IDEAtimes.id, MAKASSAR – Organisasi Kepemudaan (OKP) GM Kiara kota Makassar menyoroti pelantikan pengurus DPD II KNPI Kota Makassar dibawah kepemimpinan Baso Muhammad Ikram.
Sekretaris GM Kiara Muhammad Iqbal mengatakan, pelantikan tersebut cacat organisasi dan dilaksanakan tanpa landasan aturan organisasi atau AD/ART.
Hal itu menyusul pembatalan hasil sidang pleno IV Musda KNPI Kota Makassar oleh DPD I KNPI Sulawesi Selatan dibawah kepemimpinan Andi Surahman Batara yang menetapkan Baso Muhammad Ikram sebagai Ketua terpilih.
“Lucu juga karena pelantikan tetap berlangsung sedangkan hasil pleno IV musda lalu sudah dibatalkan artinya secara aturan sudah jelas tidak sah lagi atau batal. Tapi kok bisa dilantik.” ungkap Iqbal saat dihubungi, Sabtu, (26/4).
“Bisa jadi yang dilantik dan melantik memang tidak paham aturan organisasi, karena jelas ada pembatalan hasil musda.” ujarnya.
Baso Ikram sendiri melaksanakan pelantikan di Lapangan Karebosi, Jumat, (25/4) yang dilantik oleh Ketua KNPI Sulsel Nurkanita.
Harusnya lanjut Iqbal, jika mereka tetap ingin melantik maka terlebih dahulu menggelar Rapimda dan Musda.
“Tidak masalah sebenarnya mau dilantik siapa tapi kalau tetap mau dilantik yah Rapimda dulu kemudian Musda, tidak begini prosesnya, masa hal seperti itu tidak paham. Karena semua proses yang menetapkan Baso Ikram sebagai ketua terpilih dinyatakan gugur, lantas dasarnya dari mana.” tegasnya.
“Setahu saya juga (Kanita) waktu periode lalu menunjuk Plt KNPI Makassar tapi tidak melaksanakan musda, harusnya itu yang dia selesaikan.” cetusnya.
Sebagai OKP berhimpun, Iqbal menilai langkah Baso Ikram keliru dan tidak mengedepankan prinsip etika berorganisasi.
“Yang lucunya adalah Ikram mengikuti proses Musda dengan okp dan dpk bersama KNPI Sulsel dibawah kepemimpinan Andi Surahman Batara tapi kenapa tiba-tiba membelot. Kan ini keliru. Tidak ada etika berorganisasi.” tegasnya lagi.
“Harusnya sejak awal kalau memang tidak sejalan yah tidak harus ikut di Musda itukan, jangan nanti dipenghujung mau pelantikan tiba-tiba ubah haluan. Sama saja anda tidak memperlihatkan diri sebagai seorang ketua.” ujarnya.
Tak hanya itu, Iqbal juga menekankan jika KNPI bukanlah sebuah perusahaan yang dikelola secara otoriter atau hanya dengan satu orang saja.
“Harus diingat bahwa KNPI bukan perusahaan, jangan sampai mereka ini merasa seperti manajer, oh salah itu, KNPI ini milik OKP.” tuturnya.
“Jangan karena mungkin merasa orang dekat pemerintahan lantas mau seenaknya sama OKP, tidak boleh begitu.” tandasnya.
Sebelumnya, Ketua DPD I Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulawesi Selatan, Andi Surahman Batara, resmi menunjuk Syamsul Bahri Majjaga sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD II KNPI Kota Makassar.
Keputusan ini disampaikan menyusul pembatalan hasil penetapan pleno IV yang sebelumnya menetapkan Baso Muhammad Ikram sebagai ketua terpilih.
Penunjukan tersebut dilakukan sebagai bentuk koreksi terhadap dinamika organisasi yang dinilai menyimpang dari prinsip-prinsip etik dan konstitusi kelembagaan KNPI.
Andi Surahman menegaskan bahwa langkah ini tidak semata menyangkut posisi struktural, tetapi sebagai upaya menjaga marwah dan arah gerak organisasi kepemudaan.
“Kami tidak bisa tinggal diam. Ketika organisasi dijalankan dengan mengabaikan prinsip kolektif-kolegial dan lebih condong pada kepentingan sempit, maka langkah penyelamatan harus diambil. Penunjukan ini adalah reposisi nilai-nilai dasar KNPI,” ujar Andi Surahman, Jumat (25/4/2025).
Dalam mandatnya, Ketua DPD I KNPI Sulsel juga memerintahkan Syamsul Bahri untuk segera mempersiapkan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI Makassar yang baru, guna mengembalikan proses demokrasi organisasi sesuai dengan mekanisme yang sah dan inklusif.
Syamsul Bahri Majjaga yang menerima mandat sebagai Plt menyatakan komitmennya untuk segera melakukan konsolidasi seluruh unsur organisasi kepemudaan (OKP) di Kota Makassar.
Ia menekankan pentingnya dialog terbuka dan penyatuan visi dalam membangun kembali KNPI sebagai wadah perjuangan pemuda.
“Kami akan mengajak semua unsur untuk terlibat aktif dalam konsolidasi. Proses ini bukan hanya menyatukan kekuatan, tetapi juga membangun kesadaran etis bersama bahwa KNPI adalah ruang kolektif, bukan panggung personal,” tegas Syamsul.
Ia juga menyoroti rencana pelantikan terhadap Baso Muhammad Ikram yang dinilai cacat secara prosedural dan tidak memiliki legitimasi kuat di internal organisasi.
“KNPI harus dijalankan dengan menjunjung tinggi asas transparansi, demokrasi, dan kepatuhan terhadap konstitusi organisasi. Ini saatnya kita benahi dari dalam,” pungkasnya.
Langkah ini mendapat sorotan luas dari kalangan OKP dan pengurus KNPI di Sulsel, yang berharap agar penunjukan Plt ini dapat menjadi awal dari pembenahan dan penyatuan kembali gerakan kepemudaan di Kota Makassar. (*)
