Selasa, Juni 18, 2024

RMB Berang Ketua DPRD Palopo Diam-diam Usulkan Calon Pj Wali Kota ke Kemendagri

Terkait
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

IDEAtimes.id, PALOPO – Sikap ketua DPRD kota Palopo Dr. Hj. Nurhaenih, S.Kp.,M.Kesi disoroti sejumlah ketua partai Politik.

Pasalnya, politisi Golkar tersebut dikabarkan diam-diam mengirim nama calon Pj Wali Kota ke Kemendagri tanpa diketahui oleh fraksi yang ada di DPRD.

Ketua DPD Golkar Palopo Rahmat Masri Bandasi atau RMB mengatakan, sebelum nama dikirim, harusnya ketua DPRD lebih dulu menembuskan ke fraksi.

“Harusnya keputusan itu ditembuskan pula ke fraksi. Dengan tegas saya sesalkan sikap pimpinan DPRD yang membuat keputusan secara tertutup.” ungkap RMB, Kamis, 10 Agustus 2023.

“Kebetulan Ketua DPRD dari Fraksi Golkar, maka selaku pimpinan partai, saya akan berikan teguran dan laporkan ke DPD Sulsel untuk evaluasi Ketua DPRD,” tegasnya.

Wakil wali Kota Palopo ini pun akan mengadukan hal ini kepada Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan untuk melakukan penggantian tsu rolling jabatan ketua DPRD.

‘Karena bukan kali ini saja, dinilai melakukan pelanggaran kebijakan partai, tapi sudah beberapa kali. Larangan tertulis partai bagi Fraksi Golkar, dua kali dilanggar,” terang RMB lagi.

Soal usulan Pj Wali Kota kata RMB, mekanismenya adalah pimpinan merapatkan usulan dari masing-masing fraksi secara transparan.

“Jangan dilakukan tertutup seperti ada sesuatu yang disembunyikan. Yang mana, cara-cara seperti itu, menyalahi etika berpartai.” tegasnya lagi.

“Contohnya di Bone. DPRD melaksanakan rapat paripurna untuk menetapkan usulan Pj Bupati. Di provinsi juga begitu. DPRD Sulsel juga melaksanakan sidang paripurna. Di sini (Palopo), masa pimpinan DPRD tertutup. Ada apa,” ucap RMB dengan nada tanya.

Ditambahkan, Fraksi Golkar adalah perpanjangan Partai Golkar di DPRD. Apa yang dilakukan anggota fraksi, harus sejalan dengan kebijakan partai, dan harus dilaporkan ke DPD Golkar. Termasuk Ketua DPRD Palopo, anggota Fraksi Golkar. Sehingga segala kebijakan dan keputusan dibuat terkait lembaga DPRD, harus dilaporkan ke DPD Golkar.

”Kalau sudah tidak mau diatur oleh Golkar, silakan keluar. Karena anggota fraksi itu pekerja partai, bukan petugas partai lain yang mau disuruh-suruh partai lain,” tutup dia.

(Adel/Iksan)

spot_img
Terkini

Tancap Gas Pilkada Bone, Yasir Machmud : Alhamdulillah Permintaan Masyarakat

IDEAtimes.id, BONE - Perhelatan politik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 mulai menggeliat khususnya Kabupaten Bone. Pilkada tahun ini akan...
Terkait

IDEAtimes.id, PALOPO – Sikap ketua DPRD kota Palopo Dr. Hj. Nurhaenih, S.Kp.,M.Kesi disoroti sejumlah ketua partai Politik.

Pasalnya, politisi Golkar tersebut dikabarkan diam-diam mengirim nama calon Pj Wali Kota ke Kemendagri tanpa diketahui oleh fraksi yang ada di DPRD.

Ketua DPD Golkar Palopo Rahmat Masri Bandasi atau RMB mengatakan, sebelum nama dikirim, harusnya ketua DPRD lebih dulu menembuskan ke fraksi.

“Harusnya keputusan itu ditembuskan pula ke fraksi. Dengan tegas saya sesalkan sikap pimpinan DPRD yang membuat keputusan secara tertutup.” ungkap RMB, Kamis, 10 Agustus 2023.

“Kebetulan Ketua DPRD dari Fraksi Golkar, maka selaku pimpinan partai, saya akan berikan teguran dan laporkan ke DPD Sulsel untuk evaluasi Ketua DPRD,” tegasnya.

Wakil wali Kota Palopo ini pun akan mengadukan hal ini kepada Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan untuk melakukan penggantian tsu rolling jabatan ketua DPRD.

‘Karena bukan kali ini saja, dinilai melakukan pelanggaran kebijakan partai, tapi sudah beberapa kali. Larangan tertulis partai bagi Fraksi Golkar, dua kali dilanggar,” terang RMB lagi.

Soal usulan Pj Wali Kota kata RMB, mekanismenya adalah pimpinan merapatkan usulan dari masing-masing fraksi secara transparan.

“Jangan dilakukan tertutup seperti ada sesuatu yang disembunyikan. Yang mana, cara-cara seperti itu, menyalahi etika berpartai.” tegasnya lagi.

“Contohnya di Bone. DPRD melaksanakan rapat paripurna untuk menetapkan usulan Pj Bupati. Di provinsi juga begitu. DPRD Sulsel juga melaksanakan sidang paripurna. Di sini (Palopo), masa pimpinan DPRD tertutup. Ada apa,” ucap RMB dengan nada tanya.

Ditambahkan, Fraksi Golkar adalah perpanjangan Partai Golkar di DPRD. Apa yang dilakukan anggota fraksi, harus sejalan dengan kebijakan partai, dan harus dilaporkan ke DPD Golkar. Termasuk Ketua DPRD Palopo, anggota Fraksi Golkar. Sehingga segala kebijakan dan keputusan dibuat terkait lembaga DPRD, harus dilaporkan ke DPD Golkar.

”Kalau sudah tidak mau diatur oleh Golkar, silakan keluar. Karena anggota fraksi itu pekerja partai, bukan petugas partai lain yang mau disuruh-suruh partai lain,” tutup dia.

(Adel/Iksan)

spot_img
Terkini

Tancap Gas Pilkada Bone, Yasir Machmud : Alhamdulillah Permintaan Masyarakat

IDEAtimes.id, BONE - Perhelatan politik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 mulai menggeliat khususnya Kabupaten Bone. Pilkada tahun ini akan...

Berita Lainnya

spot_img