31 C
Indonesia
Rabu, Desember 1, 2021

Yasir Mahmud Jabat Direktur Perseroda, HMI Sulselbar : Ada Unsur Politis

Wajib Baca

Kabar Baik dari Menag, Desember 2021, Penerbangan dari Indonesia Bisa Langsung ke Arab Saudi

IDEAtimes.id, ARAB SAUDI - Kunjungan kerja Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas ke Arab Saudi berbuah manis. Otoritas penerbangan Arab Saudi telah...

Lionel Messi Raih Ballon d’Or 2021, Singkirkan Lewandowski dan Jorginho

IDEAtimes.id, FOOTBALL - Striker Timnas Argentina Lionel Messi berhasil meraih Ballon d'Or tahun 2021 atau yang ketujuh bagi dirinya. Messi...

Penghuni Asrama Luwu di Makassar Ditebas Tangannya Hingga Putus Saat Bangun Salat Tahajud

IDEAtimes.id, MAKASSAR - Kasus penyerangan asrama Luwu (IPMIL) di jalan Sungai Limboto, Makassar oleh OTK menyisahkan duka bagi para...

IDEAtimes.id, MAKASSAR – Pengangkatan Direktur Perseroda Yasir Mahmud menggantikan Taufiq Fachruddin pada RUPS menuai polemik.

Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Sulawesi Selatan – Barat (Badko HMI Sulselbar) pun angkat bicara mengenai pengangkatan direksi baru Perseroda Sulsel oleh Plt Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaeman beberapa waktu yang lalu.

Dalam pernyataan rilisnya, Ketua Umum Badko HMI Sulselbar Lanyala Soewarno menilai pengangkatan direksi baru Perseroda Sulsel melabrak Perda Sulsel Nomor 2 tahun 2020, Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2017, Undang Undang RI Nomor 40 tahun 2007 dan Permendagri nomor 37 tahun 2018.

“Soal pengangkatan direksi Perseroda kan jelas ada aturannya dan itu terdapat pada Perda Sulsel nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan bentuk hukum perusahaan daerah sulsel menjadi perusahaan perseroan daerah dan permendangri nomor 37 tahun 2018 tentang Pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan pengawas atau anggota komisaris dan anggota direksi badan usaha milik daerah,” ungkapnya, Sabtu, (10/7).

Lebih lanjut Lanyala Soewarno menjelaskan bahwa “ketentuan umum pada permendagri nomor 37 tahun 2018 pada poin 13 menyebutkan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan mengikuti proses penjaringan. Pada poin 14.

Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Direksi dan mengikuti proses penjaringan. Dan poin 15. Calon Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK. Poin 16. Calon Aaggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK. Sambungya.

Dengan hal tersebut PLT Gubernur Sulsel telah mengabaikan perintah UU, Permendagri, Perda dan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan keputusan KPM dan RUPS, KPM dan RUPS menyerahkan kewenangan kepada Kepala Daerah selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Pada Penyerahan kepada Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dilakukan untuk melaksanakan seleksi anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam hal terjadi kekosongan jabatan. Hal ini di jelaskan dalam permendagri nomor 37 tahun 2018.

Lanyala Soewarno pun mempertanyakan alasan keputusan Plt Gubernur Sulsel mengangkat seorang politisi sebagai direktur utama Perseroda Sulsel.

Hal ini dianggapnya bisa mempengaruhi kebijakan nantinya mengingat beliau merupakan seorang politisi meskipun dalam hal ini sudah melakukan RUPS, pertanyaan yang paling mendasar diuangkapkan lanyala yakni kenapa kemudian tidak dilakukan UKK kepada mereka dalam hal ini Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas.

“Tentunya kami mempertanyakan alasan pengangkatan tersebut karena tidak sesuai dengan mekanisme. Besar dugaan ada unsur politis di dalamnya karena Direktur terpilih merupakan seorang mantan calon anggota DPR RI yang tidak melewati proses fit and proper test.” lanjutnya.

Ketua Umum Badko HMI Sulselbar ini pun menganggap bahwa pengangkatan direktur Perseroda Sulsel tersebut sarat akan kepentingan.

