31 C
Indonesia
Rabu, September 22, 2021

Mustafa Radja Minta Golkar Sulsel Tidak Buat Aturan Sendiri Soal Musda

Wajib Baca

Presiden Kagum Gerakan Vaksinasi Pelajar di Bantaeng Capai 3.000 Orang

IDEAtimes.id, BANTAENG - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mengaku kagum dengan upaya vaksinasi pelajar yang dilakukan bersama Badan Intelijen...

Binda Sulsel Gelar Vaksinasi Covid-19 di Ponpes Arifah Gowa

IDEAtimes.id, GOWA - Badan Intelijen Negara Daerah Sulawesi Selatan (Binda Sulsel) kembali menggelar vaksinasi Covid-19 jenis Sinovac. Kali ini, vaksinasi...

Abdul Hayat Harap Kesadaran Internal Masyarakat Pengguna Transportasi Laut

IDEAtimes.id, MAKASSAR - Di momentum Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2021, Sekertaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulsel, Abdul Hayat Gani berharap dengan...

IDEAtimes.id, MAKASSAR – Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar meminta partai Golkar Sulsel untuk tidak buat aturan sendiri dalam pelaksanaan Musda Partai Golkar Kabupaten Kota.

Dia menegaskan aturan dan pelaksanaan musda Kabupaten Kota diatur dalam Peraturan Organisasi NO 02 tahun 2020, sehingga jangan ada lagi ada gerakan tambahan

“Sejak kapan Golkar gelar musda dilakukan uji kepatutan dan kelayakan, atau fit and proper test, di PO itu tidak ada yang seperti itu,” Kata Mustafa Radja usia menghadiri Pelantikan DPD Bapera Sulsel, Senin, (29/3).

Apalagi dalam Juklak 02 partai Golkar tak satupun pasal yang mengatur uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon ketua DPD II Golkar, sehingga dia menekankan Golkar Sulsel tidak membuat aturan sendiri.

Di Juklak juga disebutkan musda Golkar kabupaten kota di gelar selambat-lambatnya enam bukan setelah Munas Partai Golkar Golkar digelar

“Pasal berapa dan aturan mana yang mewajibkan calon ketua DPD II di fit and Proper test, apakah kemarin ketua DPD I waktu maju di Fit and Proper test, jadi jangan buat aturan diluar aturan yang sudah ditetapkan DPP, ” Jelasnya

Apalagi kata dia dengan melakukan penundaan pelaksanaan musda jelas sudah melanggar aturan main organisasi sehingga kata dia sebaiknya DPD I tidak melakukan rekayasa politik termasuk dengan mengusulkan adanya diskresi.

Diskresi Itu ada ditangan ketua umum sehingga dan tidak mudah dikeluarkan sehingga sebaiknya musda Kabupaten Golkar dilakukan dengan cara demokratis agar ketua yang dipilih berdasarkan suara kader dan pemilik suara

“Jangan kira diskresi itu mudah dikeluarkan, kalau mau kysfa laksanakan jangan menunda-nunda dengan alasan diskresi belum terbit dan ada syarat khusus yang dibuat-buat,” Katanya

Dia juga mengingatkan kepada DPD dan PLT DPD II untuk tidak melakukan transaksional untuk mengimi-ngimingi bakal calon mendapatkan diskresi, sebab DPP sudah mendengar ada oknum yang melakukan transaksional untuk sebuah diskresi ketua umum

“Setiba di jakarta hal ini akan saya sampaikan ke ketua umum, sebab langkah dia sudah melanggar aturan organisasi, dan jika benar ada transaksional terjadi untuk diskresi makan jelas ini pelanggaran berat dan pasti ada sanksinya, ” Pungkas Mustafa M Radja.(*)

- Advertisement -

TerIDEA

Viral di Twitter, Video Mesum Diduga Mirip Gisel

IDEAtimes.id, MAKASSAR - Warga net dihebohkan dengan viralnya video mesum diduga mirip artis Gisella Anastasya atau Gisel, Jumat, malam,...

