31 C
Indonesia
Minggu, Agustus 1, 2021

Menkumham : SK Versi Fajriansyah Sudah Diblokir, Kalau Ada yang Gunakan Laporkan

Wajib Baca

Alfionita, Pengurus DPD KNPI Makassar yang Ikut Seleksi Putri Pariwisata Sulsel

IDEAtimes.id, MAKASSAR - Seleksi Putri Pariwisata Provinsi Sulawesi-Selatan mulai dilakukan. Para calon peserta dari berbagai latar belakang mulai mengkampanyekan dan...

Pupuk Langka, Komisi II DPRD Luwu : Tahun Depan Akan Normal Kembali

IDEAtimes.id, LUWU - Anggota DPRD Luwu Komisi II Ainun Massinring menyikapi kelangkaan pupuk yang dialami petani saat ini. Ainun mengatakan,...

Abdul Hayat Yakin Atlet Sulsel Juara di PON XX Tahun 2021 di Papua

IDEAtimes.id, MAKASSAR - Sekertaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, meyakini, atlet asal Sulsel akan meraih juara di Pekan...

IDEAtimes.id, JAKARTA – Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama menemui Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Rabu, (11/11/2020).

Dalam pertemuan ini, KNPI dan Menkumham membahas berbagai permasalahan termasuk SK Menkumham DPP KNPI.

Haris Pertama mengatakan, pertemuannya dengan Yasonna Laoly terkait adanya beberapa DPD KNPI versi Fajriansyah yang masih menggunakan SK tersebut.

“Pak Menteri menegaskan bahwa SK atas nama Fajriansyah sudah di blokir kementerian Hukum dan Ham. Jadi tidak bisa lagi digunakan.” ujar Haris mengutip pernyataan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Jakarta, Kamis, (12/11/2020).

“Kalau ada pihak yang merasa dirugikan dengan adanya SK Fajriansyah silakan laporkan ke kementerian Hukum dan HAM.” tambahnya.

Dikatakan Haris, SK Menkumham versi Fajriansyah sudah tidak berlaku lagi untuk mengambil dana hibah.

“Jika ada yang menggunakan (SK Fajriansyah) maka silahkan dilaporkan kepada menteri dan lampirkan data-datanya.” tegas Haris .(*)

- Advertisement -
- Advertisement -

TerIDEA

Viral di Twitter, Video Mesum Diduga Mirip Gisel

IDEAtimes.id, MAKASSAR - Warga net dihebohkan dengan viralnya video mesum diduga mirip artis Gisella Anastasya atau Gisel, Jumat, malam,...

Innalillahi, Calon Bupati Barru Malkan Amin Meninggal Dunia di Hari Pencoblosan

IDEAtimes.id, BARRU - Calon Bupati Barru H. Malkan Amin meninggal dunia tepat dihari pencoblosan, Kamis, (9/12/2020). Kabar duka ini beredar melalui grup-grup Whatt'sApp, Kamis, (9/12). "Innalillahi wainna ...

Selain Sarang Narkoba, Apartemen Vida View Diduga Jadi Tempat Prostitusi Online

IDEAtimes.id, Makassar;- Meski ditengah pandemi Covid-19, praktek prostitusi tetap masih beroperasi. Namun, kali ini para pekerja prostitusi tersebut tidak menawarkan diri secara langsung melainkan melalui...

Mantum PB HMI “Mulyadi” dan Istri Dikabarkan Ada Didalam Pesawat Sriwijaya yang Hilang Kontak

IDEAtimes.id, JAKARTA - Mantan Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) 2016-2018 Mulyadi P Tamsir dikabarkan menjadi salah satu penumpang di Pesawat...

Detik-detik Imam Masjid Dipukul OTK Saat Salat Subuh

IDEAtimes.id, PEKANBARU - Seorang pria diamuk massa saat masuk ke sebuah Masjid di Pekanbaru, Riau, Jumat, (7/5/2021) Subuh dini hari. Pria tersebut diamuk jamaah Masjid...
- Advertisement -

Populer

Viral di Twitter, Video Mesum Diduga Mirip Gisel

IDEAtimes.id, MAKASSAR - Warga net dihebohkan dengan viralnya video mesum diduga mirip artis Gisella Anastasya atau Gisel, Jumat, malam,...

Selain Disuruh Copot Kalung Antivirus, Mentan SYL Juga Diminta Tidak Mengurusi Urusan Kemenkes

IDEAtimes.id, Jakarta;- Kementerian Pertanian menggelar Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR, Selasa, 7/7/2020. Namun, dalam rapat yang dihadiri oleh Menteri...

Innalillahi, Calon Bupati Barru Malkan Amin Meninggal Dunia di Hari Pencoblosan

IDEAtimes.id, BARRU - Calon Bupati Barru H. Malkan Amin meninggal dunia tepat dihari pencoblosan, Kamis, (9/12/2020). Kabar duka ini beredar melalui...

IDEAtimes.id, JAKARTA – Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama menemui Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Rabu, (11/11/2020).

Dalam pertemuan ini, KNPI dan Menkumham membahas berbagai permasalahan termasuk SK Menkumham DPP KNPI.

Haris Pertama mengatakan, pertemuannya dengan Yasonna Laoly terkait adanya beberapa DPD KNPI versi Fajriansyah yang masih menggunakan SK tersebut.

“Pak Menteri menegaskan bahwa SK atas nama Fajriansyah sudah di blokir kementerian Hukum dan Ham. Jadi tidak bisa lagi digunakan.” ujar Haris mengutip pernyataan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Jakarta, Kamis, (12/11/2020).

