IDEAtimes.id, Makassar;- Langkah Menteri BUMN Erick Thohir membentuk Holding dan Sub-Holding dalam struktur organisasi PT Pertamina (Persero) selanjutnya akan IPO mendapat penolakan.
Penolakan tersebut datang dari berbagai lini seperti Serikat Pekerja Pertamina, Aktivis Pemuda (KNPI) dan Aktivis Energi.
Serikat Pekerja Pertamina Celebes melalui Presiden SP, Fakhrul Islam mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Menteri BUMN adalah langkah yang sangat salah.
Dikatakan Fakhrul, dalam UUD 1945, sudah jelas bahwa semua kekayaan alam dikelolah oleh negara.
“Pasal 33 sudah jelas, kekayaan alam dikelolah oleh negara, ini ko Menteri BUMN melakukan hal yang lain-lain. Langkah Holding dan Sub Holding yang nantinya IPO itukan sama saja menjual secara halus.”Kata Fakhrul kepada awak media, Kamis, 18/6/2020 di Warunk Up Normal, Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar.
Sehingga, Kata Fakhrul, hal tersebut nantinya akan berdampak besar pada harga jual BBM dan Elpiji.
“Tentu seperti itu karena kendali pihak swasta/publik selaku pemegang saham dan hukum pasar.” Tegasnya.
Sementara itu KNPI Sulsel melalui Komisi Sumber Energi Baru dan Terbarukan Arwan Haspri mengatakan, BBM satu harga terancam akan hilang.
Ia mengatakan, terancam hilangnya BBM satu harga jika PT Pertamina betul-betul ambil oleh Swasta.
“Selama ini masyarakat menginginkan BBM satu harga di seluruh wilayah Indonesia, tapi, jika hal ini terjadi dimana swasta mengambil alih pertamina maka mimpi itu tidak akan terwujud.” Kata Napo sapaan Karibnya.
Tentu, Kata Napo, hal ini akibat pemilik Saham PT Pertamina (Persero) sepenuhnya dipegang oleh swasta.
“Sekarang negara masih mengatur tapi kalau sudah swasta? Siapa yang mau mengaturnya , kan dia cuma pikir bisnis.” Terangnya.
“Artinya kita sedang berjuang menyelamatkan rakyat bukan yang lain, ini soal energi bukan soal dapat ini itu.” Tutupnya.(*)