Innalillahi, Calon Bupati Barru Malkan Amin Meninggal Dunia di Hari Pencoblosan

IDEAtimes.id, BARRU - Calon Bupati Barru H. Malkan Amin meninggal dunia tepat dihari pencoblosan, Kamis, (9/12/2020). Kabar duka ini beredar melalui grup-grup Whatt'sApp, Kamis, (9/12). "Innalillahi wainna ...

Selain Sarang Narkoba, Apartemen Vida View Diduga Jadi Tempat Prostitusi Online

IDEAtimes.id, Makassar;- Meski ditengah pandemi Covid-19, praktek prostitusi tetap masih beroperasi. Namun, kali ini para pekerja prostitusi tersebut tidak menawarkan diri secara langsung melainkan melalui...

Mantum PB HMI “Mulyadi” dan Istri Dikabarkan Ada Didalam Pesawat Sriwijaya yang Hilang Kontak

IDEAtimes.id, JAKARTA - Mantan Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) 2016-2018 Mulyadi P Tamsir dikabarkan menjadi salah satu penumpang di Pesawat...

Detik-detik Imam Masjid Dipukul OTK Saat Salat Subuh

IDEAtimes.id, PEKANBARU - Seorang pria diamuk massa saat masuk ke sebuah Masjid di Pekanbaru, Riau, Jumat, (7/5/2021) Subuh dini hari. Pria tersebut diamuk jamaah Masjid...
- Advertisement -

Populer

Viral di Twitter, Video Mesum Diduga Mirip Gisel

IDEAtimes.id, MAKASSAR - Warga net dihebohkan dengan viralnya video mesum diduga mirip artis Gisella Anastasya atau Gisel, Jumat, malam,...

Selain Disuruh Copot Kalung Antivirus, Mentan SYL Juga Diminta Tidak Mengurusi Urusan Kemenkes

IDEAtimes.id, Jakarta;- Kementerian Pertanian menggelar Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR, Selasa, 7/7/2020. Namun, dalam rapat yang dihadiri oleh Menteri...

Innalillahi, Calon Bupati Barru Malkan Amin Meninggal Dunia di Hari Pencoblosan

IDEAtimes.id, BARRU - Calon Bupati Barru H. Malkan Amin meninggal dunia tepat dihari pencoblosan, Kamis, (9/12/2020). Kabar duka ini beredar melalui...

IDEAtimes.id, MAKASSAR – Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar meminta partai Golkar Sulsel untuk tidak buat aturan sendiri dalam pelaksanaan Musda Partai Golkar Kabupaten Kota.

Dia menegaskan aturan dan pelaksanaan musda Kabupaten Kota diatur dalam Peraturan Organisasi NO 02 tahun 2020, sehingga jangan ada lagi ada gerakan tambahan

“Sejak kapan Golkar gelar musda dilakukan uji kepatutan dan kelayakan, atau fit and proper test, di PO itu tidak ada yang seperti itu,” Kata Mustafa Radja usia menghadiri Pelantikan DPD Bapera Sulsel, Senin, (29/3).

Apalagi dalam Juklak 02 partai Golkar tak satupun pasal yang mengatur uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon ketua DPD II Golkar, sehingga dia menekankan Golkar Sulsel tidak membuat aturan sendiri.

Di Juklak juga disebutkan musda Golkar kabupaten kota di gelar selambat-lambatnya enam bukan setelah Munas Partai Golkar Golkar digelar

“Pasal berapa dan aturan mana yang mewajibkan calon ketua DPD II di fit and Proper test, apakah kemarin ketua DPD I waktu maju di Fit and Proper test, jadi jangan buat aturan diluar aturan yang sudah ditetapkan DPP, ” Jelasnya

Apalagi kata dia dengan melakukan penundaan pelaksanaan musda jelas sudah melanggar aturan main organisasi sehingga kata dia sebaiknya DPD I tidak melakukan rekayasa politik termasuk dengan mengusulkan adanya diskresi.

