IDEAtimes.id, MAKASSAR – Kisruh di Partai Golkar Sulsel tak kunjung usai. Meski Taufan Pawe sebagai ketua terpilih hasil Musda ke X berdasarkan musyawarah mufakat sudah mengirim draf komposisi pengurus ke DPP. Namun tetap bergejolak alias terus memanas.
Terbaru, tiga tim formatur perwakilan DPD II, Farouk M Betta serta Abdillah Natsir dan perwakilan hasta karya (AMPG) Imran Tenri Tatta juga mengirim surat ke DPP yang ditujukan Ketum Golkar Arilangga Hartarto.
Surat bernomor IST-02/FormaturMUSDA/DPD-1/PG/IX/2020 tertanggal 14 September itu memuat perihal bantahan dan klarifikasi tim Formatur Musda X DPD Partai Golkar Sulsel terhadap surat Ketua Tim Formatur tertanggal 21 Agustus 2020.
Dalam isi surat tersebut ketiganya memberikan tanggapan dan klarifikasi terhadap surat yang dikirimkan oleh Ketua Tim formatur Taufan Pawe agar kiranya penyampaian informasi kepada ketua umum sesuai realitas dan fakta sesungguhnya.
Hal itu dilakukan karena informasi yang disampaikan Ketua tim formatur melalui surat yang dikirim ke Ketum DPP adalah tidak benar dan cenderung menyalahkan kami sepihak.
Olehnya itu, melalui surat ini yang berisi 8 point, Farouk bersama Abdillah dan Imran perlu menyampaikan informasi sekaligus klarifikasi kepada Ketum realitas dan fakta yang terjadi sebenarnya di lapangan.
Dari 8 point dalam surat tersebu, tiga diantaranya adalah memohon kiranya ketua umum dapat mempelajari sejumlah catatan yang dituangkan antara lain, pada poin pertama tiga formatur membantah jika mereka menolak susunan kepengurusan yang ditawarkan TP kepadanya.
Yang kedua ketiga formatur juga menolak jika disebut tidak menginginkan anggota fraksi golkar DPRD Sulsel masuk dalam jajaran pengurus untuk bidang pemenangan pemilu.
Dalam surat itu juga ketiga formatur ini menyampaikan ke Airlangga Hartarto jika, pasca musda yang digelar di Jakarta, Ketua terpilih yang juga ketua Formatur Taufan Pawe, tidak pernah melakukan pertemuan resmi.
“Tidak ada juga pembahasan terkait struktur organisasi DPD I Golkar Sulsel ketika itu. Yang ada adalah penyampaian kepada kami satu rangkap berkas yang berisi struktur pengurus yang diinginkan ketua formatur dan kami hanya memberi masukan awal termasuk penyesuaian nama-nama pengurus yang kami anggap mampu pada posisi-posisi pengurus harian dan keterwakilan perempuan yang belum terpenuhi pada formasi kepengurusan yang diperlihatkan,” urai Anggota Tim Formatur dalam keterangan tertulisnya, yang diterima diterima IDEAtimes.id, Sabtu (26/9/2020).
Adapun mengenai pertemuan di Jakarta antara tim formatur dan TP bukanlah pertemuan resmi.
Karena tidak ada notulen dan tanda tangan atau berita acara pertemuan.
“Pertemuan yang terjadi hanya sebatas pertemuan biasa tanpa notulen maupun daftar hadir,” kata mantan sekretaris DPD I Golkar Sulsel, Abdillah Natsir yang juga anggota tim formatur.
Untuk itu kata Abdillah berharap agar ketua umum Golkar Airlangga Hartarto memediasi pertemuan antara TP dengan formatur lainnya sebelum menerbitkan SK.
“Kami ingin ketua umum dapat memediasi pertemuan sebelum menerbitkan SK,”jelas Abdillah.
Sebelumnya, beredar draf komposisi pengurus DPD I Golkar Sulsel versi Taufan Pawe sendiri yang dikirim ke DPP tanpa tandatangan 4 formatur lainnya, masing-masing Muhiddin Said (DPP), Farouk M Betta, (Perwakilan DPD II), Abdillah Natsir (DPD II), dan Imran Tenri Tatta (Perwakilan Hasta Karya, AMPG).
Dari 175 personalia pengurus yang dimasukkan TP, banyak hal yang dianggap tidak kompeten. Bahkan ada dari partai lain dimasukkan dan langsung ditempatkan di posisi strategis.
Ada juga pengurus lama yang posisi sebelumnya menduduki jabatan korbid namun diturunkan menjadi wakil sekretaris dan sebagainya.
Mirisnya lagi, TP mengakomodir figur yang sudah hengkang dari Partai Golkar dan berpindah ke partai lain seperti Gerindra dan Perindo pada pileg lalu namun tetap diakamodir masuk jadi pengurus dengan jabatan strategis.
“Coba di lihat contohnya ada yang pada periode sebelumya adalah wakil ketua korbid turun menjadi Wakil Sekretaris, Ada wakil ketua turun jadi wakil sekretaris bahkan turun jadi anggota biro.
Tak hanya itu, TP juga secara sepihak memasukkan orang yang belum punya KTA Golkar namun ditempatkan sebagai wakil ketua.
Tindakan yang dilakukan TP oleh internal Golkar bahkan mereka yang pernah menjadi pengurus lama dianggap melecehkan perjuangan dan komitmen kader.
Untuk itu, jika draf komposisi personalia kepengurusan Golkar Sulsel itu kemudian diterima dan disahkan oleh DPP, maka sebagian besar kader bahkan pengurus bersedia mundur dari Golkar.
Sekedar diketahui, kemelut di tubuh partai berlambang beringin rimbun itu hingga hari ini tak terhindarkan.
Bahkan kader Golkar Sulsel resah dengan kinerja tak becus TP yang dianggap tidak serius mengurus partai.
Gelombang aksi pun tak terhindatkan sehingga Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Sulsel mendesak Ketua Umum DPP partai Golkar Airlangga Hartarto untuk menggelar Musda DPD I Golkar Sulsel.
Tak hanya itu mereka menyegel kantor Golkar dan mencoret-coret foto banner TP sebagai bentuk kekecewaan. (*)
