IDEAtimes.id, MAKASSAR – Ketua DPD I Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulawesi Selatan, Fadel Muhammad Tauphan Ansar, menunjuk Andi Muh. Idik Indra sebagai Karateker Ketua DPD II KNPI Kabupaten Bantaeng.
Penunjukan tersebut diputuskan melalui rapat pleno DPD I KNPI Sulsel yang digelar di Sosial Brand, Jalan Boulevard, Kota Makassar, Rabu (18/11/2026).
Rapat pleno tersebut dipimpin langsung Fadel Muhammad Tauphan Ansar, didampingi Sekretaris DPD I KNPI Sulsel Ahmad Perdana, serta sejumlah koordinator bidang dan wakil ketua.
Fadel mengatakan, penunjukan karateker tersebut merupakan bagian dari langkah organisasi untuk memastikan agenda kepemudaan dan konsolidasi KNPI berjalan hingga ke tingkat daerah.
Menurutnya, salah satu tugas utama karateker adalah mempersiapkan dan melaksanakan Musyawarah Daerah (Musda) DPD II KNPI Kabupaten Bantaeng.
“Agenda organisasi harus segera berjalan sampai ke tingkat DPK. Makanya, kita menunjuk karateker untuk Kabupaten Bantaeng,” ungkap Fadel.
Ia menegaskan, karateker yang telah ditunjuk harus menjalankan tugas dan tanggung jawab organisasi sesuai mekanisme serta ketentuan yang berlaku.
“Nanti karateker akan melaksanakan Musda sesuai dengan aturan yang ada,” tegasnya.
Sementara itu, Andi Muh. Idik Indra menyampaikan terima kasih kepada jajaran DPD I KNPI Sulsel, khususnya Ketua Fadel Muhammad Tauphan Ansar, atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.
Ia menyatakan siap menjalankan amanah tersebut dengan mengedepankan aturan organisasi dan arahan dari DPD I KNPI Sulsel.
“Sesuai arahan Ketua DPD I, saya akan menjalankan agenda organisasi berdasarkan aturan yang ada,” ujarnya.
Terkait jadwal pelaksanaan Musda KNPI Bantaeng, Indra menyebut pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut dari DPD I KNPI Sulsel.
“Jadwal Musda sesuai arahan DPD I. Kita cuma melaksanakan saja,” tandasnya.
Dengan penunjukan karateker tersebut, diharapkan roda organisasi KNPI di Kabupaten Bantaeng dapat kembali berjalan optimal, sekaligus mempersiapkan pelaksanaan Musda sebagai bagian dari proses konsolidasi kepengurusan. (*)