“Sekiranya Plt Gubernur dalam hal ini Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menjelaskan kepada publik alasan tidak melakukan fit and proper test (Uji Kelayakan dan Kepatuhan) dan mengangkat politisi sebagai direktur perseroda PT. SCI tsb.” tutupnya.(*)

- Advertisement -

TerIDEA

Viral di Twitter, Video Mesum Diduga Mirip Gisel

IDEAtimes.id, MAKASSAR - Warga net dihebohkan dengan viralnya video mesum diduga mirip artis Gisella Anastasya atau Gisel, Jumat, malam,...

Innalillahi, Calon Bupati Barru Malkan Amin Meninggal Dunia di Hari Pencoblosan

IDEAtimes.id, BARRU - Calon Bupati Barru H. Malkan Amin meninggal dunia tepat dihari pencoblosan, Kamis, (9/12/2020). Kabar duka ini beredar melalui grup-grup Whatt'sApp, Kamis, (9/12). "Innalillahi wainna ...

Selain Sarang Narkoba, Apartemen Vida View Diduga Jadi Tempat Prostitusi Online

IDEAtimes.id, Makassar;- Meski ditengah pandemi Covid-19, praktek prostitusi tetap masih beroperasi. Namun, kali ini para pekerja prostitusi tersebut tidak menawarkan diri secara langsung melainkan melalui...

Mantum PB HMI “Mulyadi” dan Istri Dikabarkan Ada Didalam Pesawat Sriwijaya yang Hilang Kontak

IDEAtimes.id, JAKARTA - Mantan Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) 2016-2018 Mulyadi P Tamsir dikabarkan menjadi salah satu penumpang di Pesawat...

Detik-detik Imam Masjid Dipukul OTK Saat Salat Subuh

IDEAtimes.id, PEKANBARU - Seorang pria diamuk massa saat masuk ke sebuah Masjid di Pekanbaru, Riau, Jumat, (7/5/2021) Subuh dini hari. Pria tersebut diamuk jamaah Masjid...
- Advertisement -

Populer

Viral di Twitter, Video Mesum Diduga Mirip Gisel

IDEAtimes.id, MAKASSAR - Warga net dihebohkan dengan viralnya video mesum diduga mirip artis Gisella Anastasya atau Gisel, Jumat, malam,...

Selain Disuruh Copot Kalung Antivirus, Mentan SYL Juga Diminta Tidak Mengurusi Urusan Kemenkes

IDEAtimes.id, Jakarta;- Kementerian Pertanian menggelar Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR, Selasa, 7/7/2020. Namun, dalam rapat yang dihadiri oleh Menteri...

Innalillahi, Calon Bupati Barru Malkan Amin Meninggal Dunia di Hari Pencoblosan

IDEAtimes.id, BARRU - Calon Bupati Barru H. Malkan Amin meninggal dunia tepat dihari pencoblosan, Kamis, (9/12/2020). Kabar duka ini beredar melalui...

IDEAtimes.id, MAKASSAR – Pengangkatan Direktur Perseroda Yasir Mahmud menggantikan Taufiq Fachruddin pada RUPS menuai polemik.

Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Sulawesi Selatan – Barat (Badko HMI Sulselbar) pun angkat bicara mengenai pengangkatan direksi baru Perseroda Sulsel oleh Plt Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaeman beberapa waktu yang lalu.

Dalam pernyataan rilisnya, Ketua Umum Badko HMI Sulselbar Lanyala Soewarno menilai pengangkatan direksi baru Perseroda Sulsel melabrak Perda Sulsel Nomor 2 tahun 2020, Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2017, Undang Undang RI Nomor 40 tahun 2007 dan Permendagri nomor 37 tahun 2018.

“Soal pengangkatan direksi Perseroda kan jelas ada aturannya dan itu terdapat pada Perda Sulsel nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan bentuk hukum perusahaan daerah sulsel menjadi perusahaan perseroan daerah dan permendangri nomor 37 tahun 2018 tentang Pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan pengawas atau anggota komisaris dan anggota direksi badan usaha milik daerah,” ungkapnya, Sabtu, (10/7).

Lebih lanjut Lanyala Soewarno menjelaskan bahwa “ketentuan umum pada permendagri nomor 37 tahun 2018 pada poin 13 menyebutkan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan mengikuti proses penjaringan. Pada poin 14.

Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Direksi dan mengikuti proses penjaringan. Dan poin 15. Calon Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK. Poin 16. Calon Aaggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK. Sambungya.

