31 C
Indonesia
Sabtu, Mei 15, 2021

Kembalikan Status Choits-Ijul, Putusan MPG Dianggap Cacat Hukum

Wajib Baca

Sapma PP Barru Adakan Bukber Bersama Anak Panti Asuhan

IDEAtimes.id, BARRU - Pengurus Cabang Sapma Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Barru menggelar buka puasa bersama (bukber) di Resto Teras...

Lurah Pai Tinjau Rumah Ibadah, Jelang Perayaan Idul Fitri dan Kenaikan Isa Almasih

IDEAtimes.id, MAKASSAR - Lurah Pai Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, Bustan, S.Sos memantau rumah ibadah di Wilayah Kelurahan Pai terkait...

Bupati, Wabup dan Sekda Enrekang Salat Id di Lapangan Abubakar Lambogo Batili

IDEAtimes.id, ENREKANG - Bupati Enrekang Muslimin Bando, Wakil Bupati Asman dan Sekda Baba dijadwalkan salat idulfitri di Lapangan Abubakar...

IDEAtimes.id, Makassar;- Putusan sela yang diterbitkan majelis hakim Mahkamah Partai Golkar tuai kontroversi.

Tim hukum DPD I Gollar Sulsel yang dipimpin Syarir Cakkari Cs menilai bahwa MPG tidak berwenang menurut hukum membuat penetapan yang berisi putusan sela terkait ditundanya suatu SK yang sedang disengketakan.

Sehingga menurut Syahrir, MP telah melakukan tindakan yang melampaui kewenangannya.

Dia menjelaskan, berdasarkan pasal 11 ayat (7) PO No.16 Tahun 2017 tentang pedoman beracaa dalam perselisihan Internal Partai Golkar, MP hanya berwenang untuk mengeluarkan penetapan terkait lanjut atau tidak lanjutnya pemeriksaan perkara sebagai tindak lanjut dari hasil mediasi yang dilakukan.

Sementara dalam jawaban termohon, telah diajukan eksepsi terkait kompetensi absolut, yaitu MP tidak berwenang secara mutlak untuk mengadili dan memutus perkara itu.

Olehnya itu, tim hukum DPD Golkar Sulsel meminta kepada MP untuk menyatakan batal dan tidak sah surat keputusan DPD Partai Golkar yang disengketakan.

Adapun Pasal 13 ayat (3) huruf b PO No.16 Tahun 2017 mengatur pada pokonya bahwa jika permohonan dikabulkan maka permohonan dikabulkan dengan disertai perintah kepada DPD untuk membatalkan keputusannya.

Dengan demikian, lanjut Syahrir, MP tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan secara langsung obyek sengketa yang dimohonkan.

“Makanya kami menolak penetapan MP karena secara yuridis MP tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan permohonan pemohon,” urai Syahrir Cakkari, Rabu (22/7/2020).

Adapun tidak dilaksanakannya penetapan MP, menurut Syahrir karena personal pemohon pada dua perkara permohonan sedang menjalan sanksi disiplin organisasi, dengan pemberhentian sementara sebagai pengurus DPD Partai Golkar Sulsel, sebagaimana diatur pada Pasal 11 ayat (1) huruf b PO No.15 tahun 2917 tentang penegakan disiplin organisasi.

Tak hanya itu, dalam proses sengketa tersebut, MP belum pernah menunjuk hakim mediasi.

Termasuk juga dan belum pernah melakukan mediasi sesuai amanah pasal 11 ayat (7) PO.No.16 Tahun 2017.

Dengan demikian penetapan yang dilakukan MP tersebut secara formil mengandung cacat prematur dan secara substantif melanggar wewenang karena dilakukukan oleh MP secara tanpa kewenangan menurut Hukum dan PO.

Selain melakukan langkah diatas, Golkar Sulsel juga akan mengambil beberapa sikap.

Pertama, menyatakan keberatan administrasi terkait dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Panel Hakim MP dalam perkara tersebut.

Keberatan tersebut diajukan kepada Ketum DPP Golkar, dewan etik DPP, korbid kepartaian DPP dan korbid Polhukam DPP Golkar.

Tak hanya itu, tim hukum Golkar Sulsel juga akan mengkaji dan mempersiapkan langkah hukum untuk menguji penetapan MP kepada lembaga peradilan yang sah menurut hukum.

