31 C
Indonesia
Rabu, September 22, 2021

Terima Kunjungan KPPU, Plt Gubernur : Jangan Ada Persaingan Usaha Berdampak ke UMKM

Wajib Baca

Netizen Keluhkan Indihome dan Telkomsel yang Lagi Lemot

IDEAtimes.id, INET - Penyedia jasa layanan internet Indihome dikeluhkan netizen, Minggu malam, (19/9/2021). Terpantau oleh ideatimes di media sosial twitter,...

Liga Champions : Liverpool Kalahkan AC Milan 3-2

IDEAtimes.id, FOOTBALL - Laga Liverpool Vs AC Milan di grup F match day 1 Liga Champions berlangsung, Kamis, (16/9/2021)...

Pentingnya Kesadaran Kritis dalam Bermedia Digital  

IDEAtimes.id, POLMAN - Rangkaian Program Literasi Digital “Indonesia Makin Cakap Digital” di Sulawesi diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik...

IDEAtimes.id, MAKASSAR – Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, menginginkan adanya sistem yang mengatur secara jelas untuk pemberian izin bagi retail modern.

Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mencegah adanya persaingan usaha retail modern dan retail tradisional tidak sehat dan berkeadilan.

Hal itu disampaikan Andi Sudirman saat menerima rombongan Kantor Wilayah (Kanwil) VI Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Makassar, di Rujab Wagub Sulsel, Selasa, 22 Juni 2021.

Rombongan dipimpin Kepala Kanwil VI KPPU Hilman Pujana. Hadir pula Kabid Penegakan Hukum Hasiholan Pasaribu, Kabid Kajian dan Advokasi Yunan Andika Putra, Kepala Bagian Administrasi Dahliana Tanur, dan Analis Kebijakan Rahmansah.

“Harusnya untuk retail modern dapat melihat wilayah basis dan kearifan lokal. Kita tidak ingin ada persaingan usaha yang berdampak pada UMKM masyarakat atau pedagang kecil karena zona persaingan tidak diatur,” katanya.

Untuk retail modern, kata dia, harusnya hanya bisa pada area basis persaingan usaha wilayah perkotaan atau melihat kepadatan penduduk. Tak hanya itu, retail modern pun perlu dibatasi di daerah.

“Dan perlu ditegaskan juga agar retail modern yang diberi izin di setiap wilayah dibatasi dalam bilangan, hanya pada zona wilayah dibolehkan serta dilakukan pengawasan pada implementasi penjualan produk UMKM sesuai ketentuan,” pintanya.

Sementara itu, Kepala Kanwil VI KPPU, Hilman Pujana, menyampaikan, kunjungan ini dalam rangka silaturahmi dengan Plt Gubernur Sulsel.

Serta dalam rangka menjalin kerjasama dengan koordinasi terkait Nota Kesepakatan dan sinergitas dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 di lingkup Pemprov Sulsel.

Dalam UU 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, mengatur mengenai perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, posisi dominan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan penegakan hukum.

“Kita berharap KPPU bisa bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, salah satunya terkait pengawasan retail,” katanya.

Saat ini retail modern dan retail tradisional tidak bisa dibenturkan. Terlebih saat ini izin usaha telah menjadi kewenangan daerah, hingga membuat adanya persaingan usaha antara retail modern dan tradisional. Harus diberi zona berbeda.

Ia pun mendukung usulan Plt Gubernur Sulsel agar pemberian izin untuk retail modern harus melihat lokasi zonasi terlebih dahulu, dibatasi pada bilangan tertentu, dan berbasis kearifan lokal.

Sehingga, dapat mempertahankan eksistensi UMKM dan pedagang kecil. (*)

- Advertisement -

TerIDEA

Viral di Twitter, Video Mesum Diduga Mirip Gisel

IDEAtimes.id, MAKASSAR - Warga net dihebohkan dengan viralnya video mesum diduga mirip artis Gisella Anastasya atau Gisel, Jumat, malam,...

