31 C
Indonesia
Tuesday, August 4, 2020

Diberhentikan Secara Sepihak dan Gajinya tak Diberikan, Dosen UMI Gugat Prof Basri Modding

Wajib Baca

Kapolri Diminta Tindak Tegas Oknum Polri Yang Terlibat Kasus Novel Baswedan

IDEAtimes.id, Jakarta-  Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) didesak untuk menuntaskan kasus keterlibatan aparat kepolisian dalam kasus penyiraman air keras ke...

Gubernur Apresiasi Capaian UNM Selama 59 Tahun Sebagai Dapur Pendidikan

IDEAtimes.id, Makassar;-  Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Prof HM Nurdin Abdullah, menyampaikan apresiasi kepada Universitas Negeri Makassar (UNM) atas segala...

Antisipasi Kerusakan Hutan dan Banjir, PT Masmindo Diminta Hentikan Operasi

IDEAtimes.id, Luwu;- Perusahaan tambang emas di Latimojong, Kabupaten Luwu, PT Masmindo Dwi Area didesak agar segera ditutup. Pasalnya, selain belum memberikan...

IDEAtimes.id, Makassar;- Dosen Universitas Muslim Indonesia, Dr. R Sudirman SE, M.Si menggugat rektor UMI Prof. Dr Basri Modding SE MSi di Pengadilan Negeri Makassar. Pasalnya, dirinya selama 2 tahun 8 bulan tidak memperoleh haknya seperti gaji serta tunjangan.

Sebelumnya, Dr. R Sudirman SE, M.Si diberhentikan sebagai Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) dan diskorsing atau diberhentikan sementara oleh Rektor UMI. Pasalnya, Dr R Sudirman SE, M.Si dianggap melawan kebijakan Prof Basri Modding soal penetapkan Dr Suharni A Fachrin S.Pd M.Kes sebagai dekan baru.

Padahal sesuai SK Rektor UMI Prof Dr Masrurah Mokhtar, masa jabatannya Dr. R Sudirman SE, M.Si sebagai Dekan FKM UMI belum berakhir.

Kuasa hukumnya Dr R Sudirman, Hari Ananda Gani SH mengatakan, salah satu tujuan Kampus UMI adalah mewujudkan penerapan tata kelola berbasis Good Univercity Govermance dan sistem manajemen mutu berstandar internasional.

Kata dia, tujuan ini jika kita selaraskan dengan Keputusan Nomor:0877/H.25/UMI/IV/2020 tentang pemberian sanksi kepada pegawai dalam lingkup yayasan WAKAF UMI atas nama DR.H.Sudirman, SE,.Msi sangat bertolak belakang dengan tujuan kampus UMI itu sendiri.

“Ada pihak yang dirugikan oleh surat keputusan tersebut. Klien kamilah yang jadi korban atas keputusan tersebut. Maka dari itu klien kami menganggap dirinya dihakimi secara sepihak oleh beberapa orang yang menjalankan amanah sebagai pimpinan kampus UMI,” ujarnya, Ahad, 2 Agustus 2020.

“Bayangkan saja, klien kami diperlakukan tidak dengan cara sistem manajemen mutu standar internasional, sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan yayasan wakaf UMI Nomor 4 tahun 2018. Adanya keputusan yang implikasi hukumnya membawa dampak kerugian pada diri klien kami sebagai dosen,” tambahnya.

“Klien kami diberhentikan selama 2 tahun 8 bulan serta tidak dapat memperoleh hak-haknya sebagai dosen seperti gaji beserta tunjangan-tunjangan lainnya,” terangnya.

“Maka dengan itu, klien kami menggunakan haknya sebagai warga negara yang baik, menggunakan haknya untuk mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Negeri Makassar guna memperoleh keadilan hukum dan hak-haknya sebagai dosen dapat diperoleh kembali,” paparnya.

Kata Hari, gugatan tersebut sudah didaftarkan melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dengan Nomor perkara:242/Pdt.G/2020/Pn.Mks.

“Saat ini kami menunggu relas panggilan pengadilan untuk menghadiri sidang perdana. Kami duga dengan adanya surat keputusan tentang pemberian sanksi terhadap klien kami telah melanggar norma hukum Pasal 1365 KUHPerdata (onrechtmatigdad),” terangnya.

Menurut Hari, ada 3 subjek hukum yang pihaknya gugat diperkara ini, jika dihubungkan perbuatan masing-masing subjek hukum tersebut kepada kliennya sangat berdampak buruk dan membawa kerugian materil yang sangat besar.

“Nanti di dalam ruang sidang kami buktikan segala bentuk perbuatan bertentangan dengan norma hukum yang dilakukan ketiga subjek hukum tersebut. Biarlah pengadilan yang menjadi batu uji terhadap perbuatan yang kami anggap tidak sesuai ketentuan peraturan-peraturan internal yayasan Wakaf UMI,” ujarnya.

“Janganlah coba-coba menghakimi seseorang tanpa melalui putusan pengadilan, hanya putusan pengadilanlah yang dapat memvonis seseorang terbukti atau tidaknya melanggar norma hukum,” tegasnya.

“Klien kami hanya sekali dipanggil oleh Plt Ketua komisi etik UMI, tidak dengan cara melalui panggilan patut sebanyak 3 kali. Inilah salah satu cacat yuridis yang menurut hemat kami perbuatan tersebut melanggar norma hukum Pasal 1365 KUHPerdata,” paparnya.

Sementara itu, Rektor UMI, Prof. Dr Basri Modding SE MSi yang dikonformasi via whatsapp dengan nomor 08114122295 tak memberikan jawaban. Pesan yang terkirim dan terkonfirmasi telah dibaca. (*)

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

 
- Advertisement -

TerIDEA

Kapolri Diminta Tindak Tegas Oknum Polri Yang Terlibat Kasus Novel Baswedan

IDEAtimes.id, Jakarta-  Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) didesak untuk menuntaskan kasus keterlibatan aparat kepolisian dalam kasus penyiraman air keras ke...

Camat Panakkukang Terkonfirmasi Positif Covid

IDEAtimes.id, Makassar;- Masyarakat Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar heboh dengan pesan yang beredar di grup Whatt'sApp. Pasalnya, pesan tersebut mengatakan jika Camat Panakkukang Muh Thahir Rasyid...

Saddam Al Jihad Mundur Sebagai Ketum PB HMI 2018-2020

IDEAtimes id, Jakarta;- Respiratori Saddam Al Jihad mundur sebagai Ketua Umum PB HMI periode 2018-2020. Saddam mundur...

Selain Sarang Narkoba, Apartemen Vida View Diduga Jadi Tempat Prostitusi Online

IDEAtimes.id, Makassar;- Meski ditengah pandemi Covid-19, praktek prostitusi tetap masih beroperasi. Namun, kali ini para pekerja prostitusi tersebut tidak menawarkan diri secara langsung melainkan melalui...

Sebelum Positif Corona, Menhub Sempat Keliling Sulsel

IDEAtimes.id, Makassar; - Menteri Perhubungan Budi Karya dinyatakan positif dan telah diverifikasi di RSPAD. Pernyataan ini disampaikan...
- Advertisement -

Baca Juga

- Advertisement -