliki sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan melalui kebijakan, program dan kegiatan yang menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

“Ketika kita berbicara Kabupaten Layak Anak, maka modelnya itu kan mengintegrasikan komitmen, bukan hanya pemerintah saja, tetapi juga masyarakat dan dunia usaha, karena tanggung jawab untuk melahirkan KLA adalah tanggung jawab bersama,” terangnya. (*)