“Langkah-langkah inilah yang sementara kita persiapkan atas putusan MP,” tegas tim hukum Golkar Sulsel ini. (*)

- Advertisement -
- Advertisement -

TerIDEA

Viral di Twitter, Video Mesum Diduga Mirip Gisel

IDEAtimes.id, MAKASSAR - Warga net dihebohkan dengan viralnya video mesum diduga mirip artis Gisella Anastasya atau Gisel, Jumat, malam,...

Innalillahi, Calon Bupati Barru Malkan Amin Meninggal Dunia di Hari Pencoblosan

IDEAtimes.id, BARRU - Calon Bupati Barru H. Malkan Amin meninggal dunia tepat dihari pencoblosan, Kamis, (9/12/2020). Kabar duka ini beredar melalui grup-grup Whatt'sApp, Kamis, (9/12). "Innalillahi wainna ...

Mantum PB HMI “Mulyadi” dan Istri Dikabarkan Ada Didalam Pesawat Sriwijaya yang Hilang Kontak

IDEAtimes.id, JAKARTA - Mantan Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) 2016-2018 Mulyadi P Tamsir dikabarkan menjadi salah satu penumpang di Pesawat...

Selain Sarang Narkoba, Apartemen Vida View Diduga Jadi Tempat Prostitusi Online

IDEAtimes.id, Makassar;- Meski ditengah pandemi Covid-19, praktek prostitusi tetap masih beroperasi. Namun, kali ini para pekerja prostitusi tersebut tidak menawarkan diri secara langsung melainkan melalui...

Detik-detik Imam Masjid Dipukul OTK Saat Salat Subuh

IDEAtimes.id, PEKANBARU - Seorang pria diamuk massa saat masuk ke sebuah Masjid di Pekanbaru, Riau, Jumat, (7/5/2021) Subuh dini hari. Pria tersebut diamuk jamaah Masjid...
- Advertisement -

Populer

Viral di Twitter, Video Mesum Diduga Mirip Gisel

IDEAtimes.id, MAKASSAR - Warga net dihebohkan dengan viralnya video mesum diduga mirip artis Gisella Anastasya atau Gisel, Jumat, malam,...

Selain Disuruh Copot Kalung Antivirus, Mentan SYL Juga Diminta Tidak Mengurusi Urusan Kemenkes

IDEAtimes.id, Jakarta;- Kementerian Pertanian menggelar Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR, Selasa, 7/7/2020. Namun, dalam rapat yang dihadiri oleh Menteri...

Innalillahi, Calon Bupati Barru Malkan Amin Meninggal Dunia di Hari Pencoblosan

IDEAtimes.id, BARRU - Calon Bupati Barru H. Malkan Amin meninggal dunia tepat dihari pencoblosan, Kamis, (9/12/2020). Kabar duka ini beredar melalui...

IDEAtimes.id, Makassar;- Putusan sela yang diterbitkan majelis hakim Mahkamah Partai Golkar tuai kontroversi.

Tim hukum DPD I Gollar Sulsel yang dipimpin Syarir Cakkari Cs menilai bahwa MPG tidak berwenang menurut hukum membuat penetapan yang berisi putusan sela terkait ditundanya suatu SK yang sedang disengketakan.

Sehingga menurut Syahrir, MP telah melakukan tindakan yang melampaui kewenangannya.

Dia menjelaskan, berdasarkan pasal 11 ayat (7) PO No.16 Tahun 2017 tentang pedoman beracaa dalam perselisihan Internal Partai Golkar, MP hanya berwenang untuk mengeluarkan penetapan terkait lanjut atau tidak lanjutnya pemeriksaan perkara sebagai tindak lanjut dari hasil mediasi yang dilakukan.

Sementara dalam jawaban termohon, telah diajukan eksepsi terkait kompetensi absolut, yaitu MP tidak berwenang secara mutlak untuk mengadili dan memutus perkara itu.

Olehnya itu, tim hukum DPD Golkar Sulsel meminta kepada MP untuk menyatakan batal dan tidak sah surat keputusan DPD Partai Golkar yang disengketakan.

Adapun Pasal 13 ayat (3) huruf b PO No.16 Tahun 2017 mengatur pada pokonya bahwa jika permohonan dikabulkan maka permohonan dikabulkan dengan disertai perintah kepada DPD untuk membatalkan keputusannya.

Dengan demikian, lanjut Syahrir, MP tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan secara langsung obyek sengketa yang dimohonkan.

“Makanya kami menolak penetapan MP karena secara yuridis MP tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan permohonan pemohon,” urai Syahrir Cakkari, Rabu (22/7/2020).