Innalillahi, Calon Bupati Barru Malkan Amin Meninggal Dunia di Hari Pencoblosan

IDEAtimes.id, BARRU - Calon Bupati Barru H. Malkan Amin meninggal dunia tepat dihari pencoblosan, Kamis, (9/12/2020). Kabar duka ini beredar melalui grup-grup Whatt'sApp, Kamis, (9/12). "Innalillahi wainna ...

Selain Sarang Narkoba, Apartemen Vida View Diduga Jadi Tempat Prostitusi Online

IDEAtimes.id, Makassar;- Meski ditengah pandemi Covid-19, praktek prostitusi tetap masih beroperasi. Namun, kali ini para pekerja prostitusi tersebut tidak menawarkan diri secara langsung melainkan melalui...

Mantum PB HMI “Mulyadi” dan Istri Dikabarkan Ada Didalam Pesawat Sriwijaya yang Hilang Kontak

IDEAtimes.id, JAKARTA - Mantan Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) 2016-2018 Mulyadi P Tamsir dikabarkan menjadi salah satu penumpang di Pesawat...

Detik-detik Imam Masjid Dipukul OTK Saat Salat Subuh

IDEAtimes.id, PEKANBARU - Seorang pria diamuk massa saat masuk ke sebuah Masjid di Pekanbaru, Riau, Jumat, (7/5/2021) Subuh dini hari. Pria tersebut diamuk jamaah Masjid...
- Advertisement -

Populer

Viral di Twitter, Video Mesum Diduga Mirip Gisel

IDEAtimes.id, MAKASSAR - Warga net dihebohkan dengan viralnya video mesum diduga mirip artis Gisella Anastasya atau Gisel, Jumat, malam,...

Selain Disuruh Copot Kalung Antivirus, Mentan SYL Juga Diminta Tidak Mengurusi Urusan Kemenkes

IDEAtimes.id, Jakarta;- Kementerian Pertanian menggelar Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR, Selasa, 7/7/2020. Namun, dalam rapat yang dihadiri oleh Menteri...

Innalillahi, Calon Bupati Barru Malkan Amin Meninggal Dunia di Hari Pencoblosan

IDEAtimes.id, BARRU - Calon Bupati Barru H. Malkan Amin meninggal dunia tepat dihari pencoblosan, Kamis, (9/12/2020). Kabar duka ini beredar melalui...

IDEAtimes.id, MAKASSAR – Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, menginginkan adanya sistem yang mengatur secara jelas untuk pemberian izin bagi retail modern.

Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mencegah adanya persaingan usaha retail modern dan retail tradisional tidak sehat dan berkeadilan.

Hal itu disampaikan Andi Sudirman saat menerima rombongan Kantor Wilayah (Kanwil) VI Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Makassar, di Rujab Wagub Sulsel, Selasa, 22 Juni 2021.

Rombongan dipimpin Kepala Kanwil VI KPPU Hilman Pujana. Hadir pula Kabid Penegakan Hukum Hasiholan Pasaribu, Kabid Kajian dan Advokasi Yunan Andika Putra, Kepala Bagian Administrasi Dahliana Tanur, dan Analis Kebijakan Rahmansah.

“Harusnya untuk retail modern dapat melihat wilayah basis dan kearifan lokal. Kita tidak ingin ada persaingan usaha yang berdampak pada UMKM masyarakat atau pedagang kecil karena zona persaingan tidak diatur,” katanya.

Untuk retail modern, kata dia, harusnya hanya bisa pada area basis persaingan usaha wilayah perkotaan atau melihat kepadatan penduduk. Tak hanya itu, retail modern pun perlu dibatasi di daerah.

“Dan perlu ditegaskan juga agar retail modern yang diberi izin di setiap wilayah dibatasi dalam bilangan, hanya pada zona wilayah dibolehkan serta dilakukan pengawasan pada implementasi penjualan produk UMKM sesuai ketentuan,” pintanya.

Sementara itu, Kepala Kanwil VI KPPU, Hilman Pujana, menyampaikan, kunjungan ini dalam rangka silaturahmi dengan Plt Gubernur Sulsel.

