IDEAtimes.id, MAKASSAR – Salah satu nama calon direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kota Makassar Hamzah Ahmad menuai sorotan.
Nama Hamzah Ahmad masuk dalam empat nama jajaran direksi PDAM yang lolos seleksi usai mengikuti Uji Kompetensi dan Kepatutan (UKK) beberapa waktu lalu.
Namun, Hamzah disorot setelah pernah ditetapkan tersangka setelah diduga terlibat kasus korupsi korupsi PDAM Makassar dengan nilai kerugian negara Rp 19 miliar.
Setelah menjalani beberapa sidang, Hamzah kemudian divonis bebas oleh hakim setelah dianggap tidak bersalah.
Ketua Aliansi Mahasiswa, Pemuda dan Rakyat (AMPERA) Sulawesi Selatan Furqan mengatakan, meski telah divonis bebas, itu bukan alasan bagi pemerintah kota Makassar untuk memakai jasanya kembali.
“Sudah sangat jelas bahwa banyak catatan buruk yang tercatat di perjalanan Hamzah selama memimpin PDAM. Ini soal kepercayaan publik,” ungkap Furqan saat dihubungi, Minggu, (14/9).
“Seharusnya status itu menjadi dasar pemerintah kota dalam hal ini Wali Kota untuk mempertimbangkan kembali meloloskan dia (Hamzah) sebagai Direksi.” bebernya.
Menurut Furqan, Wali Kota tidak boleh menutup mata dengan catatan hukum yang dilakukan oleh Hamzah sata iti meski dinyatakan tidak bersalah.
“Oke kita sepakat bahwa dia sudah vonis bebas, tapi pertanyaannya sederhana, kenapa dia bisa terseret dalma laporan itu dan sempat dinyatakan tersangka ?.” ujarnya.
“Semua kemungkinan bisa digunakan, bisa saja korban, bisa saja juga memang terlibat, tapi pada dasarnya kita harus melihta bahwa memang ada catatan buruk yang ditinggalkan Hamzah.” tegasnya.
Sehingga, Furqna meminta agar Wali Kota melalui Panitia Seleksi bisa mengevaluasi atau mengugurkan Hamzah.
“Harus dievaluasi dan ujungnya adalah digugurkan, Wali Kota harus mengambil sikap, jangan sampai nanti malahan kejadian sebelumnya terulang.” tutupnya. (*)
