IDEAtimes.id, PALOPO – Aisyah Tiar Arsyad, Calon Anggota DPR RI Partai Gerindra Dapil Sulsel III berkomitmen memperjuangkan kesejahteraan petani dan UMKM.
Sejumlah program yang diperjuangkan di DPR RI antara lain bantuan permodalan dan pendampingan bisnis bagi pelaku UMKM serta politik anggaran dan regulasi perlindungan untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
“Selain dibantu modal, tentunya juga UMKM harus dibina secara intensif sampai berhasil scale up bisnisnya. Karena itu saya akan memperjuangkan pendirian pusat inkubasi startup untuk pelaku UMKM,” kata Aisyah dalam diskusi di kafe Zero, Palopo, Senin (18/9/2023).
Caleg yang merupakan anak dari pengusaha ternama Arsyad Kasmar ini juga akan memperjuangkan nasib petani.
Selain memberikan perlindungan kepastian harga dan perlindungan lahan pertanian melalui regulasi, ia juga akan memperjuangkan anggaran untuk bantuan pupuk, dan peralatan pertanian berbasis digital.
Misalnya bantuan traktor listrik, bantuan drone untuk mempercepat pemupukan, serta bantuan bagi startup digital dan hibah pengabdian bagi akademisi yang memberikan solusi teknologi seperti penggunaan AI dan IoT untuk mengefisienkan dan mengefektifkan proses pertanian.
“Karena berdasarkan data BPS, jumlah petani itu semakin sedikit dan didominasi usia 45 tahun ke atas. Mayoritas generasi muda tidak lagi tertarik untuk bertani karena dianggap kurang menguntungkan. Nah berbeda ceritanya bila pertanian menggunakan teknologi moderen dan terotomatisasi, tentu akan lebih banyak generasi muda yang tertarik,” tandasnya.
Dalam kesempatan itu, Aisyah juga menuturkan alasan ia terjun ke dunia politik.
“Karena saya akhirnya menyadari bahwa memiliki wewenang dalam menentukan kebijakan itu jauh lebih berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ketimbang berjuang sendiri melalui CSR-CSR perusahaan yang saya miliki,” tandas Dosen Universitas Al Azhar Indonesia ini.
Dalam diskusi itu, pakar pertanian dari Universitas Cokroaminoto, Palopo, Dr Masluki MP mengamini program perjuangan Aisyah.
Dia mencontohkan petani di Malaysia yang sejahtera karena adanya perlindungan pemerintah.
“Pupuk justru tidak disubsidi di sana. Tapi berkat kebijakan satu harga oleh pemerintah Malaysia, petani tidak khawatir lagi denga penghasilan saat panen, karena kepastian harga jual telah dijamin oleh regulasi pemerintah,” kata Masluki.
Sementara itu, pakar manajemen ekonomi dari Universitas Andi Jemma, Muh Anugrah Ardhana SM MM, menimpali jika suntikan modal lebih tepat dialokasikan untuk pengembangan UMKM yang sudah memiliki bisnis berjalan ketimbang dialokasikan untuk mereka yang baru akan memulai bisnis.
“Karena banyak pemula yang manajemennya itu masih mencampurkan adukkan modal serta keuntungan bisnis dengan kebutuhan rumah tangga. Sehingga modalnya habis di belanja, padahal bisnisnya belum jalan. Berbeda kalau UMKM-nya sudah ada dan berjalan sehat, kemudian diberi suntikan modal agar semakin besar,” imbuh Anugrah. (*)
