IDEAtimes.id, PALOPO – Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Sulawesi Selatan menyoroti lambannya penanganan dugaan penyimpangan anggaran tunjangan rumah dinas (rumdin) DPRD Kota Palopo oleh pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Palopo.
Kasus yang dimaksud berkaitan dengan pemberian tunjangan rumah dinas bagi pimpinan DPRD Palopo periode 2019–2024 yang dianggarkan setiap tahun dalam APBD Kota Palopo.
Berdasarkan data yang diterima LMND Sulsel, terdapat dugaan bahwa sejumlah pimpinan DPRD saat itu tidak menempati rumah dinas namun tetap menerima tunjangan bulanan.
Ketua LMND Sulsel, Adri Fadli, mendesak Kejari Palopo untuk mengambil langkah konkret dalam menindaklanjuti laporan atau temuan masyarakat terkait hal tersebut.
“LMND Sulsel menilai penanganan dugaan penyimpangan tunjangan rumah dinas DPRD Palopo belum menunjukkan progres yang signifikan. Kami mendorong Kejaksaan untuk bersikap transparan dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu,” ujar Adri, Rabu (16/10/2025).
LMND Sulsel juga meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel untuk memantau dan, bila perlu, mengambil alih proses penanganan kasus agar berjalan secara objektif dan bebas dari intervensi.
“Jika Kejari Palopo dinilai belum optimal, maka Kejati Sulsel perlu turun tangan untuk memastikan keadilan berjalan,” tambah Adri.
Selain itu, LMND Sulsel mendesak Pemerintah Kota Palopo serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk membuka secara transparan data penggunaan dan penyaluran tunjangan rumah dinas DPRD kepada publik.
“Publik berhak tahu bagaimana anggaran negara digunakan. Ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik,” ujar Adri.
Adri menegaskan, LMND Sulsel akan terus mengawal isu ini dan siap melakukan aksi damai apabila penegakan hukum dianggap tidak transparan.
Adapun pimpinan DPRD Palopo periode 2019–2024 diketahui terdiri atas Ketua DPRD Hj. Nurhaeni (Fraksi Golkar), Wakil Ketua I Abdul Salam (Fraksi NasDem), dan Wakil Ketua II Irvan Majid (Fraksi Demokrat).
Hingga berita ini diterbitkan, Kasi Intel Kejari Palopo belum memberikan keterangan resmi terkait persoalan tersebut.
Sementara itu, Anggota DPRD kota Palopo Abdul Salam yang dihubungi belum memberi respons terkait pemberitaan ini. (*)
