IDEAtimes.id, MAKASSAR – Polemik seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) provinsi Sulawesi Selatan sampai hari ini masih menjadi pembahasan publik.
Pasalnya, salah satu peserta asal kota Makassar yaitu Cathlyn Yvaeni Lesmana diduga didiskualifikasi meski masuk tiga besar.
Kabar yang beredar, Cathlyn didiskualifikasi setelah adanya diskriminasi dari panitia.
Dibalik polemik ini, muncul satu nama yang disebut-sebut mengganti posisi Cathlyn yaitu Keisha Ratu Utami.
Keisha dituding tidak masuk 10 besar hasil kualifikasi paskibraka namun mengganti posisi Cathlyn.
Bahkan, Keisha dituduh merupakan anak pejabat dan lolos lewat jalur istimewa.
Namun, kabar itu semua dibantah oleh salah satu akun facebook @Muhtar Kep yang menegaskan Keisya merupakan anak ibu kantin sekolah.
“Keisya hanyalah anak sederhana, putri seorang guru dan ibu kantin sekolah. Tidak ada jalur istimewa, tidak ada dukungan dari pejabat mana pun.” tulis Muhtar, dikutip, Selasa, (02/6).
“Perjalanannya hingga lolos sebagai peserta Paskibraka Nasional adalah buah dari kerja keras, disiplin, latihan tanpa henti, serta doa tulus kedua orang tua.” katanya.
Muhtar mengatakan, kisah Keisya mengajarkan bahwa mimpi besar bisa diraih siapa saja.
“Mari kita apresiasi prestasinya dan terus mendukung generasi muda yang berjuang dengan kemampuan serta dedikasi terbaiknya.” tutupnya.
BPIP Buka Suara
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) buka suara mengenai isu diskriminasi dalam seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat nasional 2026 di Sulawesi Selatan (Sulsel).
BPIP menegaskan tak ada diskriminasi dalam seleksi itu.
BPIP merespons viralnya seorang siswi SMA asal Kota Makassar Cathlyn disebut dicoret dari seleksi calon Paskibraka tingkat nasional karena dugaan diskriminasi.
“Tadi berdasarkan pertanyaan tadi bahwa ada diskriminasi, kami pastikan bahwa setiap proses itu juga dimonitor oleh BPIP. Jadi tidak ada tindakan diskriminasi tersebut,” kata Wakil Kepala BPIP Rima Agristina saat menjawab soal kabar diskriminasi dalam proses seleksi Paskibraka di Sulsel dalam konferensi pers di kantor BPIP, Jumat (29/5/2026).
Rima mengatakan Pemprov Sulsel juga telah memberikan pernyataan soal dugaan diskriminasi tersebut.
Dia mengatakan BPIP telah mengirimkan tim untuk memantau proses seleksi sesuai aturan.
“Kita semua mendukung agar justru dengan peringatan Hari Lahir Pancasila terjadi harmonisasi, persatuan semuanya. Dan kami di BPIP juga ketika mendapatkan laporan-laporan, kami langsung menerjunkan tim untuk melihat apakah isu tersebut berkembang sesuai apa yang disampaikan ya, dan kami mengecek memastikan bahwa penanganannya itu sesuai dengan peraturan yang ada,” ujarnya. (*)
