31 C
Indonesia
Saturday, August 8, 2020

Pemerintah Provinsi Sulsel Raih WTP 10 Kali Berturut-Turut

Wajib Baca

Sadis..!!! Tentara Israel Tembak Perempuan Palestina Saat Tutup Jendela

IDEAtimes.id, Internasional;- Tentara Israel kembali menembaki salah seorang warga palestina saat sedang menutup jendela rumah. Gadis bernama Dalia Assamoudia (24)...

Buaya Penerkam Manusia Sepanjang 4 Meter di Mamuju Ditangkap

IDEAtimes.id, Mamuju;- Buaya pemangsa manusia di Sungai Barakkang, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju, Jumat, 7/8/2020 berhasil di tangkap. Buaya tersebut ditangkap...

KONASARA Serukan Pencabutan IUP PT. Tripilar Sentosa Pratama

IDEAtimes.id, Kendari;- Puluhan massa yang terhimpun dalam Konsorsium Nasional Aktivis Agraria (KONASARA) menggelar aksi demonstrasi Di simpang Empat Tugu Religi...

IDEAtimes.id, Makassar;- Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Keuangan Neegara.

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi – Selatan, Wahyu Priyono menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2019 kepada Gubernur Sulawesi Selatan dan DPRD Sulsel di kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa, 7 Juli 2020.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPD ini, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan TA 2019.

Raihan ini menempatkan Sulsel menjadi Provinsi dengan raihan WTP ke-10 secara berturut-turut.

“Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulsel Tahun Anggaran 2019 telah masuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulsel, Maka BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian,” kata Wahyu Priono.

Sementara itu Gubernur Sulsel, Prof. HM Nurdin Abdullah mengatakan, raihan ini menjadi bukti prestasi Sulsel yang dapat mempertahankan Opini WTP.

“Alhamdulillah, hari ini Pemerintah Sulawesi Selatan, masih dapat mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualiaan,” sebutnya.

Sekaligus, laporan hasil pemeriksaan atas LKPD Tahun 2019 ini menjadi gambaran bahwa masih terdapat catatan-catatan yang menjadi pekerjaan rumah yang harus dibenahi, baik terkait perencanaan penganggaran, maupun dalam penata-usahaan dan pertanggung jawaban serta pengelolaan barang milik daerah.

Opini yang baru diterima menjadi tantangan ke depan agar bisa semakin disempurnakan sehingga target WTP Clean and Clear bisa diwujudkan kembali.

Kemudian menyusun action plan atas berbagai rekomendasi saran yang bersifat koreksi terkait temuan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah TA 2019.

Termasuk menuntaskan tindak lanjut temuan sebelumnya yang belum selesai.

“Saya sangat berharap ke depan Pemerintah Sulsel Sulsel menjadi yang terdepan dalam penyelesaian tindak lanjut. Saya amanatkan khusus Inspektorat dan BKAD agar memaksimalkan tindak lanjut atas catatan BPK,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika Sari mengingatkan kepada Gubernur Sulsel sesuai dengan ketentuan yang diatur pada pasal 320 Ayat 1 UUD Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 194 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD.

“Dengan dilampiri laporan keuangan yang telah periksa oleh BPK paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berkahir,” sebutnya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2019.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2019, dengan memperhatikan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan informasi laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem
pengendalian intern.

LHP atas LKPD TA 2019 terdiri dari tiga laporan utama, yaitu LHP atas LKPD TA 2019, LHP atas Sistem Pengendalian Internal (SPI), dan LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangan-
undangan.

Sesuai dengan mandat Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, pemerintah daerah harus melakukan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK.

Berdasarkan peraturan perundang- undangan tersebut dinyatakan bahwa pejabat yang diperiksa wajib menyampaikan jawaban/member penjelasan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan dalam waktu 60 hari sejak diterimanya LHP ini.

DPRD sebagai lembaga perwakilan mempunyai fungsi pengawasan menindaklanjuti temuan BPK antara lain dengan melakukan pembahasan bersama dengan kepala daerah sesuai dengan kewenangannya.(*)

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

 
- Advertisement -

TerIDEA

Sadis..!!! Tentara Israel Tembak Perempuan Palestina Saat Tutup Jendela

IDEAtimes.id, Internasional;- Tentara Israel kembali menembaki salah seorang warga palestina saat sedang menutup jendela rumah. Gadis bernama Dalia Assamoudia (24)...

Camat Panakkukang Terkonfirmasi Positif Covid

IDEAtimes.id, Makassar;- Masyarakat Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar heboh dengan pesan yang beredar di grup Whatt'sApp. Pasalnya, pesan tersebut mengatakan jika Camat Panakkukang Muh Thahir Rasyid...

Saddam Al Jihad Mundur Sebagai Ketum PB HMI 2018-2020

IDEAtimes id, Jakarta;- Respiratori Saddam Al Jihad mundur sebagai Ketua Umum PB HMI periode 2018-2020. Saddam mundur...

Selain Sarang Narkoba, Apartemen Vida View Diduga Jadi Tempat Prostitusi Online

IDEAtimes.id, Makassar;- Meski ditengah pandemi Covid-19, praktek prostitusi tetap masih beroperasi. Namun, kali ini para pekerja prostitusi tersebut tidak menawarkan diri secara langsung melainkan melalui...

Sebelum Positif Corona, Menhub Sempat Keliling Sulsel

IDEAtimes.id, Makassar; - Menteri Perhubungan Budi Karya dinyatakan positif dan telah diverifikasi di RSPAD. Pernyataan ini disampaikan...
- Advertisement -

Baca Juga

- Advertisement -