Serta dalam rangka menjalin kerjasama dengan koordinasi terkait Nota Kesepakatan dan sinergitas dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 di lingkup Pemprov Sulsel.

Dalam UU 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, mengatur mengenai perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, posisi dominan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan penegakan hukum.

“Kita berharap KPPU bisa bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, salah satunya terkait pengawasan retail,” katanya.

Saat ini retail modern dan retail tradisional tidak bisa dibenturkan. Terlebih saat ini izin usaha telah menjadi kewenangan daerah, hingga membuat adanya persaingan usaha antara retail modern dan tradisional. Harus diberi zona berbeda.

Ia pun mendukung usulan Plt Gubernur Sulsel agar pemberian izin untuk retail modern harus melihat lokasi zonasi terlebih dahulu, dibatasi pada bilangan tertentu, dan berbasis kearifan lokal.

Sehingga, dapat mempertahankan eksistensi UMKM dan pedagang kecil. (*)

- Advertisement -
- Advertisement -

iDEA TV

VIDEO : Hujan Deras, Air Sungai Masamba Satu Jengkal dari Jembatan

IDEAtimes.id, LUWU UTARA - Hujan deras terus mengguyur Luwu Utara, Sulawesi-Selatan sejak Jumat, (27/8/2021). Akibatnya, jalanan saat ini tergenang air...

PT Vale Indonesia Hentikan Operasi, Luwu Timur Terancam Kehilangan APBD Rp 200 Miliar

IDEAtimes.id, Makassar;- Perusahaan yang bergerak di Pertambangan yakni PT Vale Indonesia menghentikan Operasinya. Hal ini dilakukan akibat adanya wabah virus covid-19 yang dianggap mengancam seluruh...

Selaian THM dan Tempat SPA, Ini Jenis Usaha yang Akan Ditutup Oleh Pemkot Makassar

IDEAtimes.id, Makassar;- Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pariwisata mengeluarkan surat edaran terkait penutupan sejumlah tpat usaha. Melalui surat Nomor : 8852/S.EDAR/045.1/DISPAR/VIII/2020 tentang Penutupan Kegiatan Operasional...

Warkop WTL di Luwu Gratiskan Tempat dan Kopi Setiap Jumat untuk Diskusi

IDEAtimes.id, Luwu;- Saat ini, warung kopi (warkop) menjadi salah satu tempat bersantai yang digemari dari berbagai kalangan. Sehingga, warung kopi sering kali dijadikan sebagai tempat...

Unjuk Rasa Pekerja Seni dan Hiburan Malam di Makassar, Minta THM Kembali Dibuka

IDEAtimes.id, Makassar;- Ratusan Pekerja seni dan hiburan malam se-Kota Makassar menggelar aksi demonstrasi di Balai Kota dan Gedung DPRD Kota Makassar, Kamis, 13/8/2020. Demonstrasi ini...
- Advertisement -

Wajib Baca

Wabup Edi Manaf Buka Exhibition Cup III Bontominasa Lama

IDEAtimes.id, BULUKUMBA - Exhibition Football Bontominasa lama Cup III Bulukumba akhirnya resmi bergulir. Pesta olahraga sepak bola se Kabupaten Bulukumba ini...

Makassar Zona Kuning, Ketua KNPI Makassar : Tetap Laksanakan Prokes

IDEAtimes.id, MAKASSAR - Ketua DPD KNPI Makassar Hasrul Kaharuddin mengapresiasi Pemerintah Kota Makassar yang sukses menurunkan kasus penyebaran COVID-19...

Pemda Enrekang dan Bea Cukai Parepare lakukan Operasi Pasar di Enrekang

IDEAtimes.id, ENREKANG - Pemerintah Daerah Kab Enrekang bersama kantor Bea Cukai Pare-Pare melaksanakan operasi pasar dalam rangka pemberantasan peredaran...

IDEAtimes.id, MAKASSAR – Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, menginginkan adanya sistem yang mengatur secara jelas untuk pemberian izin bagi retail modern.

Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mencegah adanya persaingan usaha retail modern dan retail tradisional tidak sehat dan berkeadilan.

Hal itu disampaikan Andi Sudirman saat menerima rombongan Kantor Wilayah (Kanwil) VI Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Makassar, di Rujab Wagub Sulsel, Selasa, 22 Juni 2021.

Rombongan dipimpin Kepala Kanwil VI KPPU Hilman Pujana. Hadir pula Kabid Penegakan Hukum Hasiholan Pasaribu, Kabid Kajian dan Advokasi Yunan Andika Putra, Kepala Bagian Administrasi Dahliana Tanur, dan Analis Kebijakan Rahmansah.

“Harusnya untuk retail modern dapat melihat wilayah basis dan kearifan lokal. Kita tidak ingin ada persaingan usaha yang berdampak pada UMKM masyarakat atau pedagang kecil karena zona persaingan tidak diatur,” katanya.

Untuk retail modern, kata dia, harusnya hanya bisa pada area basis persaingan usaha wilayah perkotaan atau melihat kepadatan penduduk. Tak hanya itu, retail modern pun perlu dibatasi di daerah.

“Dan perlu ditegaskan juga agar retail modern yang diberi izin di setiap wilayah dibatasi dalam bilangan, hanya pada zona wilayah dibolehkan serta dilakukan pengawasan pada implementasi penjualan produk UMKM sesuai ketentuan,” pintanya.

Sementara itu, Kepala Kanwil VI KPPU, Hilman Pujana, menyampaikan, kunjungan ini dalam rangka silaturahmi dengan Plt Gubernur Sulsel.

Serta dalam rangka menjalin kerjasama dengan koordinasi terkait Nota Kesepakatan dan sinergitas dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 di lingkup Pemprov Sulsel.

Dalam UU 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, mengatur mengenai perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, posisi dominan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan penegakan hukum.

“Kita berharap KPPU bisa bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, salah satunya terkait pengawasan retail,” katanya.

Saat ini retail modern dan retail tradisional tidak bisa dibenturkan. Terlebih saat ini izin usaha telah menjadi kewenangan daerah, hingga membuat adanya persaingan usaha antara retail modern dan tradisional. Harus diberi zona berbeda.

Ia pun mendukung usulan Plt Gubernur Sulsel agar pemberian izin untuk retail modern harus melihat lokasi zonasi terlebih dahulu, dibatasi pada bilangan tertentu, dan berbasis kearifan lokal.

Sehingga, dapat mempertahankan eksistensi UMKM dan pedagang kecil. (*)

- Advertisement -
- Advertisement -

Nasional

PPKM Diperpanjang, 10 Kabupaten/Kota Masuk Level 4, Tidak Termasuk Makassar

IDEAtimes.id, MAKASSAR - Pemerintah kembali melanjutkan kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Luar Jawa-Bali, yang berlaku tanggal 21...

Nurdin Abdullah Tiga Kali Terima Uang, Total Rp 5,4 Miliar

IDEAtimes.id, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah (NA) tersangka korupsi proyek. Disinyalir, Nurdin Abdullah telah menerima uang sebesar Rp....

Breaking News : Gubernur Sulsel Ditetapkan Tersangka Oleh KPK

IDEAtimes.i,d, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menetapkan 3 tersangka kasus OTT di Sulsel, Sabtu, (27/2/2021) kemarin. Penetapan ini dilakukan usai melakukan penyidikan Sabtu,...

Menkumham : SK Versi Fajriansyah Sudah Diblokir, Kalau Ada yang Gunakan Laporkan

IDEAtimes.id, JAKARTA - Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama menemui Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Rabu, (11/11/2020). Dalam pertemuan ini, KNPI dan Menkumham membahas...

Kapolri Perintahkan Seluruh Anggota Polisi Lakukan Tes Urine

IDEAtimes.id, JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) segera melakukan tes urine kepada seluruh anggota polisi. Hal itu berkaitan dengan pasca...
- Advertisement -

Baca Juga

- Advertisement -