IDEAtimes.id, MAKASSAR — Aliansi KALTIM Bersuara Makassar yang terdiri dari mahasiswa asal Kutai Timur, Bontang, Balikpapan, Paser, dan Berau menggelar aksi demonstrasi sebagai respons atas situasi demokrasi dan tata kelola anggaran di Kalimantan Timur yang dinilai semakin problematik.
Dalam aksinya, massa menyoroti dua isu utama di Kepemimpinan Rudi Mas’ud sebagai Gubernur yakni kebijakan anggaran yang dinilai tidak berpihak pada rakyat serta menguatnya gejala dinasti politik dalam struktur kekuasaan daerah.
Sorotan tersebut mencuat setelah publik dikejutkan oleh alokasi anggaran sebesar Rp25 miliar untuk renovasi rumah jabatan gubernur serta Rp8,5 miliar untuk pengadaan mobil dinas.
Di tengah kebutuhan mendesak masyarakat terhadap sektor pendidikan, kesehatan, dan pemulihan ekonomi, kebijakan tersebut dinilai tidak tepat sasaran.
Aliansi KALTIM Bersuara Makassar menilai, besarnya anggaran itu bukan sekadar persoalan nominal, tetapi mencerminkan cara kerja kekuasaan yang dinilai semakin jauh dari kepentingan rakyat.
“Ini bukan sekadar soal anggaran miliaran rupiah. Ini adalah potret bagaimana kekuasaan bekerja. Ketika tidak dikontrol secara sehat, kebijakan yang lahir cenderung elitis dan jauh dari kepentingan rakyat,” ujar Herlina perwakilan aliansi dalam orasinya, Selasa, (21/4).
Mereka juga menilai, praktik dinasti politik berpotensi memperkuat konsentrasi kekuasaan dalam lingkaran terbatas, sehingga melemahkan fungsi kontrol publik dan mengaburkan transparansi.
Menurut aliansi, kondisi tersebut menjadi tantangan serius bagi demokrasi di Kalimantan Timur.
Secara prosedural demokrasi masih berjalan, namun substansinya dinilai mulai tergerus karena ruang partisipasi publik yang semakin sempit.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya mendesak transparansi dan evaluasi terhadap anggaran renovasi rumah jabatan dan pengadaan mobil dinas, menolak praktik dinasti politik, serta mendorong realokasi anggaran ke sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, mereka juga menuntut agar pemerintah membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas dalam proses pengambilan kebijakan serta memperkuat akuntabilitas kekuasaan eksekutif.
Aliansi menegaskan bahwa gerakan ini bukan aksi sesaat, melainkan bagian dari konsolidasi mahasiswa Kalimantan Timur dalam mengawal arah demokrasi agar tetap berpihak pada rakyat.
“Kami tidak sedang melawan individu, tetapi sistem yang berpotensi merusak demokrasi. Jika kekuasaan terus terkonsentrasi dan anggaran tidak berpihak, maka rakyat hanya akan menjadi penonton di daerahnya sendiri,” tegasnya.
Aksi tersebut menjadi penegasan bahwa mahasiswa akan terus hadir sebagai kekuatan kontrol sosial.
Aliansi KALTIM Bersuara Makassar memastikan pengawalan terhadap isu ini akan berlanjut hingga ada langkah konkret dari pemerintah. (*)