Dengan hal tersebut PLT Gubernur Sulsel telah mengabaikan perintah UU, Permendagri, Perda dan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan keputusan KPM dan RUPS, KPM dan RUPS menyerahkan kewenangan kepada Kepala Daerah selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Pada Penyerahan kepada Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dilakukan untuk melaksanakan seleksi anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam hal terjadi kekosongan jabatan. Hal ini di jelaskan dalam permendagri nomor 37 tahun 2018.

Lanyala Soewarno pun mempertanyakan alasan keputusan Plt Gubernur Sulsel mengangkat seorang politisi sebagai direktur utama Perseroda Sulsel.

Hal ini dianggapnya bisa mempengaruhi kebijakan nantinya mengingat beliau merupakan seorang politisi meskipun dalam hal ini sudah melakukan RUPS, pertanyaan yang paling mendasar diuangkapkan lanyala yakni kenapa kemudian tidak dilakukan UKK kepada mereka dalam hal ini Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas.

“Tentunya kami mempertanyakan alasan pengangkatan tersebut karena tidak sesuai dengan mekanisme. Besar dugaan ada unsur politis di dalamnya karena Direktur terpilih merupakan seorang mantan calon anggota DPR RI yang tidak melewati proses fit and proper test.” lanjutnya.

Ketua Umum Badko HMI Sulselbar ini pun menganggap bahwa pengangkatan direktur Perseroda Sulsel tersebut sarat akan kepentingan.

“Sekiranya Plt Gubernur dalam hal ini Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menjelaskan kepada publik alasan tidak melakukan fit and proper test (Uji Kelayakan dan Kepatuhan) dan mengangkat politisi sebagai direktur perseroda PT. SCI tsb.” tutupnya.(*)

- Advertisement -
- Advertisement -

iDEA TV

PT Vale Indonesia Hentikan Operasi, Luwu Timur Terancam Kehilangan APBD Rp 200 Miliar

IDEAtimes.id, Makassar;- Perusahaan yang bergerak di Pertambangan yakni PT Vale Indonesia menghentikan Operasinya. Hal ini dilakukan akibat adanya wabah virus covid-19 yang dianggap mengancam seluruh...

Warkop WTL di Luwu Gratiskan Tempat dan Kopi Setiap Jumat untuk Diskusi

IDEAtimes.id, Luwu;- Saat ini, warung kopi (warkop) menjadi salah satu tempat bersantai yang digemari dari berbagai kalangan. Sehingga, warung kopi sering kali dijadikan sebagai tempat...

Selaian THM dan Tempat SPA, Ini Jenis Usaha yang Akan Ditutup Oleh Pemkot Makassar

IDEAtimes.id, Makassar;- Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pariwisata mengeluarkan surat edaran terkait penutupan sejumlah tpat usaha. Melalui surat Nomor : 8852/S.EDAR/045.1/DISPAR/VIII/2020 tentang Penutupan Kegiatan Operasional...

Unjuk Rasa Pekerja Seni dan Hiburan Malam di Makassar, Minta THM Kembali Dibuka

IDEAtimes.id, Makassar;- Ratusan Pekerja seni dan hiburan malam se-Kota Makassar menggelar aksi demonstrasi di Balai Kota dan Gedung DPRD Kota Makassar, Kamis, 13/8/2020. Demonstrasi ini...
- Advertisement -

Wajib Baca

Organda se-UIN Alauddin Gelar Diskusi, Tolak Konflik Etnis Antar Mahasiswa

IDEAtimes.id, MAKASSAR - Organisasi Daerah (Organda) di kampus Universitasn Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar menggelar silaturahmi, Senin, (29/11/2021). Selain memperlihatkan...

Stok Aman, Presiden Jokowi : Pemerintah Belum Pernah Impor Beras Selama 2021

IDEAtimes.id, JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa stok beras nasional masih aman sehingga pada tahun 2021...

Jenguk Mahasiswa Korban Penyerangan, Plt Gubernur : Biaya Perawatan dan Pekerjaan Kami Bantu

IDEAtimes.id, MAKASSAR - Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menjenguk korban penyerangan pada asrama mahasiswa yang kini...

IDEAtimes.id, MAKASSAR – Pengangkatan Direktur Perseroda Yasir Mahmud menggantikan Taufiq Fachruddin pada RUPS menuai polemik.

Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Sulawesi Selatan – Barat (Badko HMI Sulselbar) pun angkat bicara mengenai pengangkatan direksi baru Perseroda Sulsel oleh Plt Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaeman beberapa waktu yang lalu.

