IDEAtimes.id, MAKASSAR – Untuk mengurai kemacetan di Kota Makassar, pemerintah kota bakal menyasar jalan satu arah yang telah berubah menjadi dua arah.
Pemerintah Kota Makassar bakal memperbaiki sistem transportasi. Pertama, dengan membuat managemen trafic dengan mengubah jalur satu arah.
“Kalau Pettarani sudah 4 lajur itu tidak ada masalah yang masalah itu kalau masih 2 arah. Karena kalau tidak kita satu arahkan kemacetan akan mengancam kita ke depan,” kata Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto, Rabu, 1 Desember 2021.
Dalam waktu dekat pihaknya akan memperbaiki tatanannya. Apalagi sudah ada busway yang beroperasi.
Merespons itu, Sekretaris Komisi C DPRD Kota Makassar, Fasruddin Rusli mengatakan rencana tersebut sangat baik.
Menurutnya, jalanan yamg merupakan jalan penghubung di Makassar memang harus satu arah.
Selama ini menurut Fasruddin, beberapa jalan seperti Jalan Rappocini, Jalan Landak, maupun Jalan Sungai Saddang menjadi sarang kemacetan.
Kemacetan di beberapa jalan tersebut baginya harus diurai dengan menerapkan sistem satu arah.
“Di jam kantor maupun jam pulang kantor macetnya luar biasa sehingga harus diambil satu jalan cepat. Rata-rata jalan seperti Rappocini, Landak, Sungai Saddang yang jalan penghubung itu harus satu arah,” ungkapnya.
Kemacetan yang kerap terjadi di beberapa jalan tersebut sangat berimbas ke pengguna jalan. Apalagi, kata dia, dari tahun ke tahun penduduk Kota Makassar semakin bertambah.
“Kota Makassar penduduknya semakin bertambah. Jumlah pengguna kendaraan baikk yang beroda 2 dan 4 bertambah tiap bulan. Sehingga penambahan ruas jalan kita yang tidak bertambah, ruang-ruang kemacetan akan timbul sendirinya. Maka kebijakan ini salah satu lamgkah terbaik,” jelasnya.
Namun sebelum itu, Fasruddin mengingatkan ke pemerintah untuk mengkaji terlebih dulu secara teknis jalur jalanan tersebut.
Termasuk jalan masuk dan keluar beberapa jalan supaya tidak merepotkan masyarakat.
“Jadi dengan satu arah memang harus dicari titik temunya, keluarnya dimana. Sehingga masyarakat tidak bingung tentang aturan ini,” serunya.
Penerapannya, kata dia, juga harus disosialisasikan terlebih dahulu, baik secara langsung maupun melalui berbagai media.
“Karena untuk melakukan rekayasa lalu lintas, ini penuh resiko, dan itu harus dilakukan sosialisasi dulu kepada masyarakat. Baik di media cetak maupun di media seperti spanduk dan baliho,” tutupnya. (*)
