IDEAtimes.id, PALOPO – Polemik kepemilikan lahan hibah dari Pemerintah Daerah (Pemda) Luwu kepada Universitas Andi Djemma (Unanda) kembali mencuat.
Lahan seluas kurang lebih 30 hektare yang terletak di Desa Baramamase dan Kalibamamase itu disorot karena dinilai belum dimanfaatkan secara optimal selama hampir satu dekade.
Sejak proses pembebasan lahan sekitar tahun 2017, area tersebut diketahui sempat menuai penolakan dari warga.
Pasalnya, lahan yang sebelumnya digunakan sebagai areal persawahan dan sumber mata pencaharian masyarakat itu dialihkan untuk rencana pembangunan kampus.
Namun hingga kini, pembangunan yang dimaksud belum juga terealisasi.
Kondisi tersebut membuat masyarakat setempat hidup dalam ketidakpastian, karena sewaktu-waktu khawatir akan adanya aktivitas pembangunan yang dapat menghentikan pengelolaan lahan yang selama ini mereka garap.
Mantan Ketua Ikatan Mahasiswa Walenrang Lamasi (IMWAL), Muh. Khalil Akbar, yang juga berdomisili di Desa Baramamase, meminta Pemda Luwu untuk mengevaluasi kembali status hibah tersebut.
“Jika memang tidak sesuai dengan komitmen awal, sebaiknya status hibah itu ditinjau ulang atau bahkan dicabut, agar bisa dialihkan ke hal yang lebih produktif demi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar lahan tersebut tidak disalahgunakan dengan dalih pengembangan pendidikan.
“Jangan sampai hanya dijadikan sarana untuk kepentingan segelintir pihak dengan mengatasnamakan pendidikan. Ini bisa mengarah pada komersialisasi pendidikan,” tegasnya.
Khalil turut mendorong DPRD Kabupaten Luwu untuk mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang berkembang terkait persoalan tersebut.
Senada dengan itu, Bayu Purnomo, tokoh pemuda Walmas yang juga alumni Universitas Andi Djemma, menilai kondisi lahan yang terbengkalai selama kurang lebih 10 tahun merupakan ironi.
Menurutnya, percepatan penguasaan lahan saat itu diduga berkaitan dengan upaya pemenuhan syarat Unanda menuju status Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
“Kami tentu mendukung jika ada perguruan tinggi negeri di wilayah Walmas. Namun faktanya sampai hari ini Unanda belum menjadi PTN, sementara lahannya juga tidak dimanfaatkan. Ini yang menjadi pertanyaan,” kata Bayu.
Ia juga menyoroti proses pembebasan lahan yang dilakukan menjelang masa panen warga, yang saat itu dinilai terkesan terburu-buru.
“Atas kondisi ini, kami meminta Pemda Luwu mempertimbangkan kembali status hibah lahan tersebut. Lebih baik dikembalikan ke Pemda dan dimanfaatkan kembali oleh masyarakat seperti sebelumnya,” tambahnya.
Bayu menegaskan, selama hampir satu dekade masyarakat hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian tanpa adanya kejelasan pemanfaatan lahan oleh pihak kampus.
“Kasihan masyarakat, sudah hampir 10 tahun dihantui ketakutan akan adanya eksekusi, padahal hingga kini belum ada aktivitas akademik yang dilakukan di lokasi tersebut,” pungkasnya. (*)