Diskresi Itu ada ditangan ketua umum sehingga dan tidak mudah dikeluarkan sehingga sebaiknya musda Kabupaten Golkar dilakukan dengan cara demokratis agar ketua yang dipilih berdasarkan suara kader dan pemilik suara

“Jangan kira diskresi itu mudah dikeluarkan, kalau mau kysfa laksanakan jangan menunda-nunda dengan alasan diskresi belum terbit dan ada syarat khusus yang dibuat-buat,” Katanya

Dia juga mengingatkan kepada DPD dan PLT DPD II untuk tidak melakukan transaksional untuk mengimi-ngimingi bakal calon mendapatkan diskresi, sebab DPP sudah mendengar ada oknum yang melakukan transaksional untuk sebuah diskresi ketua umum

“Setiba di jakarta hal ini akan saya sampaikan ke ketua umum, sebab langkah dia sudah melanggar aturan organisasi, dan jika benar ada transaksional terjadi untuk diskresi makan jelas ini pelanggaran berat dan pasti ada sanksinya, ” Pungkas Mustafa M Radja.(*)

- Advertisement -
- Advertisement -

iDEA TV

VIDEO : Hujan Deras, Air Sungai Masamba Satu Jengkal dari Jembatan

IDEAtimes.id, LUWU UTARA - Hujan deras terus mengguyur Luwu Utara, Sulawesi-Selatan sejak Jumat, (27/8/2021). Akibatnya, jalanan saat ini tergenang air...

PT Vale Indonesia Hentikan Operasi, Luwu Timur Terancam Kehilangan APBD Rp 200 Miliar

IDEAtimes.id, Makassar;- Perusahaan yang bergerak di Pertambangan yakni PT Vale Indonesia menghentikan Operasinya. Hal ini dilakukan akibat adanya wabah virus covid-19 yang dianggap mengancam seluruh...

Selaian THM dan Tempat SPA, Ini Jenis Usaha yang Akan Ditutup Oleh Pemkot Makassar

IDEAtimes.id, Makassar;- Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pariwisata mengeluarkan surat edaran terkait penutupan sejumlah tpat usaha. Melalui surat Nomor : 8852/S.EDAR/045.1/DISPAR/VIII/2020 tentang Penutupan Kegiatan Operasional...

Warkop WTL di Luwu Gratiskan Tempat dan Kopi Setiap Jumat untuk Diskusi

IDEAtimes.id, Luwu;- Saat ini, warung kopi (warkop) menjadi salah satu tempat bersantai yang digemari dari berbagai kalangan. Sehingga, warung kopi sering kali dijadikan sebagai tempat...

Unjuk Rasa Pekerja Seni dan Hiburan Malam di Makassar, Minta THM Kembali Dibuka

IDEAtimes.id, Makassar;- Ratusan Pekerja seni dan hiburan malam se-Kota Makassar menggelar aksi demonstrasi di Balai Kota dan Gedung DPRD Kota Makassar, Kamis, 13/8/2020. Demonstrasi ini...
- Advertisement -

Wajib Baca

Wabup Edi Manaf Buka Exhibition Cup III Bontominasa Lama

IDEAtimes.id, BULUKUMBA - Exhibition Football Bontominasa lama Cup III Bulukumba akhirnya resmi bergulir. Pesta olahraga sepak bola se Kabupaten Bulukumba ini...

Makassar Zona Kuning, Ketua KNPI Makassar : Tetap Laksanakan Prokes

IDEAtimes.id, MAKASSAR - Ketua DPD KNPI Makassar Hasrul Kaharuddin mengapresiasi Pemerintah Kota Makassar yang sukses menurunkan kasus penyebaran COVID-19...

Pemda Enrekang dan Bea Cukai Parepare lakukan Operasi Pasar di Enrekang

IDEAtimes.id, ENREKANG - Pemerintah Daerah Kab Enrekang bersama kantor Bea Cukai Pare-Pare melaksanakan operasi pasar dalam rangka pemberantasan peredaran...

IDEAtimes.id, MAKASSAR – Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar meminta partai Golkar Sulsel untuk tidak buat aturan sendiri dalam pelaksanaan Musda Partai Golkar Kabupaten Kota.

