IDEAtimes.id, MAKASSAR – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK RI) mengunjungi kantor PBHI Sulsel dijalan Topaz Raya, Makassar, Rabu, (4/11/2020).
Kunjungan ini dalam rangka mendengar penuturan korban kekerasan aparat Andri Mamonto saat demo aksi penolakan UU Cipta Kerja.
Dihadapan LPSK RI, Andri yang berprofesi sebagai dosen menjelaskan kronologi dirinya menjadi korban represif oknum polisi.
Ketua PBHI Sulsel Abdul Aziz Saleh berharap tim LPSK RI agar kiranya ke Mapolda Sulsel untuk mempertanyakan terkait visum yang hingga saat ini belum diambil alih oleh penyidik.
“Karena sudah berapa kali tim penyidik dari Polda Sulsel janjian dengan Tim Kuasa Hukum pendamping korban tapi selalu diundur dan dibatalkan.” ungkap Abdul Aziz dihadapan tim LPSK RI, Rabu, (4/11).
“Ada apa sebenarnya padahal sesuai mekanisme sehari setelah pelaporan penyidik harus memegang hasil visum sebagai alat bukti.” tambahnya.
Aziz menjelaskan, sampai saat ini korban mengatakan belum ada progres signifikan dari penegak hukum terkait penanganan kasus ini.
“Padahal kita dari PBHI sudah maksimal membantu penyidik. Jadi korban berharap agar LPSK RI turun tangan dan serius mengawal serta memonitoring proses kasus ini di Mapolda Sulsel sebagai perlindungan korban.” terangnya.
Sementara itu Tim LPSK RI memberi formulir pengajuan permohonan perlindungan pemenuhan hak prosedural dan medis.
Ini dilakukan agar seluruh biaya pengobatan medis lanjutan korban akan dibiayai oleh LPSK RI.
“Keterangan yang telah kumpulkan akan segera kami bawa ke rapat paripurna pimpinan di LPSK RI di Jakarta.” terang Yogi Suryamansyah, Tim LPSK RI.
Hingga saat ini, Dosen UMI Andri Mamonto masih terus menjalani perawatan terkait ada penyempitan saraf di leher dan kepala bagian kiri.(*)