Adapun tidak dilaksanakannya penetapan MP, menurut Syahrir karena personal pemohon pada dua perkara permohonan sedang menjalan sanksi disiplin organisasi, dengan pemberhentian sementara sebagai pengurus DPD Partai Golkar Sulsel, sebagaimana diatur pada Pasal 11 ayat (1) huruf b PO No.15 tahun 2917 tentang penegakan disiplin organisasi.

Tak hanya itu, dalam proses sengketa tersebut, MP belum pernah menunjuk hakim mediasi.

Termasuk juga dan belum pernah melakukan mediasi sesuai amanah pasal 11 ayat (7) PO.No.16 Tahun 2017.

Dengan demikian penetapan yang dilakukan MP tersebut secara formil mengandung cacat prematur dan secara substantif melanggar wewenang karena dilakukukan oleh MP secara tanpa kewenangan menurut Hukum dan PO.

Selain melakukan langkah diatas, Golkar Sulsel juga akan mengambil beberapa sikap.

Pertama, menyatakan keberatan administrasi terkait dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Panel Hakim MP dalam perkara tersebut.

Keberatan tersebut diajukan kepada Ketum DPP Golkar, dewan etik DPP, korbid kepartaian DPP dan korbid Polhukam DPP Golkar.

Tak hanya itu, tim hukum Golkar Sulsel juga akan mengkaji dan mempersiapkan langkah hukum untuk menguji penetapan MP kepada lembaga peradilan yang sah menurut hukum.

“Langkah-langkah inilah yang sementara kita persiapkan atas putusan MP,” tegas tim hukum Golkar Sulsel ini. (*)

- Advertisement -
- Advertisement -

iDEA TV

VIDEO : Proses Pelantikan Budiman Sebagai Bupati Luwu Timur

IDEAtimes.id, MAKASSAR - Pelaksana Tugas (Plt) Gubermur Sulawesi-Selatan Andi Sudirman Sulaiman melantikan Budiman sebagai Bupati Luwu Timur periode 2021-20216,...

Hadir di Belopa, Ini Varian Menu Kedai Shezan Dumdum

IDEAtimes.id, Luwu;- Salah satu Kedai dengan menghadirkan sejumlah menu yang memanjakan lida hadir di Belopa, Kabupaten Luwu. Hadir sejak Bulan lalu, Kedai yang bernama Shezan...

Warkop WTL di Luwu Gratiskan Tempat dan Kopi Setiap Jumat untuk Diskusi

IDEAtimes.id, Luwu;- Saat ini, warung kopi (warkop) menjadi salah satu tempat bersantai yang digemari dari berbagai kalangan. Sehingga, warung kopi sering kali dijadikan sebagai tempat...

Selaian THM dan Tempat SPA, Ini Jenis Usaha yang Akan Ditutup Oleh Pemkot Makassar

IDEAtimes.id, Makassar;- Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pariwisata mengeluarkan surat edaran terkait penutupan sejumlah tpat usaha. Melalui surat Nomor : 8852/S.EDAR/045.1/DISPAR/VIII/2020 tentang Penutupan Kegiatan Operasional...

Unjuk Rasa Pekerja Seni dan Hiburan Malam di Makassar, Minta THM Kembali Dibuka

IDEAtimes.id, Makassar;- Ratusan Pekerja seni dan hiburan malam se-Kota Makassar menggelar aksi demonstrasi di Balai Kota dan Gedung DPRD Kota Makassar, Kamis, 13/8/2020. Demonstrasi ini...
- Advertisement -

Wajib Baca

Benjamin Netanyahu Sebut Serangan Israel ke Gaza Belum Usai

IDEAtimes.id, INTERNASIONAL - Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menegaskan jika serangan Israel ke kelompok Hamas belum usai. Netanyahu mengatakan,...

Bupati Basli Ali lepas Jenazah Legislator Bijaksana Hj. Suryani Ramli

IDEAtimes.id, SELAYAR - Bupati Kepulauan Selayar H. Muh. Basli Ali melepas secara resmi jenazah Dra. Hj. Suryani Ramli dikediaman Almarhuma...

Korban Rumah Terseret Arus Sungai di Sinjai Sudah Ditangani Pemprov Sulsel

IDEAtimes.id, MAKASSAR -  Sebuah rumah di Desa Pattongko, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, terseret derasnya arus sungai pada Jumat...

IDEAtimes.id, Makassar;- Putusan sela yang diterbitkan majelis hakim Mahkamah Partai Golkar tuai kontroversi.

Tim hukum DPD I Gollar Sulsel yang dipimpin Syarir Cakkari Cs menilai bahwa MPG tidak berwenang menurut hukum membuat penetapan yang berisi putusan sela terkait ditundanya suatu SK yang sedang disengketakan.

