IDEAtimes.id, MAKASSAR – Puspolkam Indonesia menanggapi rencana perubahan pemilihan umum dari proporsional terbuka ke tertutup.
Firman Jaya Daeli selaku Ketua Dewan Pembina Puspolkam mengatakan, dari berbagai riset dan studi ia lakukan, Indonesia sudah beberapa kali menggunakan proporsional tertutup.
“Sesuai hasil riset dan studi kita Indonesia ini kan sudah beberapa kali menggunakan sistem (proporsional tertutup) itu. Tapi kan memang sistem pemilihan itu ada variannya lagi kemudian terbuka adalagi variannya.” ungkap Firman kepada awak media usai dialog Corner View 2023 yang dilaksanakan oleh DPW Perisai Sulsel, Selasa, (23/1/2023).
“Misalnya tahun 99 itu kita sistem tertutup tapi variannya itu adalah tidak berdasarkan nomor urut tapi itu memilih parpol kemudian nanti parpol dalam hal ini pimpinan pusatnya yang akan memilih atau menentukan anggota legislatif di dapil itu.” ujarnya.
Menurut Firman, Indonesia sudah banyak mengalami perubahan-perubahan sistem pemilihan sejak dulu.
Sehingga, lanjut dia, ada lima pertimbangan Puspolkam dalam mendukung sistem pemilihan tertutup yang saat ini tengah diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
“Yang pertama soal sistem konstitusi kita memang memastikan atau mengamanatkan bahwa peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik maka seluruh ekosistem dalam rangka untuk sumber seleksi rekrutmen penyaringan – penyaringan dan penyelesaian itu memang menempatkan partai politik dalam posisi yang menentukan seluruh ekosistem.” urainya.
“Jadi artinya berdasarkan nomor urutnya penomoran itu pengurutan itu tentu memiliki basis argumen dari partai politik, kenapa ? karena partai politik tentu diamanatkan oleh konstitusi bahwa dengan partai politik pemilu itu bukan orang perorang bukan perseorangan bukan caleg.” tuturnya.
Yang kedua, lanjut Firman, adalah Pemilu akan menjadi lebih sederhana efektif efisien memilih partai politik dan meminimalisir soal Capital liberalisasi ekonomi menjadi berkurang jika menggunakan sistem pemilihan tertutup yang.
“Ketiga yaitu Bahwa juga tidak ada pertarungan sesama di dalam partai politik yang pada ini kalau pertarungan itu muncul dan tumbuh maka itu akan melemahkan partai politik tersendiri karena konsolidasi tidak terbangun konsolidasi demokrasi tidak terbangun konseling sistem kepartaian yang kredibel akuntabel tidak terbangun.” cetusnya.
Berikutnya yaitu dalam konteks kemajemukan Indonesia juga terbuka ruang jikalau misalnya proporsional tertutup.
“Dan terakhir itu partai politik mulia secara Arif mana yang diberikan ruang untuk terpilih.” tandasnya. (*)
