IDEAtimes.id, LUWU – Bupati Luwu, H. Patahudding, menyampaikan jawaban pemerintah daerah atas tujuh pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Luwu terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Jawaban tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Luwu yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD Luwu, Rabu (18/11/2026).
Dalam penyampaiannya, Patahudding mengapresiasi pandangan, saran, dan masukan yang disampaikan tujuh fraksi DPRD Luwu, yakni Fraksi PPP, PDIP, PKB, Demokrat, Gerindra, Golkar, dan NasDem.
Ia juga menyampaikan terima kasih atas persetujuan secara umum seluruh fraksi untuk melanjutkan Ranperda APBD 2027 ke tahapan pembahasan selanjutnya.
Menurut Patahudding, berbagai masukan dari fraksi-fraksi DPRD menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menyempurnakan rancangan anggaran agar kebijakan yang disusun benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat dan mendukung prioritas pembangunan daerah.
Salah satu fokus utama pembangunan Kabupaten Luwu pada 2027, kata dia, adalah penguatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.
Pembangunan serta peningkatan jalan, jembatan, dan akses antarkawasan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, menekan biaya distribusi, membuka keterisolasian wilayah, serta memperlancar mobilitas masyarakat.
“Pembangunan infrastruktur bukan hanya tentang membangun jalan dan jembatan, tetapi bagaimana membuka akses masyarakat, memperlancar distribusi hasil produksi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Kabupaten Luwu. Karena itu, program pembangunan harus disusun berdasarkan kebutuhan dan skala prioritas agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ungkap Patahudding.
Selain pembangunan infrastruktur, pemerintah daerah juga berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dasar, khususnya sektor pendidikan dan kesehatan, serta memperkuat sektor pertanian yang menjadi salah satu penopang utama perekonomian Kabupaten Luwu.
Pengentasan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik turut menjadi perhatian dalam penyusunan APBD 2027.
“Kita ingin APBD Tahun Anggaran 2027 benar-benar menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program yang direncanakan harus memberikan dampak nyata, terutama dalam peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, penguatan sektor pertanian, serta upaya pengentasan kemiskinan,” tegasnya.
Seluruh kebijakan tersebut diarahkan untuk mendukung visi pembangunan Kabupaten Luwu, yakni Unggul, Berkarakter, dan Berbasis Agribisnis.
Patahudding berharap sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD terus terjaga sehingga setiap program pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menginstruksikan seluruh kepala perangkat daerah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar hadir secara langsung, tidak diwakilkan, dalam setiap tahapan pembahasan APBD serta mempersiapkan seluruh dokumen yang dibutuhkan.
Ia turut menegaskan larangan perjalanan dinas ke luar daerah tanpa izin Bupati dan pimpinan DPRD selama proses pembahasan APBD berlangsung.
Rapat paripurna tersebut dihadiri Wakil Bupati Luwu Muh. Dhevy Bijak Pawindu, Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Muh. Rudi, Ketua DPRD Luwu Ahmad Ghazali, anggota DPRD, para asisten dan tenaga ahli, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), para camat, serta undangan lainnya. (*)