Dalam pernyataan rilisnya, Ketua Umum Badko HMI Sulselbar Lanyala Soewarno menilai pengangkatan direksi baru Perseroda Sulsel melabrak Perda Sulsel Nomor 2 tahun 2020, Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2017, Undang Undang RI Nomor 40 tahun 2007 dan Permendagri nomor 37 tahun 2018.

“Soal pengangkatan direksi Perseroda kan jelas ada aturannya dan itu terdapat pada Perda Sulsel nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan bentuk hukum perusahaan daerah sulsel menjadi perusahaan perseroan daerah dan permendangri nomor 37 tahun 2018 tentang Pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan pengawas atau anggota komisaris dan anggota direksi badan usaha milik daerah,” ungkapnya, Sabtu, (10/7).

Lebih lanjut Lanyala Soewarno menjelaskan bahwa “ketentuan umum pada permendagri nomor 37 tahun 2018 pada poin 13 menyebutkan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan mengikuti proses penjaringan. Pada poin 14.

Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Direksi dan mengikuti proses penjaringan. Dan poin 15. Calon Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK. Poin 16. Calon Aaggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK. Sambungya.

Dengan hal tersebut PLT Gubernur Sulsel telah mengabaikan perintah UU, Permendagri, Perda dan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan keputusan KPM dan RUPS, KPM dan RUPS menyerahkan kewenangan kepada Kepala Daerah selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Pada Penyerahan kepada Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dilakukan untuk melaksanakan seleksi anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam hal terjadi kekosongan jabatan. Hal ini di jelaskan dalam permendagri nomor 37 tahun 2018.

Lanyala Soewarno pun mempertanyakan alasan keputusan Plt Gubernur Sulsel mengangkat seorang politisi sebagai direktur utama Perseroda Sulsel.

Hal ini dianggapnya bisa mempengaruhi kebijakan nantinya mengingat beliau merupakan seorang politisi meskipun dalam hal ini sudah melakukan RUPS, pertanyaan yang paling mendasar diuangkapkan lanyala yakni kenapa kemudian tidak dilakukan UKK kepada mereka dalam hal ini Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas.

“Tentunya kami mempertanyakan alasan pengangkatan tersebut karena tidak sesuai dengan mekanisme. Besar dugaan ada unsur politis di dalamnya karena Direktur terpilih merupakan seorang mantan calon anggota DPR RI yang tidak melewati proses fit and proper test.” lanjutnya.

Ketua Umum Badko HMI Sulselbar ini pun menganggap bahwa pengangkatan direktur Perseroda Sulsel tersebut sarat akan kepentingan.

“Sekiranya Plt Gubernur dalam hal ini Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menjelaskan kepada publik alasan tidak melakukan fit and proper test (Uji Kelayakan dan Kepatuhan) dan mengangkat politisi sebagai direktur perseroda PT. SCI tsb.” tutupnya.(*)

- Advertisement -
- Advertisement -

Nasional

Stok Aman, Presiden Jokowi : Pemerintah Belum Pernah Impor Beras Selama 2021

IDEAtimes.id, JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa stok beras nasional masih aman sehingga pada tahun 2021...

Nurdin Abdullah Tiga Kali Terima Uang, Total Rp 5,4 Miliar

IDEAtimes.id, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah (NA) tersangka korupsi proyek. Disinyalir, Nurdin Abdullah telah menerima uang sebesar Rp....

Breaking News : Gubernur Sulsel Ditetapkan Tersangka Oleh KPK

IDEAtimes.i,d, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menetapkan 3 tersangka kasus OTT di Sulsel, Sabtu, (27/2/2021) kemarin. Penetapan ini dilakukan usai melakukan penyidikan Sabtu,...

Menkumham : SK Versi Fajriansyah Sudah Diblokir, Kalau Ada yang Gunakan Laporkan

IDEAtimes.id, JAKARTA - Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama menemui Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Rabu, (11/11/2020). Dalam pertemuan ini, KNPI dan Menkumham membahas...

Kapolri Perintahkan Seluruh Anggota Polisi Lakukan Tes Urine

IDEAtimes.id, JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) segera melakukan tes urine kepada seluruh anggota polisi. Hal itu berkaitan dengan pasca...
- Advertisement -

Baca Juga

- Advertisement -