IDEAtimes.id, JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat Pemuda Solidaritas Merah Putih (DPP PSMP) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengambil alih kasus korupsi di Dinas Kesehatan (Dinkes) Parepare jika Polda Sulawesi Selatan tidak menetapkan tersangka baru dalam waktu dekat.
Pernyataan yang disampaikan langsung oleh Ketua Umum DPP PSMP Anshar Ilo ini muncul setelah Polda Sulsel dinilai lambat dalam penanganan dugaan penyimpangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kesehatan Parepare tahun 2017-2018 yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp6,3 M.
“Kami menilai penanganannya cukup lambat, karena hingga saat ini belum ada penetapan tersangka baru dalam kasus tersebut, walaupun sebenarnya sudah bermuara pada penetapan calon tersangka baru,” ungkap Anshar ke wartawan, Selasa (05/08).
“Jika Polda Sulsel tidak menetapkan tersangka baru, maka kami meminta KPK untuk mengambil alih kasus ini,” lanjut Anshar.
PSMP menilai bahwa kasus korupsi di Dinkes Parepare ini sangat serius dan memerlukan penanganan yang efektif dan transparan.
Oleh karena itu, jika Polda Sulsel tidak mampu menangani kasus ini dengan baik, maka KPK harus turun tangan untuk memastikan keadilan dan transparansi.
Kasus korupsi di Dinkes Parepare ini merupakan salah satu contoh kasus korupsi yang terjadi di Sulawesi Selatan diduga menyeret nama Eks Walikota Parepare, Taufan Pawe yang saat ini menyandang sebagai status Wakil Rakyat di DPR RI.
“Polda Sulsel telah berkomitmen untuk memberantas korupsi dan mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, harusnya segera diwujudkan penindakan hukumnya,” tegas Anshar.
Menurut Anshar permintaan PSMP untuk KPK mengambil alih kasus ini menunjukkan pentingnya penanganan kasus korupsi yang efektif dan transparan bagi Masyarakat Sulawesi Selatan berharap.
“Kita ingin pelaksanaan hukum di Sulsel dalam penanganan kasus korupsi bisa berjalan efektif dan transparan agar kasus ini dapat diselesaikan dengan cepat dan adil,” lugas Anshar. (*)
