IDEAtimes.id, MAKASSAR – Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Makassar, Kasrudi menyoroti performa Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin – Aliyah Mustika Ilham dalam 100 hari pertama pemerintahannya.
Sejumlah poin ia sampaikan, diantaranya program 100 hari kerja Appi-Aliyah yang menurutnya tidak berjalan efektif.
Kasrudi yang merupakan politisi dari partai besutan Presiden Prabowo itu juga menyoroti rencana pemutusan hubungan kerja (PHK).
Salah satunya rencana Perumda PDAM Makassar yang akan memutus kontrak sekitar 400 karyawan.
Tak hanya itu, Pemerintah Kota Makassar juga tengah melakukan evaluasi status tenaga honorer yang belum mendaftar sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta mereka yang tidak tercatat dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Ia menilai kebijakan ini berpotensi memicu persoalan sosial, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil.
“PHK ini dampaknya luar biasa bagi perekonomian. Orang-orang yang terdampak PHK yang menurut catatan hampir menyentuh 1.000 orang ini, mereka harus menafkahi keluarganya. Seharusnya pemerintah kota memikirkan nasib mereka dan memberi solusi,” tuturnya, Jumat, (16/5).
Kemudian terkait status posisi pejabat di pemerintah kota Makassar tak lepas dari sorotan tajam Kasrudi.
Menurutnya, hingga menjelang 100 hari kerja, masih banyak posisi yang diduduki pejabat sementara atau pelaksana tugas (Plt).
Termasuk penunjukan direksi Plt Perusda yang menurut Kasrudi tidak tepat. Seharusnya kata dia, Plt direksi Perusda diisi oleh pihak internal Perusda tersebut sehingga kebijakan yang diambil tepat sasaran.
“Kondisi seperti ini harusnya segera dibereskan agar program wali kota segera berjalan. Ujung-ujungnya masyarakat kota Makassar yang dirugikan,” Tegas Kasrudi. (*)
