IDEAtimes.id, NUNUKAN – Tim Panitia Khusus (Pansus) DPRD Nunukan terkait LKPJ Bupati Nunukan Tahun 2020 telah menyelesaikan monitoring atas penggunaan APBD Tahun 2020.
“Seluruh catatan tim monitoring diserahkan ke fraksi-fraksi Fraksi DPRD untuk membahasnya dan membuat kesimpulan,” kata Ketua Pansus DPRD Nunukan, Hamsing, Senin (19/4/2021).
Lima Fraksi DPRD Nunukan diberikan waktu selama 3 hari untuk memberikan masukan dan catatan terkait LKPJ Bupati tahun 2020.
Selanjutnya hasil rapat fraksi diserahkan ke Pansus untuk dirumuskan sebelum dilaporkan dalam rapat paripurna.
BUS SEKOLAH TAK TERURUS
Menurut Hamsing, sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur menjadi catatan penting yang harus dibahas.
Sebagai contoh, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum memaksimalkan dengan baik penggunaan anggaran untuk bus sekolah.
“Banyak temuan kendaraan bus angkutan sekolah di kecamatan mangkrak karena rusak, kondisi ini disebabkan kurangnya pengelolaan alat sarana,” ucapnya.
KESEJAHTERAAN DIPERTANYAKAN
Tim Pansus juga mempertanyakan masih banyaknya penghimpunan dana yang dibuat masyarakat untuk membantu masyarakat yang sakit.
Keadaan ini patut dipertanyakan apakah tingkat kesejahteraan masih rendah.
Kondisi seperti itu, kata Hamsing, tidak terlepas dari masih rendahnya pendapatan masyarakat.
Perlu dipertanyakan apakah masyarakat di Kabupaten Nunukan masuk kategori masyarakat miskin, di bawah garis kemiskinan, atau sejahtera.
“Tiap ada yang sakit ada penghimpunan dana oleh masyarakat. Ini dampak kurang sejahtera dan ekonomi masyarakat sehingga sulit mengakses kesehatan,” bebernya.
KUALITAS JALAN RENDAH
Menurut Hamsing, Tim Monitoring juga melihat, ke depan pembangunan infrasturktur perlu lebih memperhatikan kualitasnya.
Kualitas jalan misalnya, masih ditemukan beberapa peningkatan jalan dalam bentuk aspal Lapisan Penetrasi Makadam (Lapen) tak bertahan lama alias cepat mengalami kerusakan cukup parah.
Terhadap persoalan ini pula, DPRD menyarankan, jika pemerintah tetap mempertahankan aspal Lapen, maka tingkatkan kualitasnya atau mengganti pengaspalan jalan menggunakan lapisan Asphalt Concrete-Binder Course (AC-BC).
“Kita mau pekerjaan fisik bisa dimaksimalkan masyarakat dengan asas manfaat baik, maka itu, perlu diperhatikan kualitas kegiatan,” ujarnya.
PROYEK SEPTIK TANK PERDESAAN
Satu hal yang belum tuntas dimonitoring adalah kegiatan pembangunan septik tank komunal dan individual.
Kegiatan fisik ini terbagi di beberapa desa dan jumlahnya cukup banyak dengan besaran anggaran dari APBN berbeda-beda.
Sebagai contoh, pembangunan septik tank individual perdesaan sebanyak 76 Kepala Keluarga (KK) Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik.
Proyek ini dikelola oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (SKM) lewat sumber dana DAK Reguler sebesar Rp994.738.650.
“DPRD kesulitan melacak keberadaan proyek karena SKM tidak mendampingi Tim Monitoring saat melakukan monitiring,” beber Hamsing. (**)