Dia menegaskan aturan dan pelaksanaan musda Kabupaten Kota diatur dalam Peraturan Organisasi NO 02 tahun 2020, sehingga jangan ada lagi ada gerakan tambahan

“Sejak kapan Golkar gelar musda dilakukan uji kepatutan dan kelayakan, atau fit and proper test, di PO itu tidak ada yang seperti itu,” Kata Mustafa Radja usia menghadiri Pelantikan DPD Bapera Sulsel, Senin, (29/3).

Apalagi dalam Juklak 02 partai Golkar tak satupun pasal yang mengatur uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon ketua DPD II Golkar, sehingga dia menekankan Golkar Sulsel tidak membuat aturan sendiri.

Di Juklak juga disebutkan musda Golkar kabupaten kota di gelar selambat-lambatnya enam bukan setelah Munas Partai Golkar Golkar digelar

“Pasal berapa dan aturan mana yang mewajibkan calon ketua DPD II di fit and Proper test, apakah kemarin ketua DPD I waktu maju di Fit and Proper test, jadi jangan buat aturan diluar aturan yang sudah ditetapkan DPP, ” Jelasnya

Apalagi kata dia dengan melakukan penundaan pelaksanaan musda jelas sudah melanggar aturan main organisasi sehingga kata dia sebaiknya DPD I tidak melakukan rekayasa politik termasuk dengan mengusulkan adanya diskresi.

Diskresi Itu ada ditangan ketua umum sehingga dan tidak mudah dikeluarkan sehingga sebaiknya musda Kabupaten Golkar dilakukan dengan cara demokratis agar ketua yang dipilih berdasarkan suara kader dan pemilik suara

“Jangan kira diskresi itu mudah dikeluarkan, kalau mau kysfa laksanakan jangan menunda-nunda dengan alasan diskresi belum terbit dan ada syarat khusus yang dibuat-buat,” Katanya

Dia juga mengingatkan kepada DPD dan PLT DPD II untuk tidak melakukan transaksional untuk mengimi-ngimingi bakal calon mendapatkan diskresi, sebab DPP sudah mendengar ada oknum yang melakukan transaksional untuk sebuah diskresi ketua umum

“Setiba di jakarta hal ini akan saya sampaikan ke ketua umum, sebab langkah dia sudah melanggar aturan organisasi, dan jika benar ada transaksional terjadi untuk diskresi makan jelas ini pelanggaran berat dan pasti ada sanksinya, ” Pungkas Mustafa M Radja.(*)

- Advertisement -
- Advertisement -

Nasional

PPKM Diperpanjang, 10 Kabupaten/Kota Masuk Level 4, Tidak Termasuk Makassar

IDEAtimes.id, MAKASSAR - Pemerintah kembali melanjutkan kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Luar Jawa-Bali, yang berlaku tanggal 21...

Nurdin Abdullah Tiga Kali Terima Uang, Total Rp 5,4 Miliar

IDEAtimes.id, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah (NA) tersangka korupsi proyek. Disinyalir, Nurdin Abdullah telah menerima uang sebesar Rp....

Breaking News : Gubernur Sulsel Ditetapkan Tersangka Oleh KPK

IDEAtimes.i,d, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menetapkan 3 tersangka kasus OTT di Sulsel, Sabtu, (27/2/2021) kemarin. Penetapan ini dilakukan usai melakukan penyidikan Sabtu,...

Menkumham : SK Versi Fajriansyah Sudah Diblokir, Kalau Ada yang Gunakan Laporkan

IDEAtimes.id, JAKARTA - Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama menemui Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Rabu, (11/11/2020). Dalam pertemuan ini, KNPI dan Menkumham membahas...

Kapolri Perintahkan Seluruh Anggota Polisi Lakukan Tes Urine

IDEAtimes.id, JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) segera melakukan tes urine kepada seluruh anggota polisi. Hal itu berkaitan dengan pasca...
- Advertisement -

Baca Juga

- Advertisement -