Sehingga menurut Syahrir, MP telah melakukan tindakan yang melampaui kewenangannya.

Dia menjelaskan, berdasarkan pasal 11 ayat (7) PO No.16 Tahun 2017 tentang pedoman beracaa dalam perselisihan Internal Partai Golkar, MP hanya berwenang untuk mengeluarkan penetapan terkait lanjut atau tidak lanjutnya pemeriksaan perkara sebagai tindak lanjut dari hasil mediasi yang dilakukan.

Sementara dalam jawaban termohon, telah diajukan eksepsi terkait kompetensi absolut, yaitu MP tidak berwenang secara mutlak untuk mengadili dan memutus perkara itu.

Olehnya itu, tim hukum DPD Golkar Sulsel meminta kepada MP untuk menyatakan batal dan tidak sah surat keputusan DPD Partai Golkar yang disengketakan.

Adapun Pasal 13 ayat (3) huruf b PO No.16 Tahun 2017 mengatur pada pokonya bahwa jika permohonan dikabulkan maka permohonan dikabulkan dengan disertai perintah kepada DPD untuk membatalkan keputusannya.

Dengan demikian, lanjut Syahrir, MP tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan secara langsung obyek sengketa yang dimohonkan.

“Makanya kami menolak penetapan MP karena secara yuridis MP tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan permohonan pemohon,” urai Syahrir Cakkari, Rabu (22/7/2020).

Adapun tidak dilaksanakannya penetapan MP, menurut Syahrir karena personal pemohon pada dua perkara permohonan sedang menjalan sanksi disiplin organisasi, dengan pemberhentian sementara sebagai pengurus DPD Partai Golkar Sulsel, sebagaimana diatur pada Pasal 11 ayat (1) huruf b PO No.15 tahun 2917 tentang penegakan disiplin organisasi.

Tak hanya itu, dalam proses sengketa tersebut, MP belum pernah menunjuk hakim mediasi.

Termasuk juga dan belum pernah melakukan mediasi sesuai amanah pasal 11 ayat (7) PO.No.16 Tahun 2017.

Dengan demikian penetapan yang dilakukan MP tersebut secara formil mengandung cacat prematur dan secara substantif melanggar wewenang karena dilakukukan oleh MP secara tanpa kewenangan menurut Hukum dan PO.

Selain melakukan langkah diatas, Golkar Sulsel juga akan mengambil beberapa sikap.

Pertama, menyatakan keberatan administrasi terkait dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Panel Hakim MP dalam perkara tersebut.

Keberatan tersebut diajukan kepada Ketum DPP Golkar, dewan etik DPP, korbid kepartaian DPP dan korbid Polhukam DPP Golkar.

Tak hanya itu, tim hukum Golkar Sulsel juga akan mengkaji dan mempersiapkan langkah hukum untuk menguji penetapan MP kepada lembaga peradilan yang sah menurut hukum.

“Langkah-langkah inilah yang sementara kita persiapkan atas putusan MP,” tegas tim hukum Golkar Sulsel ini. (*)

- Advertisement -
- Advertisement -

Nasional

Bersama Keluarga, SBY Rayakan Idul Fitri dengan Prokes Ketat

IDEAtimes.id, BOGOR - Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono rupanya masih menyimpan kesedihan mendalam di perayaan Idul Fitri 1442 Hijriah...

Nurdin Abdullah Tiga Kali Terima Uang, Total Rp 5,4 Miliar

IDEAtimes.id, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah (NA) tersangka korupsi proyek. Disinyalir, Nurdin Abdullah telah menerima uang sebesar Rp....

Breaking News : Gubernur Sulsel Ditetapkan Tersangka Oleh KPK

IDEAtimes.i,d, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menetapkan 3 tersangka kasus OTT di Sulsel, Sabtu, (27/2/2021) kemarin. Penetapan ini dilakukan usai melakukan penyidikan Sabtu,...

Menkumham : SK Versi Fajriansyah Sudah Diblokir, Kalau Ada yang Gunakan Laporkan

IDEAtimes.id, JAKARTA - Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama menemui Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Rabu, (11/11/2020). Dalam pertemuan ini, KNPI dan Menkumham membahas...

Kapolri Perintahkan Seluruh Anggota Polisi Lakukan Tes Urine

IDEAtimes.id, JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) segera melakukan tes urine kepada seluruh anggota polisi. Hal itu berkaitan dengan pasca...
- Advertisement -

Baca Juga

- Advertisement -