“Kalau ada pihak yang merasa dirugikan dengan adanya SK Fajriansyah silakan laporkan ke kementerian Hukum dan HAM.” tambahnya.

Dikatakan Haris, SK Menkumham versi Fajriansyah sudah tidak berlaku lagi untuk mengambil dana hibah.

“Jika ada yang menggunakan (SK Fajriansyah) maka silahkan dilaporkan kepada menteri dan lampirkan data-datanya.” tegas Haris .(*)

- Advertisement -
- Advertisement -

iDEA TV

VIDEO : Megawati Ucapkan Selamat HUT ke Partai Komunis China

IDEAtimes.id, MAKASSAR - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mendadak jadi perbincangan. Hal ini terjadi saat dirinya memberi ucapan selamat ulang...

Hadir di Belopa, Ini Varian Menu Kedai Shezan Dumdum

IDEAtimes.id, Luwu;- Salah satu Kedai dengan menghadirkan sejumlah menu yang memanjakan lida hadir di Belopa, Kabupaten Luwu. Hadir sejak Bulan lalu, Kedai yang bernama Shezan...

Selaian THM dan Tempat SPA, Ini Jenis Usaha yang Akan Ditutup Oleh Pemkot Makassar

IDEAtimes.id, Makassar;- Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pariwisata mengeluarkan surat edaran terkait penutupan sejumlah tpat usaha. Melalui surat Nomor : 8852/S.EDAR/045.1/DISPAR/VIII/2020 tentang Penutupan Kegiatan Operasional...

Warkop WTL di Luwu Gratiskan Tempat dan Kopi Setiap Jumat untuk Diskusi

IDEAtimes.id, Luwu;- Saat ini, warung kopi (warkop) menjadi salah satu tempat bersantai yang digemari dari berbagai kalangan. Sehingga, warung kopi sering kali dijadikan sebagai tempat...

Unjuk Rasa Pekerja Seni dan Hiburan Malam di Makassar, Minta THM Kembali Dibuka

IDEAtimes.id, Makassar;- Ratusan Pekerja seni dan hiburan malam se-Kota Makassar menggelar aksi demonstrasi di Balai Kota dan Gedung DPRD Kota Makassar, Kamis, 13/8/2020. Demonstrasi ini...
- Advertisement -

Wajib Baca

AMAN Tana Luwu Minta Pemerintah Penuhi Hak-hak Masyarakat Adat

IDEAtimes.id, PALOPO - Ketua BPH AMAN Tana Luwu Bata Manurun menilai PT Vale di Luwu Timur belum memberikan hak-hak...

Prof Aswanto : Negara Harus Selektif Memberi Ijin Tambang

IDEAtimes.id, PALOPO - Webinar Peta Jalan Pertambangan Tana Luwu sukses digelar oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tana Luwu, pada...

Buka Sabtu dan Minggu, Pemkab Bantaeng Buka Gerai Vaksinasi di Pantai Seruni

IDEAtimes.id, BANTAENG - Upaya percepatan capaian cakupan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Bantaeng terus dilakukan. Kali ini dibuka gerai vaksinasi mulai...

IDEAtimes.id, JAKARTA – Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama menemui Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Rabu, (11/11/2020).

Dalam pertemuan ini, KNPI dan Menkumham membahas berbagai permasalahan termasuk SK Menkumham DPP KNPI.

Haris Pertama mengatakan, pertemuannya dengan Yasonna Laoly terkait adanya beberapa DPD KNPI versi Fajriansyah yang masih menggunakan SK tersebut.

“Pak Menteri menegaskan bahwa SK atas nama Fajriansyah sudah di blokir kementerian Hukum dan Ham. Jadi tidak bisa lagi digunakan.” ujar Haris mengutip pernyataan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Jakarta, Kamis, (12/11/2020).

“Kalau ada pihak yang merasa dirugikan dengan adanya SK Fajriansyah silakan laporkan ke kementerian Hukum dan HAM.” tambahnya.

Dikatakan Haris, SK Menkumham versi Fajriansyah sudah tidak berlaku lagi untuk mengambil dana hibah.

“Jika ada yang menggunakan (SK Fajriansyah) maka silahkan dilaporkan kepada menteri dan lampirkan data-datanya.” tegas Haris .(*)

- Advertisement -
- Advertisement -

Nasional

Kemendagri Tegaskan Urusan Administrasi Kependudukan Tidak Menggunakan Sertifikat Vaksinasi

IDEAtimes.id, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan bahwa pengurusan layanan administrasi kependudukan (adminduk) taat terhadap aturan perundang-undangan yang...

Nurdin Abdullah Tiga Kali Terima Uang, Total Rp 5,4 Miliar

IDEAtimes.id, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah (NA) tersangka korupsi proyek. Disinyalir, Nurdin Abdullah telah menerima uang sebesar Rp....

Breaking News : Gubernur Sulsel Ditetapkan Tersangka Oleh KPK

IDEAtimes.i,d, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menetapkan 3 tersangka kasus OTT di Sulsel, Sabtu, (27/2/2021) kemarin. Penetapan ini dilakukan usai melakukan penyidikan Sabtu,...

Menkumham : SK Versi Fajriansyah Sudah Diblokir, Kalau Ada yang Gunakan Laporkan

IDEAtimes.id, JAKARTA - Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama menemui Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Rabu, (11/11/2020). Dalam pertemuan ini, KNPI dan Menkumham membahas...

Kapolri Perintahkan Seluruh Anggota Polisi Lakukan Tes Urine

IDEAtimes.id, JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) segera melakukan tes urine kepada seluruh anggota polisi. Hal itu berkaitan dengan pasca...
- Advertisement -

Baca Juga

- Advertisement -