fahri bachmid

IDEAtimes.id, MAKASSAR - Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H. menjadi narasumber pada acara Intermediate Traning (LK II) Tingkat Nasional Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar.  Membawakan materi "NKRI Kontemporer: Menelaah Problematika Ketatanegaraan Indonesia", dirinya...

IDEAtimes.id, MAKASSAR - Pakar Hukum Tata Negara, Universitas Muslim Indonesia, Dr. Fahri Bachmid,S.H.,M.H. menegaskan penundaan Pemilu, yang berdampak pada perpanjangan masa jabatan jabatan publik tidak sejalan dengan spirit konstitusi. Etisnya, diskursus imajiner mengenai menunda Pemilu yang tentunya berimplikasi pada tatanan perpanjangan...

IDEAtimes.id, JAKARTA - Majelis Hakim Tipikor sudah menjatuhi hukuman lima tahun penjara dan denda 500 juta kepada terdakwa Mantan Gubernur Sulawesi selatan Nurdin Abdullah (NA) NA pun juga tidak mengajukan banding atas putusan majelis hakim terkait kasus suap dan gratifikasi...

IDEAtimes.jid, JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara, Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Dr. Fahri Bachmid,S.H.,M.H. menilai keputusan pemerintah yang melarang segala bentuk aktivitas Front Pembela Islam (FPI) lewat surat keputusan bersama enam menteri/kepala lembaga yang diteken pada 30 Desember...

IDEAtimes.id, JAKARTA - Tindakan kepolisian yang memutuskan untuk melakukan penembakan terhadap enam pendukung pentolan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab di kawasan Cikampek, Senin (7/12) dini hari sangat berpotensi menjadi 'Extra Judicial Killing/unlawful killing' alias pembunuhan yang terjadi di...

IDEAtimes.id, JAKARTA -  Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar Dr. Fahri Bachmid,S.H.,M.H. mengatakan, instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penegakan Protokol Kesehatan tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk memberhentikan kepala daerah. Sebab, menurutnya, instruksi...

IDEAtimes.id, JAKARTA -  Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia Makassar,  Dr. Fahri Bachmid,S.H.,M.H. menyoroti perihal kesalahan pengetikan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Kesalahan pengetikan itu diketahui setelah UU tersebut ditandatangani oleh Presiden Jokowi. "Memang sejak...